Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

Pasal 109

(1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS dalam bidang kegiatan statistik dasar

di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang

kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan

Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

(6) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh

Pemerintah sampai dengan ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

PRESIDEN

Pasal II …

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2001

INDONESIA

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di bidang tertentu

dengan tidak mengurangi makna penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan untuk terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan

Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42

Tahun 2001;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

  1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 42 Tahun 2001;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 42/2001 — Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang TARIF...
Referensi Silang (4)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 166/2000 — Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan...
KEPPRES 42/2001 — Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Tentang...