Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Pasal 1

(1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut

RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan,

pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan

mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

(2) Menetapkan RANHAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

(3) RANHAM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara

bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 2…

PRESIDEN

Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan RANHAM Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Panitia Nasional bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RANHAM

Indonesia yang mencakup:

  • Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

  • Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;

  • Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

  • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

  • Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), keanggotaannya

terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga Hak Asasi Manusia nasional yang

selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Panitia Nasional membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur

instansi pemerintah, lembaga nasional, serta para pakar dan unsur masyarakat.

(2) Susunan tugas dan fungsi Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

(3) Untuk…

PRESIDEN

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibentuk

sebuah Sekretariat Panitia Nasional yang berkedudukan di Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional bersama

Gubernur di setiap Propinsi membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi yang

bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional.

(2) Tugas Panitia Pelaksana Propinsi meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut:

  • Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

  • Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;

  • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

  • Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Propinsi terdiri dari unsur-unsur instansi

pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi

dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana di Propinsi

dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pelaksana Propinsi yang berkedudukan di

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5…

PRESIDEN

Pasal 5

(1) Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia

Pelaksana Propinsi.

(2) Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program pokok

sebagai berikut:

  • Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

  • Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;

  • Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

  • Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota terdiri dari unsur

instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan

kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM yang ditangani

oleh Sekretariat Panitia Nasional dibebankan pada anggaran belanja Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

(2) Segala…

PRESIDEN

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di masing-masing

instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi

atau lembaga.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di daerah,

dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.

Pasal 7

(1) Panitia Nasional berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun

kepada Presiden.

(2) Panitia Pelaksana Propinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya

setiap tahun kepada Gubernur dan Panitia Nasional.

(3) Panitia Pelaksana Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan

kegiatannya setiap tahun kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.

(4) Laporan Panitia Nasional, Panitia Pelaksana Propinsi dan Kabupaten/Kota harus

dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 129

Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9…

PRESIDEN

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 2004

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi,

dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas

oleh siapapun;

  • bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan

melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-

prinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu

ditingkatkan;

  • bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak Asasi Manusia

(Vienna Declaration and Programme of Action of the World

Conference on Human Rights) telah diterima pada konferensi

Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal

25 Juni 1993;

  • bahwa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban

dan tanggungjawab Pemerintah, dan untuk itu diperlukan

partisipasi masyarakat;

  • bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun

1998-2003 berakhir pada bulan Desember 2003;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menyusun Keputusan

Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Indonesia Tahun 2004-2009.

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1), 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan

28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3886);

  1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

  1. Keputusan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES_61_2003
Referensi Silang (3)
UU 39/1999 — Hak Asasi Manusia
UU 26/2000 — PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
KEPPRES 61/2003 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998