Pasal 5

(1) Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia

Pelaksana Propinsi.

(2) Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program pokok

sebagai berikut:

• Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

• Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;

• Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

• Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota terdiri dari unsur

instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan

kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.