Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

(2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016;

b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016; dan

c. menyiapkan dan menyelenggarakan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penyelenggaraan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyelenggaraan kegiatan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. upacara pembukaan dan penutupan; b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan permainan tradisional; c. olahraga penyandang cacat; d. olahraga massal; e. olahraga khusus; f. festival kebugaran jasmani internasional; g. kongres dan forum internasional; h. festival dan pertunjukkan budaya internasional; i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan j. pameran sarana dan prasarana olahraga rekreasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

(1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara. (2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Nasional sebagai berikut :

A. Panitia Pengarah

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

b. Anggota : 1) Menteri Sekretaris Negara; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Luar Negeri; 4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 5) Menteri Perhubungan; 6) Menteri Sosial; 7) Menteri Kesehatan; 8) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 9) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Panitia Penyelenggara terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.

b. Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata; Wakil Ketua II : Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;

Wakil...

Wakil Ketua III : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Program, Federasi Olahraga Rekreasi Indonesia.

c. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata; dan

Sekretaris III : Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

d. Anggota : 1) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

  3. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

  4. Direktur...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

  4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

  5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Hubungan;

  6. Direktur Jenderal Layanan Khusus, Kementerian Sosial;

  7. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

  8. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

  9. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  10. Sekretaris...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  3. Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016.

Pasal 6

(1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 7...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

img-0.jpeg Surat Indrijarso

Pasal 3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyelenggaraan kegiatan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. upacara pembukaan dan penutupan; b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan permainan tradisional; c. olahraga penyandang cacat; d. olahraga massal; e. olahraga khusus; f. festival kebugaran jasmani internasional; g. kongres dan forum internasional; h. festival dan pertunjukkan budaya internasional; i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan j. pameran sarana dan prasarana olahraga rekreasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

(1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara. (2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5...

Pasal 4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyelenggaraan kegiatan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. upacara pembukaan dan penutupan; b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan permainan tradisional; c. olahraga penyandang cacat; d. olahraga massal; e. olahraga khusus; f. festival kebugaran jasmani internasional; g. kongres dan forum internasional; h. festival dan pertunjukkan budaya internasional; i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan j. pameran sarana dan prasarana olahraga rekreasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

(1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara. (2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5...

Pasal 5

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Nasional sebagai berikut :

A. Panitia Pengarah

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

b. Anggota : 1) Menteri Sekretaris Negara; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Luar Negeri; 4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 5) Menteri Perhubungan; 6) Menteri Sosial; 7) Menteri Kesehatan; 8) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 9) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Panitia Penyelenggara terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.

b. Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata; Wakil Ketua II : Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;

Wakil...

Wakil Ketua III : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Program, Federasi Olahraga Rekreasi Indonesia.

c. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata; dan

Sekretaris III : Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

d. Anggota : 1) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

  3. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

  4. Direktur...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

  4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

  5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Hubungan;

  6. Direktur Jenderal Layanan Khusus, Kementerian Sosial;

  7. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

  8. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

  9. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  10. Sekretaris...

Pasal 6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  3. Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016.

Pasal 6

(1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 7...

Pasal 7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...

Pasal 8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...

Pasal 9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melestarikan dan mempromosikan olahraga dan permainan tradisional yang menjadi jati diri dan warisan budaya bangsa, perlu menyelenggarakan kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat internasional; b. bahwa berdasarkan General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA), di Antalya, Turki, tanggal 11 November 2011, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016;

Mengingat:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

  3. Undang-Undang...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016.

Pasal 10

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...

Pasal 11

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

img-0.jpeg Surat Indrijarso

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk melestarikan dan mempromosikan olahraga dan permainan tradisional yang menjadi jati diri dan warisan budaya bangsa, perlu menyelenggarakan kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat internasional; b. bahwa berdasarkan General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA), di Antalya, Turki, tanggal 11 November 2011, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

  3. Undang-Undang...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Referensi Silang (3)
UU 10/2009 — Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10...
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
PERPRES 7/2015 — Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang...