PANITIA NASIONAL

(1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional

Penyelenggara Association of South East Asian Nations (ASEAN)

Regional Forum Disaster Relief Exercise 2011 (ARF DiREx 2011),

yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia

Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011.

(2) Panitia Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011 berkedudukan di

Ibukota Negara Republik Indonesia.

(1) Panitia Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011 mempunyai tugas :

• menyiapkan dan menyelenggarakan ARF DiREx 2011 secara

bersama-sama dengan Pemerintah Jepang; dan

• menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan ARF

DiREx 2011 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

(2) Penyelenggaraan ARF DiREx 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari kegiatan :depkumham.go.id

• latihan lapangan (field test exercise);

• latihan pos komando (table top exercise);

• lokal latih (workshop);

• bakti sosial (humanitarian civil action); dan

• demo statis (static show).

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara ARF

DiREx 2011 bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia

Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011 dapat mengikutsertakan, bekerja

sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga

Pemerintah Non Kementerian terkait, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Penyelenggaraan ARF DiREx 2011 dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara

pada bulan Maret Tahun 2011, dengan lokasi kegiatan sebagai berikut :

• Kota Manado : Desa Maasing, Pulau Bonaken, dan Pulau

Siladen;

• Kabupaten Minahasa Utara : Kecamatan Wori, Desa Kimabajo, Desa

Minaesa, dan Pulau Mantehage.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011

adalah sebagai berikut :

I. Panitia Pengarah

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

• Anggota: 1) Menteri Dalam Negeri

1. Menteri Luar Negeri

2. Menteri Pertahanan

3. Menteri Keuangan

4. Menteri Perhubungan

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Menteri Komunikasi dan Informatika

7. Menteri Kesehatan

8. Menteri Pekerjaan Umum

9. Menteri Sosial

10. Menteri Energi Sumber Daya Mineral

11. Menteri Pertaniandepkumham.go.id

12. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

13. Menteri Negara Riset dan Teknologi

14. Panglima Tentara Nasional Indonesia

15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

16. Sekretaris Kabinet

17. Kepala Badan Search And Rescue Nasional

• Sekretaris : Sekretaris Menteri Bidang Koordinator

Kesejahteraan Rakyat.

II. Panitia Pelaksana

• Ketua : Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

• Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan

Hidup dan Kerawanan Sosial,

Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

• Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan, Badan Nasional.

• Sekretaris : Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN,

Kementerian Luar Negeri.

• Bidang Operasional

1. Ketua : Direktur Jenderal Strategi Pertahanan,

Kementerian Pertahanan

1. Wakil Ketua : Wakil Asisten Operasi Panglima

www.djpp.depkumham.go.id

Tentara Nasional Indonesia.

• Bidang Pendukung

1. Ketua I : Gubernur Sulawesi Utara

2. Ketua II : Sekretaris Utama Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

1. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan

Afrika, Kementerian Luar Negeri.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) angka romawi II diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berasal dari unsur instansi Pemerintah dari keanggotaan Panitia

Pengarah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah

Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Daerah Kota Manado,

dan pihak lain yang terkait yang dianggap perlu.depkumham.go.id

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana memperhatikan

arahan dan petunjuk Panitia Pengarah.

(2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan arahan dan petunjuk kepada Panitia Pelaksana dalam

penyelenggaraan ARF DiREx 2011.

Panitia Nasional Penyelenggara ARF DiREx 2011 dalam

menyelenggarakan kegiatan ARF DiREx 2011 bekerjasama dengan

Pemerintah Jepang yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan ARF DiREx

2011 dibebankan kepada :

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran

Kementerian Luar Negeri;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran

Kementerian Pertahanan;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Badan

Nasional Penanggulangan Bencana;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

Sulawesi Utara;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten

Minahasa Utara;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota

Manado; dan

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

terkait dengan penyelenggaraan ARF DiREx 2011.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelenggaraan ARF DiREx 2011 dapat dibiayai dari sumber-sumber

lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panitia Nasional Penyelenggaraan ARF DiREx 2011 menyampaikan

laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan penyelenggaraan ARFdepkumham.go.id DiREx 2011 kepada Presiden.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

penyelenggaraan ARF DiREx 2011 dilaksanakan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden

ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2011

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Aparatur Negara,

Pemerintahan Daerah, dan

Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Faried Utomo

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id