Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

(1) Membentuk Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations, yang selanjutnya disebut Komite Nasional. (2) Komite Nasional berkedudukan dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); b. mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN; c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional; d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional.

Pasal 3 ...

Susunan keanggotaan Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan; Wakil Ketua III : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri INDONESIA; Sekretaris : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha INDONESIA;

Anggota :

1. Menteri Perindustrian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Menteri Perhubungan;

9. Menteri Pekerjaan Umum;

10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

11. Menteri Kelautan dan Perikanan;

12. Menteri Kesehatan;

13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

14. Menteri Kehutanan;

15. Menteri Komunikasi dan Informatika;

16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

17. Sekretaris ...

18. Sekretaris Kabinet;

19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

20. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

21. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

22. Ketua Forum Gubernur se-Sumatera;

23. Ketua Forum Gubernur se-Jawa;

24. Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan;

25. Ketua Forum Gubernur se-Sulawesi;

26. Ketua Forum Gubernur se-Bali-Nusa Tenggara

27. Ketua Forum Gubernur se-Papua- Kepulauan Maluku;

28. Rektor Universitas INDONESIA;

29. Rektor Universitas Hasanuddin;

30. Rektor Universitas Andalas;

31. Rektor Universitas Mulawarman;

32. Rektor Universitas Pattimura;

33. Rektor Universitas Udayana;

34. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda INDONESIA;

35. Karen Agustiawan;

36. Arif Yahya;

37. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;

38. Chris Kanter;

39. Soebronto Laras;

40. Intan Katoppo;

41. Shinta Widjaja Kamdani;

42. Fachry Thaib;

43. Hariyadi ...

44. Hariyadi B. Sukamdani;

45. Franky Widjaja;

46. Wisnhu Wardhana;

47. Umar Juoro, M.A.,MAPE;

48. Emirsyah Satar;

49. Ir. Amir Sambodo, MBA.

Komite Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat: a. melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Bank INDONESIA, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah serta pihak lain yang dianggap perlu; dan b. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah. (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA. Pasal 6 ...

(1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Sekretariat Komite Nasional. (2) Sekretariat Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional.

Komite Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9…

Keputusan PRESIDEN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati