PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

Panitia Nasional terdiri atas:

• Pengarah;
• Ketua;
• PenanggungJawabBidang;
• Tim Asistensi dan Kemitraan;
• Koordinator Harian; dan
• Sekretariat.

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

memiliki tugas: a pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; b mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian;

• mengoordinasikan . . .

SK No 132555 A

PRESIDEN

c penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Fresidensi G20 Indonesia;

• menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sh.erpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Workhg Group, dar: pertemuan tingkat Engagement Group;
• menetapkan rencana keda dan anggaran masing- masing Bidang; dan
• menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah. (2t Ketua Bidang SlerpaTtackdxt Ketua Bidang Finane ??ack sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menetapkan pimpinan sebagai penanggung jawab tata kelola dan substansi Workittg Group dacn Engagement Group,

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8

(6) diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat, yakni ayat

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

• Penanggung Jawab Bidang togistik dan Infrastruktur;
• Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media;
• Penanggung Jawab Bidang Side Euents;
• Penanggung Jawab Bidang Pengamanan; dan
• Penanggung Jawab Bidang Kesehatan. t2t Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua Menteri Sekretaris Negara

Anggota. . .

SK No 132556A

PRESIDEN

Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pertahanan; 6, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 7, Sekretaris Kabinet;
5. Wakil Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
8. Gubernur Provinsi Bali.

(3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika Anggota : 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi lkeatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi lGeatif;

1. Kepala Staf Kepresidenan; dan
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

(4) Penanggung Jawab Bidang Side Euents sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri atas: Ketua : Menteri Perdagangan

Anggota

SK No 132557A

PRESIDEN

Anggota : 1. Menteri Perindustrian;

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Menteri Pemuda dan Olah Raga; 4, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 7, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

(5) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia; Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan; 2, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

1. Kepala Badan Intelijen Negara.

(6) Penanggung Jawab Bidang Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: Ketua : Menteri Kesehatan;

Anggota

SK No 132558 A

PRESIDEN

Anggota 1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan
5. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:

• merencanakan kegiatan Bidang Iagistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia, khususnya pertemuan KTT G2O Tahun 2022 dan program Side Euents sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G2O Tahun2O22;

• menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Logistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;

• mengoordinasikan pengaturan akomodasi, logistik, protokol, konsuler, keimigrasian, transportasi, dan infrastruktur terkait penerimaan kehadiran delegasi pada penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;

• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan

• menyampaikan . . . SK No 132559A

PRESIDEN

e menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan Bidang fogistik dan Infrastruktur kepada Ketua melalui Sekretariat.

1. Ketentuan Pasal l0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal lO Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

• merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
• men5 rsun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
• menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, dan jumalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia; jaringan infrastruktur d. menyediakan dan mengelola digital untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
• menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta Iaporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media kepada Ketua melalui Sekretariat.

(tiga) pasal, 6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 yakni Pasal 12A, Pasal 128, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A. . .

SK No 132560A

PRESIDEN

Penanggung Jawab Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memiliki tugas:

• merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan,dan melaksanakan kegiatan Bidang Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G2O Indonesia;
• men5rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G2O Indonesia;
• menetapkan dan mengoordinasikan penerapan protokol kesehatan bagi delegasi maupun masyarakat, vaksinasi masyarakat, penyediaan pelayanan kesehatan (termasuk fasilitas kesehatan dan karantina kesehatan) bagi delegasi, unsur-unsur Panitia Nasional, dan pihak-pihak terkait pada penyelenggaraan Presidensi G2O Indonesia;
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
• menyampaikan rencana keda dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal l2B Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: Koordinator : Wishnutama Kusubandio; Wakil Koordinator : 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;

1. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi lfteatif;
2. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat; dan
3. Prof. dr. Hari Kusnanto Josef, SU., Dr.PH.

Pasal 12C. . .

SK No 132561A

PRESIDEN

Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 memiliki tugas:

• mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;

• memberikan masukan, konsultasi, dan advokasi kepada para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Pengarah, termasuk narnun tidak terbatas pada desain dan penggun€ran logo Presidensi G2O Indonesia, media dan komunikasi, pengamanan, dan kesehatan; c mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia kepada Pengarah; d mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam pengelolaan kemitraan dan sponsorship pada rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;

• mendukung . . .

SK No 132562A

PRESIDEN

mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyiapan dan penyajian capaian Indonesia dalam 3 (tiga) tema shnut case, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi pada penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia; dan f, melaksanakan koordinasi penyediaan unsur artistik dalam rangka penyelenggaraan jamuan kenegaraan pada KTT G2OTahun2O22.

1. Ketentuan ayat (l) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Koordinator Harian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e terdiri atas:

• Koordinator Harian Bidang SherpaTrack; dan
• Koordinator Harian Bidang Finane Tlack. (21 Koordinator Harian Bidang Slerpa Tmck sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas: Koordinator : 1. Deputi Bidang Koordinasi Keda Sama Ekonomi Intemasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

1. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Kementerian Luar Negeri.

Wakil . ..

SK No 132563 A

FRESIDEN

Wakil Koordinator 1. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

1. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

(3) Koordinator Harian Bidang Finane Tlack

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri atas: Koordinator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan; Wakil Koordinator : 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia; dan

1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sherpa

Track, Bidang Finane Track, da:rr Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Sekretariat Bidang Sherpa Tlack dan ?inane Tfack; dan
• Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan . . .

SK No 132564 A

PRESIDEN

(3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Sherpa

Track dan Finane Track sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri. Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan
3. Kepala Internasional, Bank Indonesia.

(4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang

Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Wakil Ketua : l. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; 7.Direktur... SK No 132565 A

PRESIDEN

13

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 8, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Anggota 1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika;
4. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
7. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
9. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
10. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan ; 1 1. Direktur . . .

SK No 132566 A

PRESIDEN

I 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Deputi Bidang Inteliien Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
8. Komandan Pasukan Pengaman Presiden;
9. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II; 2l.Panglima Daerah Militer IX/ Udayana; 22.Kepda Kepolisian Daerah Bali; dan
10. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal II ...

SK No 132567 A

PRESIOEN

Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Merct2022

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Penrndang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 132568 A