Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 202I

Pasal 5

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a terdiri atas:

  • Presiden Republik Indonesia;
  • Wakil Presiden Republik Indonesia; c Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan d Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (21 Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia. 2 Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

terdiri atas:

  • Bidang Sherpa Track;

b.Bidang... SK No 064918 A

PRES IDEN

  • Bidang Finance Track; dan
  • Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. (21 Bidang Sherpa Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua II Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.

(3) Bidang Finance Track sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketual : MenteriKeuangan; Ketua II : Gubernur Bank Indonesia; Wakil Ketua I : Wakil Menteri Keuangan; Wakil Ketua II: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

(4) Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi 3 Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sherpa

Tfack, Bidang Finance Track, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat . .

SK No 064919 A

PRES IDEN

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  • Sekretariat Bidang Sherpo Track dan Finance Tlack; dan
  • Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Sherpa

T?ack dan Finance TYack sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a terdiri atas:

Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan

  1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri; Anggota 1 Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
  2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan
  3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

(4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang

Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,huruf b terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil SK No 064920 A

PRESIDEN

1 Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

  1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
  4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  5. Selrretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan
  6. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia; Anggota 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  7. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
  8. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika'
  9. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  10. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
  11. Sekretaris Militer Presiden; dan
  12. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal II SK No 064921 A

PRESIDEN

REPUBLIK INPONESTA

Pasal II Kepuhrsan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pade tenggal 15 Oktober 2O2l

INDONESIA,

ttd.

Salinan secuai dengan arlinya

De Perundang-undangan dan straci Hukum,

Djaman

SK No A64922 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurlf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 202l tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSI(AN:

Referensi Silang (1)
KEPPRES 12/2021 — PANITI.A NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G2O...