Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sherpa

Tfack, Bidang Finance Track, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat . .

SK No 064919 A

PRES IDEN

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Sekretariat Bidang Sherpo Track dan Finance Tlack; dan
• Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Sherpa

T?ack dan Finance TYack sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a terdiri atas:

Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri; Anggota 1 Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan
3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

(4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang

Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,huruf b terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil SK No 064920 A

PRESIDEN

1 Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Selrretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan
6. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia; Anggota 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
8. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika'
9. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
11. Sekretaris Militer Presiden; dan
12. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal II SK No 064921 A

PRESIDEN

REPUBLIK INPONESTA

Pasal II Kepuhrsan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pade tenggal 15 Oktober 2O2l

INDONESIA,

ttd.

Salinan secuai dengan arlinya

De Perundang-undangan dan straci Hukum,

Djaman

SK No A64922 A