Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA

GAMES) XXVI dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011, Indonesia South East Asian Games Organizing Committee yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional INASOC.

(2) Panitia Nasional INASOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Panitia Nasional INASOC mempunyai tugas :

  • menyiapkan, merencanakan, mengoordinir dan menyelenggarakan kegiatan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2011;
  • menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASOC bertanggung jawab kepadaepkumham.go

Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INASOC 2011 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional INASOC adalah sebagai berikut :

  • Penanggung Jawab : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
  • Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan :
  1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Gubernur Jawa Barat;
  3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  4. Gubernur Sumatera Selatan.
  • Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
  • Wakil Ketua : Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
  • Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
  • Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  1. Deputi Bidang Koordinasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  4. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  6. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Direktur Jenderal Pemasaran, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
  8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  9. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
  2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  5. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  6. Deputi Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  8. Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  10. Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  11. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
  12. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.epkumham.go Pasal 5 Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASOC memperhatikan pengarahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :
  • Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Luar Negeri;
  3. Menteri Pendidikan Nasional;
  4. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  5. Menteri Keuangan;
  6. Menteri Perdagangan;
  7. Menteri Perindustrian;
  8. Menteri Kesehatan;
  9. Menteri Perhubungan;
  10. Menteri Pekerjaan Umum;
  11. Menteri Sosial;
  12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  13. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional INASOC, Ketua Panitia Nasional

INASOC dapat membentuk Panitia Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan tata

kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional INASOC dengan persetujuan penanggung jawab Panitia Nasional INASOC.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan SEA GAMES 2011 dan ASEAN PARA GAMES 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 dan

www.djpp.depkumham.go.id

2011, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai Penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Nasional INASOC melaporkan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan SEA GAMES 2011 dan ASEAN PARA GAMES 2011 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Penanggung Jawab Panitia Nasional INASOC.

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Panitia Nasional INASOC menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 10epkumham.goKetentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini

ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional INASOC dengan persetujuan penanggung jawab Panitia Nasional INASOC.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2010

INDONESIA,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan SEA Games Federation Council Meeting di Bangkok tanggal 6 September Tahun 2006 Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 pada bulan November 2011;
  • bahwa untuk itu, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
KEPPRES 27/0 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010
KEPPRES 27/2011 — Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN...
Referensi Silang (3)
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
PP 16/2007 — PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
PP 17/2007 — PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA