PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES

(SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011

dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011, perlu untukdepkumham.go.id mengurangi tempat pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 dan ASEAN

PARA GAMES VI TAHUN 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN

GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA

GAMES VI TAHUN 2011.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES

www.djpp.depkumham.go.id

(SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI

TAHUN 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Panitia Nasional INASOC mempunyai tugas :

• menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2011;
• menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November 2011;
• menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASOC

bertanggung jawab kepada Presiden.depkumham.go.id2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4 Susunan keanggotaan Panitia Nasional INASOC adalah sebagai berikut :

• Penanggung Jawab : Menteri Pemuda dan Olahraga;
• Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Gubernur Jawa Tengah;

• Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
• Wakil Ketua : Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
• Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
• Anggota :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtera-an Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Ke- budayaan dan Pariwisata;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

www.djpp.depkumham.go.id

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubung-an;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
6. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
11. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Ke- sehatan. "

Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.depkumham.go.id

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id