Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Pasal 1

(1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkedudukan di

Tanjung Pinang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkedudukan di

Serang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang meliputi wilayah

Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah

Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka

daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dikeluarkan dari

daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka daerah

hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikeluarkan dari daerah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Pasal 4

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Pasal 5

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi

belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dilimpahkan

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibebankan pada anggaran

Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan

Tata Usaha Negara Serang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat

persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2011

INDONESIA,

ttd.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan

memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum

kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dianggap perlu

membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

  • bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan

Keputusan Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

  1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan

Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama

ke Mahkamah Agung;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 51/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
Referensi Silang (7)
UU 5/1986 — PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UU 51/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
UU 48/2009 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPPRES 21/2004 — PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL
UU 5/1986 — PERADILAN TATA USAHA NEGARA [Pasal 9]