Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan

Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diberikan Tunjangan Penyuluh Pertanian

setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan

terhitung mulai bulan Januari 2003.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Penyuluh Pertanian dihentikan apabila Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural

atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan

pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 6 …

PRESIDEN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan

Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan

Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-

sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden

Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun

2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2003

INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan

Penyuluh Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 105 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,

oleh karena itu dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 17);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3547);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

  1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PERPRES_105_2000
Referensi Silang (8)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
KEPPRES 28/1989 — Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang...
KEPPRES 105/2000 — PERUBAHAN ATAS
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...