Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989

TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penyuluhan pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh

Pertanian diberikan Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.

(2) Besarnya Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

  • Terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;

  • Terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO. JABATAN BESAR TUNJANGAN

  1. PENYULUH PERTANIAN UTAMA MUDA Rp. 200.000,00
  2. PENYULUH PERTANIAN UTAMA PRATAMA Rp. 175.000,00
  3. PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 150.000,00
  4. PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 125.000,00
  5. PENYULUH PERTANIAN PRATAMA Rp. 110.000,00
  6. AJUN PENYULUH PERTANIAN Rp. 100.000,00
  7. AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 85.000,00
  8. AJUN PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 70.000,00
  9. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN Rp. 65.000,00
  10. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 60.000,00
  11. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 40.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO. JABATAN BESAR TUNJANGAN

  1. PENYULUH PERTANIAN UTAMA MUDA Rp. 250.000,00
  2. PENYULUH PERTANIAN UTAMA PRATAMA Rp. 225.000,00
  3. PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 200.000,00
  4. PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 175.000,00
  5. PENYULUH PERTANIAN PRATAMA Rp. 160.000,00
  6. AJUN PENYULUH PERTANIAN Rp. 150.000,00
  7. AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 135.000,00
  8. AJUN PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 120.000,00
  9. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN Rp. 115.000,00
  10. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA Rp. 110.000,00
  11. ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MUDA Rp. 90.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penyuluhan pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang...
Referensi Silang (5)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997...
KEPPRES 28/1989 — Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang...