PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS
Pasal 1
Mengesahkan Paris Agreement to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris
atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Perubahan Iklim) yang telah ditandatangani oleh
Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di New York,
Amerika Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
,
ttd
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi
merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia
dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama
antarnegara secara lebih efektif;
- bahwa dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan
iklim, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota
masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-21
United Nations Framework Convention on Climate Change
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
www.peraturan.go.id
2016, No.204 -2-
mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015
di Paris, Perancis telah mengadopsi Paris Agreement to the
United Nations Framework Convention on Climate Change
(Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang
ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan
dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika
Serikat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to the
United Nations Framework Convention on Climate Change
(Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);