PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

Cukup jelas.

Cukup jelas

www.peraturan.go.id

No.6113 -4-

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas. Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas neto” atas realisasi penerimaan

minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah

memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja

sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari

akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Huruf a

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

www.peraturan.go.id

No.6113

Huruf b

Kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan

datang. Huruf c

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Huruf a Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah pusat/daerah

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan

kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang

berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non

lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf a

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

www.peraturan.go.id

No.6113 -6-

Huruf b

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap

serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima

kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Huruf d

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,

investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-

pos dalam APBN (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian

Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara,

antar Kementerian Negara/Lembaga/ Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian

Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id

No.6113

Huruf h

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi

tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan

laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya. Badan Lainnya adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan

untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis

tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi

Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas

Jasa Keuangan.

Cukup jelas.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian disertai beberapa temuan sebagai berikut:

A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern:

1. Sistem informasi penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum

terintegrasi;

1. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai;

2. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi

(PPh Migas) tidak konsisten;

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam

penatausahaan Piutang Perpajakan;

1. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai;

www.peraturan.go.id

No.6113 -8-

1. Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib;

2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib;

3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum

tertib;

1. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai;

2. Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk

penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas;

1. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang

Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai; dan

1. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk

menyelesaikan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.

B. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

1. Pengelolaan PNBP pada 46 K/L serta pengelolaan piutang

pada 21 K/L belum sesuai ketentuan;

1. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun 2016 tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak;

2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa

pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan; dan

1. Penganggaran, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

belanja modal pada 70 K/L dan Belanja Barang pada 73

K/L, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L tidak

memadai.

Temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak berpengaruh

langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

LKPP Tahun 2016 disusun berdasarkan gabungan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Kuasa

Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK

Tahun 2016 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik.

Dari jumlah LKKL tersebut, 73 (tujuh puluh tiga) LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 8 (delapan) LKKL mendapat

www.peraturan.go.id

No.6113

opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, 6 (enam) LKKL mendapat

opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, dan LKBUN mendapat

opini WTP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Opini Opini Tahun No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 2015

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP
2. Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP
3. Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP
4. Mahkamah Agung WTP WTP
5. Kejaksaan Agung WTP WDP
6. Sekretariat Negara WTP WTP
7. Kementerian Dalam Negeri WTP WTP
8. Kementerian Luar Negeri WTP WDP
9. Kementerian Pertahanan WDP WDP
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi WTP WTP Manusia
11. Kementerian Keuangan WTP WTP
12. Kementerian Pertanian WTP WDP
13. Kementerian Perindustrian WTP WTP
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya WTP WDP Mineral
15. Kementerian Perhubungan WTP WTP
16. Kementerian Pendidikan dan WTP WTP Kebudayaan
17. Kementerian Kesehatan WTP WTP
18. Kementerian Agama WTP WDP
19. Kementerian Ketenagakerjaan WTP WDP
20. Kementerian Sosial WTP TMP
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan WDP WDP Kehutanan

www.peraturan.go.id

No.6113 -10-

Opini Opini Tahun No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 2015

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan TMP WTP

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan WTP WDP Perumahan Rakyat

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, WTP WTP Hukum, dan Keamanan

4. Kementerian Koordinator Bidang WTP WTP Perekonomian

5. Kementerian Koordinator Bidang WTP WTP Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

6. Kementerian Pariwisata WTP WTP

7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP WTP

8. Kementerian Riset, Teknologi, dan WTP WDP Pendidikan Tinggi

9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil WTP WTP Menengah

10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan WDP WDP dan Perlindungan Anak

11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur WTP WTP Negara dan Reformasi Birokrasi

12. Badan Intelijen Negara WTP WTP

13. Lembaga Sandi Negara WTP WTP

14. Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP

15. Badan Pusat Statistik WTP WDP

16. Kementerian Perencanaan WTP WTP Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

17. Badan Pertanahan Nasional WTP WTP

18. Perpustakaan Nasional WTP WDP

19. Kementerian Komunikasi dan WTP WDP Informatika

www.peraturan.go.id

No.6113

Opini Opini Tahun No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 2015

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia WTP WTP

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan WTP WTP

3. Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP

5. Badan Narkotika Nasional WTP WTP

6. Kementerian Desa, Pembangunan WTP WDP Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

7. Badan Kependudukan dan Keluarga WDP WDP Berencana Nasional

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TMP TMP

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan WTP WTP Geofisika

10. Komisi Pemilihan Umum WDP WDP

11. Mahkamah Konstitusi WTP WTP

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi WTP WTP Keuangan

13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WTP WTP

14. Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP

15. Badan Pengkajian dan Penerapan WTP WTP Teknologi

16. Lembaga Penerbangan dan Antariksa WTP WTP Nasional

17. Badan Informasi Geospasial WDP WDP

18. Badan Standardisasi Nasional WTP WDP

19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP

20. Lembaga Administrasi Negara WTP WTP

21. Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP

22. Badan Kepegawaian Negara WTP WTP

23. Badan Pengawasan Keuangan dan WTP WTP Pembangunan

www.peraturan.go.id

No.6113 -12-

Opini Opini Tahun No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 2015

1. Kementerian Perdagangan WTP WTP

2. Kementerian Pemuda dan Olah Raga TMP TMP

3. Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP

4. Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP

5. Komisi Yudisial WTP WTP

6. Badan Nasional Penanggulangan WTP WTP Bencana

7. Badan Nasional Penempatan dan WTP WTP Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8. Badan Penanggulangan Lumpur WTP WDP Sidoarjo

9. Lembaga Kebijakan Pengadaan WDP WTP Barang/Jasa Pemerintah

10. Badan SAR Nasional WTP WTP

11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP WTP

12. Badan Pengembangan Wilayah WTP WTP Suramadu

13. Ombudsman RI WTP WDP

14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan WTP WTP

15. Badan Pengusahaan Kawasan WTP WDP Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

16. Badan Nasional Penanggulangan WTP WTP Terorisme

17. Sekretariat Kabinet WTP WTP

18. Badan Pengawas Pemilihan Umum WTP WTP

19. Lembaga Penyiaran Publik Radio WDP WDP Republik Indonesia

20. Lembaga Penyiaran Publik Televisi TMP TMP Republik Indonesia

21. Badan Pengusahaan Kawasan WTP WDP Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

www.peraturan.go.id

No.6113

Opini Opini Tahun No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 2015

1. Kementerian Koordinator Bidang WTP WDP Kemaritiman
2. 1. Badan Keamanan Laut TMP
3. 1. Badan Ekonomi Kreatif TMP
4. Bendahara Umum Negara WTP WDP

Keterangan:

1. Nomenklatur K/L Baru yang mulai digunakan tahun 2016

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan

melakukan beberapa hal sebagai berikut:

• meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar

Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”;

• meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian

aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang

meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset

tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga;

• meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan

pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

• menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan

keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan

informasi LKPP;

• memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga

yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau

mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas

laporan keuangannya;

• meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai

www.peraturan.go.id

No.6113 -14-

dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran;

• melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service

Obligation (PSO) angkutan orang dengan kereta api sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id