Peraturan Badan Nomor 52-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
2. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak: a. sebagai entitas (company rating); dan/ atau b. berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (instrument rating).
3. Peringkat Awal adalah hasil pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan belum dipublikasikan.

Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud.

Perusahaan Pemeringkat Efek yang atas permintaan Pihak, melakukan pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu tersebut, wajib membuat perjanjian pemeringkatan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek; b. nama dan alamat Pihak yang meminta pemeringkatan; c. maksud dan tujuan pemeringkatan; d. hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek; e. hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan; f. jangka waktu penyelesaian pemeringkatan; g. pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan; h. keberatan; i. kerahasiaan; j. larangan pemberitahuan hasil Peringkat; k. pengumuman hasil Peringkat; l. penyelesaian sengketa; dan m. pengakhiran kontrak.

(1) Hak Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, termasuk melalui peninjauan lapangan dan pertemuan dengan pihak- pihak terkait;

b. mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan; c. mendapatkan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang bersifat material, yaitu informasi dan/atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat Awal, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil Peringkat Awal; dan d. melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu objek pemeringkatan, kecuali:

1. terhadap hasil Peringkat Awal yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat; atau
2. ditentukan lain dalam perjanjian pemeringkatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. menyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan; b. memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau untuk kepentingan peradilan; c. memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan Pihak yang meminta pemeringkatan mengenai hasil Peringkat;

d. mengeluarkan Peringkat Awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya; e. membuat keputusan akhir atas Peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal Pihak yang diperingkat mengajukan keberatan; f. melakukan kaji ulang secara terus menerus terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Peringkat hasil kaji ulang kepada Pihak yang meminta pemeringkatan selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir; g. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan, sepanjang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting; i. mempublikasikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h, tanpa persetujuan dari Pihak yang meminta pemeringkatan dan/atau dari pihak yang diperingkat; dan j. mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat dari proses kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau jika dilakukan pemeringkatan ulang.

(1) Hak Pihak yang meminta pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. memperoleh hasil Peringkat Awal dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

b. mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perusahaan Pemeringkat Efek terhadap hasil Peringkat Awal dalam hal terdapat informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material yang belum diungkapkan sebelumnya; dan c. memperoleh hasil pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan. (2) Kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan atas Efek tertentu dan/atau atas Pihak yang menerbitkan Efek tertentu paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah diterimanya hasil Peringkat Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; b. menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeringkatan; c. memberikan akses Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan; d. menyampaikan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material dalam hal mengajukan keberatan atas hasil Peringkat Awal; e. menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek informasi material yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi atau fakta material tersebut, dalam hal Efek yang diperingkat dimaksud diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan f. menyetujui Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu objek pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan, kecuali terhadap hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Jangka waktu penyelesaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, wajib memuat hal-hal sebagai berikut: a. proses pemeringkatan perdana, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian pemeringkatan; b. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dimaksud dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat kepada pihak yang meminta peringkat, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan; dan c. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan.

Pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, wajib memuat hal-hal sebagai berikut: a. kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas proses pemeringkatan; dan b. Peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan.

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, wajib memuat hal-hal sebagai berikut: a. proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang meminta pemeringkatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk

pemeringkatan perdana; dan b. Peringkat setelah proses keberatan bersifat final.

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, wajib memuat hal-hal sebagai berikut: a. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan; b. setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, wajib menjaga kerahasiaan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan; dan c. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, dan hasil Peringkat dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau untuk kepentingan peradilan.

Larangan pemberitahuan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, wajib memuat ketentuan bahwa setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, dilarang memberitahukan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Nomor Kep-152/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan beserta Peraturan Nomor V.H.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY