INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

• dukungan penggajian PPPK Daerah;
• dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
• dukungan bidang pendidikan;
• dukungan bidang kesehatan; dan
• dukungan bidang pekerjaan umum.

(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:

• jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan;
• gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
• jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

(2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan jumlah Kelurahan setiap Pemerintah Daerah.

(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan bi dang pendidikan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM pada tiap urusan tiap pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berdasarkan data indeks capaian SPM masing-masing

bidang dari kementerian/lembaga terkait.

(5) Dalam hal data indeks capaian SPM masing-masing bidangj

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan Pemerintahan Daerah.

(6) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada

setiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja setiap bidang.

(7) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dihitung berdasarkan indikator-indikator bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan

jdih.kemenkeu.go.id

umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan penggajian PPPK

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai manajemen PPPK, gaji, dan tunjangan PPPK.

(2) Penggunaan bagian DAU dukungan pembangunan sarana

dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah per Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.

(2) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik.

(3) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pembangunan

sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar alokasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN, dengan memperhatikan jumlah Kelurahan pada setiap Pemerintah Daerah.

(5) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU.

(6) Rincian pagu bagian DAU dukungan pembangunan sarana

dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan per Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
• dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/ atau kinerja Kelurahan.

(2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dihitung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian DAU dukungan pendanaan Kelurahan.

(3) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

(4) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU dukungan pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:

• jumlah penduduk;
• angka kemiskinan;
• luas wilayah;
• ketersediaan pelayanan dasar;
• kondisi infrastruktur;
• transportasi/ aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/ atau
• indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.

(5) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan

dan/ a tau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ a tau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/ atau

nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja yang terkait dengan:

• kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
• belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.

(4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan

tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima

jdih.kemenkeu.go.id

persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

• belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
• belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:

• kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan;
• belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
• belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, yang terdiri atas:

1. pengelolaan jaminan kesehatan nasional masyarakat beserta dengan tunggakannya; dan
2. pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta pekerja penerima upah ASN Daerah bagian Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.

(3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(4) Belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

• belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
• belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

jdih.kemenkeu.go.id

( 1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pekerjaan umum.

(3) Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:

• belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
• belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

(1) Selain digunakan untuk mendanai kegiatan fisik

dan/ atau nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), bagian DAU dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman Daerah.

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pmJaman yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis sesuai prioritas Daerah di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum, dan jenis kegiatannya sesuai dengan rincian dalam huruf A, huruf B, dan huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pinjaman Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman Daerah.

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk

bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (5):

• lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam APBD dilakukan sebesar rasio jumlah Kelurahan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikali dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
• lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU dukungan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk

bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD, kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

( 1) Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan

material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

(1) Daerah dengan pencapaian SPM atau indikator kinerja

Daerah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum yang belum optimal dapat menyampaikan usulan rencana perbaikan kinerja kepada Kementerian Keuangan untuk dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

NIP 19850116 201012 2 002

DISTRIBUSI II

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS

BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN

PENGGUNAANNYA

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN

SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG

PENDIDIKAN

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Guru/Kepala 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah/TU Pembangunan Ruang Laboratorium 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Biologi Pembangunan Ruang Laboratorium 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Fisika Pembangunan Ruang Laboratorium 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kimia Pembangunan Ruang Laboratorium 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Komputer Pembangunan Ruang Laboratorium 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bahasa 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Perpustakaan Sekolah 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Rumah Dinas Kepala 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah, Guru Peniaga Sekolah 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Guru/Keoala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Biologi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Fisika Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Kimia Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Komputer Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Bahasa Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium IPA Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah

jdih.kemenkeu.go.id 7

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Guna/Aula 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Asrama Sekolah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Ruang Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Praktik dan Peraga41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Siswa Penyelenggaraan Proses Belajar dan42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Satuan Pendidikan Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Manaiemen Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Menengah Atas Pembinaan Penggunaan Teknologi, 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas lnformasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis Peningkatan54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kapasitas Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah55 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah56 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Guru/Kepala 57 Keiuruan Sekolah/TU Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 58 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 59 Pembangunan Ruang Laboratorium Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 60 Keiuruan Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 61 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Keiuruan

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah62 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah63 Pembangunan Asrama Sekolah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Sarana, Prasarana dan64 Keiuruan Utilitas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah65 Pembangunan Fasilitas Parkir Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Rumah Dinas Kepala66 Keiuruan Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah67 Penataan Ruang/Sudut Baca Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah68 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala69 Keiuruan Sekolah/TU Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah70 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah71 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan72 Kejuruan Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah73 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah74 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/ Aula Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah75 Rehabilitasi Asrama Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan76 Kejuruan Utilitas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah77 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah78 Pengadaan Mebel Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah79 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah80 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah81 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah82 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga83 Keiuruan Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung84 Keiuruan dan Ruang Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana85 Keiuruan dan Utilitas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik86 Kejuruan Sekolah Menengah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga87 Keiuruan Siswa Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyelenggaraan Proses Belajar dan88 Kejuruan Uiian bagi Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi89 Kejuruan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas90 Keiuruan Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah91 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kejuruan Sekolah Menengah Keiuruan Pengembangan Karir Pendidik dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah92 Tenaga Kependidikan pada Satuan Kejuruan Pendidikan Sekolah Menengah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah93 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi Keiuruan

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Kelembagaan dan94 Kejuruan Manaiemen Sekolah Menengah Keiuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengelolaan Dana BOS Sekolah95 Kejuruan Menengah Keiuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah96 Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Kejuruan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengembangan konten digital untuk97 Keiuruan oendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang98 Keiuruan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan99 Kejuruan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan100 Keiuruan Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Bimbingan Teknis Peningkatan101 Keiuruan Kaoasitas Bidang Pendidikan 102 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 103 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Guru/Kepala104 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan105 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah 106 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah 107 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula 108 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan109 Pengelolaan Pendidikan Khusus Utilitas Sekolah 110 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Rumah Dinas Kepala111 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 112 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Orientasi dan113 Pengelolaan Pendidikan Khusus Mobilitas Pembangunan Ruang Bina Persepsi114 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bunyi dan lrama untuk Tunarungu (Bl Pembangunan Ruang Bina Diri untuk115 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tunagrahita (Cl Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina116 Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D) Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan117 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (El 118 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala119 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah/TU Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan120 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah 121 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 122 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Serba Guna/ Aula 123 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Asrama Sekolah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan124 Pengelolaan Pendidikan Khusus Utilitas Sekolah 125 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak126 Pengelolaan Pendidikan Khusus Berkebutuhan Khusus Rehabilitasi Ruang Orientasi dan127 Pengelolaan Pendidikan Khusus Mobilitas Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi128 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Irama untuk Tunarungu (Bl Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk129 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tunagrahita (Cl

jdih.kemenkeu.go.id 7

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina130 Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D} Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan131 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (E} 132 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah 133 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 134 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah 135 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 136 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga137 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung138 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Ruang Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana139 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik140 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga141 Pengelolaan Pendidikan Khusus Siswa Penyelenggaraan Proses Belajar dan142 Pengelolaan Pendidikan Khusus Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi143 Pengelolaan Pendidikan Khusus Satuan Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas144 Pengelolaan Pendidikan Khusus Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga 145 Pengelolaan Pendidikan Khusus Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan 146 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan147 Pengelolaan Pendidikan Khusus Manaiemen Sekolah Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah148 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, 149 Pengelolaan Pendidikan Khusus Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk150 Pengelolaan Pendidikan Khusus pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang151 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan152 Pengelolaan Pendidikan Khusus Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan153 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis Peningkatan154 Pengelolaan Pendidikan Khusus Kapasitas Bidang Pendidikan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan155 Menengah Lokal Pendidikan Menengah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Silabus Muatan Lokal156 Menengah Pendidikan Menengah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyediaan Buku Teks Pelajaran157 Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pelatihan Penyusunan Kurikulum158 Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelaksanaan penilaian/ penelaahan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan159 buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah Menengah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan model-model pembelajaran160 Menengah inovatif Pendidikan Menengah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan161 Khusus Lokal Pendidikan Khusus Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Silabus Muatan Lokal162 Khusus Pendidikan Khusus

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyediaan Buku Teks Pelajaran163 Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pelatihan Penyusunan Kurikulum164 Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelaksanaan penilaian / penelaahan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan165 buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus Khusus Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan model-model pembelajaran166 Khusus inovatif Pendidikan Khusus Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Satuan167 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penataan Pendistribusian Pendidik dan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Satuan168 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan dari Orang Asli Papua169 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan dari Orang Asli Papua170 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua Penilaian Kelayakan U sul Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang171 Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang172 Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan U sul Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang173 Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang174 Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Pembinaan Pendidikan Khusus yang175 Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa176 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Daerah Provinsi Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas177 Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah178 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Provinsi Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Penyediaan dan Pendistribusian Buku Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas179 Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Provinsi Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas180 Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Penyusunan Modul dan Bahan Ajar181 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi Provinsi Pembangunan Sarana dan Prasarana182 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana183 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga184 Pengelolaan Pendidikan Dayah Keoendidikan Dayah 185 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 186 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 187 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah Peningkatan Kualitas dan188 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengembangan Kelembagaan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan189 Pengelolaan Pendidikan Dayah Davah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat190 Pengelolaan Pendidikan Dayah lbadah Davah Koordinasi dan Sinkronisasi191 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Kependidikan Davah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan192 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah/Pesantren Fasilitasi Pendirian Sekolah193 Pengelolaan Pendidikan Dayah Tinggi/Ma 'had 'Alv Fasilitasi Akreditasi Sekolah194 Pengelolaan Pendidikan Dayah Tinggi/Ma'had 'Aly Fasilitasi dan Pengawasan 195 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyelenggaraan Pendidikan Davah/Pesantren dan Balai Pengaiian Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk 196 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah197 Pengelolaan Pendidikan Dayah Salafiah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta198 Pengelolaan Pendidikan Dayah Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan 199 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 200 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi201 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Manaiemen Pendidikan Aceh Fasilitasi Pendirian Universitas, lnstitut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan202 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di203 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan TDBH Migas untuk 204 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan205 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan206 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan207 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Penyusunan Kurikulum Aceh yang Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran208 Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan Aceh dan Pendidikan Menengah Pengawasan Kurikulum Pendidikan Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran209 Agama pada Sekolah Umum dan Pendidikan Aceh Madrasah Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Implementasi Kurikulum Aceh yang210 Pendidikan Aceh Islami Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga211 Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Kependidikan Pendidikan Aceh Dinivah Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Penghargaan dan Perlindungan kepada212 Kependidikan Pendidikan Aceh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta213 Mutu Pendidikan Aceh Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Dasar dan Pendidikan214 Mutu Pendidikan Aceh Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian215 Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Mutu Pendidikan Aceh Pendidikan di Aceh Penilaian Pencapaian Standar Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan216 Mutu Pendidikan Aceh Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Olahraga Daerah Provinsi Iden tifikasi, Pen eta pan, Penyelenggaraan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang 2 Gedung untuk Kepentingan Strategis Dilestarikan untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi Daerah Provinsi Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Pengelolaan Satuan Palisi Pamong Praja dan Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya 3 Wilayatul Hisbah Aceh Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terhadao Bencana Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 5 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti dan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 6 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Hari Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 7 dalam Panti dan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 8 dalam Panti Hari Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 9 Terlantar di dalam Panti Hari Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 10 Pengemis di dalam Pan ti Hari

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan 11 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 12 Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Hari dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 13 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di dalam Panti Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan 14 Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Klaster Kompetensi Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan 15 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Klaster Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk16 Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Lembaga pendidikan formal/ lembaga Provinsi masvarakat/ komunitas / kelompok masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye17 Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Provinsi Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan18 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW,19 Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas HukumAdat Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, 20 Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas HukumAdat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Keberdayaan Masyarakat21 Pembangunan Sanggar PKK di Kampung Kampung Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi22 Kampung Masyarakat dan Ibu PKK di kampung Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok23 Lokal Kampung Usaha (Mama-Mama dan Pemuda) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner24 Lokal Kampung bagi Orang Asli Papua (OAP} Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli25 Lokal Kampung Papua Peningkatan Ke berdayaan Masyarakat Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan26 Lokal Kampung Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan27 Pengembangan Ekonomi Kampung Kampung Wisata Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi 28 Pengembangan Ekonomi Kampung Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah29 Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Informal Kuantitas Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah30 Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian sesuai Kearifan Lokal Kuantitas Penduduk

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah31 Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Kuantitas Penduduk Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang Pemerintah Pusat dengan Pemerintah32 SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kependudukan/SSK dan Pojok Kuantitas Penduduk Kependudukan/PJK Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 33 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kewenangan Provinsi Pelopor Provinsi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan 34 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Kewenangan Provinsi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 35 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kewenangan Provinsi Kader Provinsi Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan36 pasukan pengibar bendera Pengibar Bendera Penyadaran, Pemberdayaan, dan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, 37 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Kewenangan Provinsi Sarana Kepemudaan Provinsi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang 38 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan Kewenangan Provinsi potensi pemuda Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Kepemudaan melalui pembentukan tim 39 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan koordinasi provinsi Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan40 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kesukarelawanan Pemuda Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui41 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kemitraan berbasis peneguhan kemandirian Provinsi ekonomi pemuda Pemberdayaan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan42 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembentukan dan Pengembangan Pusat 43 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan44 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pendidikan Menengah dan Khusus Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prasarana olahraga melalui perencanaan, 45 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan46 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik47 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam48 Penyelertggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga49 Seleksi Atlet Daerah Prestasi Tingkat Nasional Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga50 dngan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Prestasi Tingkat Nasional Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan51 Prestasi Tingkat Nasional Berprestasi Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga52 berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Prestasi Tingkat Nasional Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyediaan data Keolahragaan terpadu di53 Prestasi Tingkat Nasional provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan54 Olahraga Organisasi Keolahragaan di provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi55 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kerja Sama Organisasi56 Olahraga Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data Pembinaan dan Pengembangan Organisasi57 dan Informasi Kepramukaan Berbasis Kepramukaan Elektronik Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kapasitas Organisasi58 Kepramukaan Kepramukaan Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan59 Kepramukaan Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan60 Kepramukaan Kepramukaan di Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan61 Kepramukaan Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana62 Kepramukaan Kepramukaan Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi63 Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Kepramukaan Sarana Kepramukaan Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan64 Kepramukaan Kepramukaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan65 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Objek Pemajuan Kebudayaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,66 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Pranata Kebudayaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan67 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Prasarana Taman Budaya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan68 Masyarakat Pelakunya Lintas Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,69 Masyarakat Pelakunya Lintas dan Pranata Tradisional Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Pelestarian Kesenian Tradisional yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa70 Masyarakat Pelakunya Lintas Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dalam Pemaiuan Kebudayaan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 71 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Objek Pemajuan Lembaga Adat Provinsi Pembinaan Lembaga Adat yang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,72 Penganutnya Lintas Daerah dan Pranata Adat

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber 73 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 74 Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kebutuhan dan Tuntutan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga 75 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan 76 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data77 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dan Informasi Seiarah 78 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 79 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat80 Pelindungan Cagar Budaya Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat81 Pengembangan Cagar Budaya Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat82 Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga83 Provinsi Pelestari Cagar Budava Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan84 Pengelolaan Museum Provinsi Koleksi Secara Terpadu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan85 Pengelolaan Museum Provinsi Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat86 Pengelolaan Museum Provinsi terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan87 Pengelolaan Museum Provinsi Prasarana Museum 88 Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja,89 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Meunasib dan Tarian Tradisional 90 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Pemasyarakatan Adat Do Da ldi 91 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Sosialisasi Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat92 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Perkawinan 93 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh Publikasi Adat dan Adat lstiadat Melalui Media94 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Luar Ruang Pembinaan dan Pengembangan Hukum95 Pelatihan Peradilan Adat Adat Rapat Koordinasi/ Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hukum96 Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat Adat (Polmas) Pembinaan dan Pengembangan Hukum97 Pembinaan Mediasi Adat Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum98 Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Adat Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan99 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Perwakilan 100 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 101 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan102 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Adat lstiadat 103 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 104 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 105 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 106 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 107 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 108 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip109 dan Kadipaten Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan110 dan Kadioaten dan Kadipaten Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi111 dan Kadipaten Budaya 112 Penguatan Museum Sonobudoyo Pengelolaan Museum Sonobudoyo 113 Penguatan Museum Sonobudoyo Pengembangan Museum Sonobudoyo Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan114 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Budava Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan115 Budaya Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan116 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya117 Pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan118 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Kebudavaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis119 Kebudavaan Digital Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda120 Kebudavaan Keistimewaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga121 Kebudayaan Budaya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan122 Kebudavaan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan123 Kebudayaan Urusan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Membangun Kemitraan dengan Lembaga124 Kebudayaan Pelestari Budava Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi125 Pengembangan Lumbung Mataraman Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi126 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi127 Pengembangan Industri Kreatif Budava Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi128 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Budava Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi129 Pengembangan Budaya Bahari Budava Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi130 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi131 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Budava 132 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 133 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri134 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dalam rangka Diplomasi Budaya 135 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penghargaan Seniman dan Budavawan 136 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Festival Kebudayaan Yogyakarta 137 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Yogyakarta 138 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Publikasi Seni dan Budaya Daerah Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan139 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tradisi Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai140 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Luhur dalam Masyarakat 141 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Selendang Sutera

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 142 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 143 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Seni Budaya Daerah Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya144 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tradisional Yogyakarta 145 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 146 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 147 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Jagawarga 148 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Kewirausahaan Desa 149 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 150 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Ekonomi Perempuan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan151 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Desa 152 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk153 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pemberdayaan Ekonomi Desa Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan,154 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial 155 Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan156 Pendidikan Berbasis Budaya Keistimewaan 157 Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan158 Pendidikan Berbasis Budaya Budava Yo2Vakarta Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan159 Provinsi Peroustakaan Elektronik Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah160 Provinsi Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan161 Provinsi Daerah Tingkat Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus162 Provinsi di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat163 Provinsi Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan164 Provinsi dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan165 Provinsi Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah166 Pengembangan Perpustakaan Deposit Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah167 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Provinsi Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah168 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Provinsi Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat169 Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Daerah Provinsi Pendidikan Khusus serta Masvarakat Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat170 Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Daerah Provinsi Meniadi Kewenangan Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya171 Daerah Provinsi Gemar Membaca Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat172 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda173 Daerah Provinsi Literasi Tingkat Daerah Provinsi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan174 Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Karya Cetak dan Karya Rekam

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan175 Penerbitan Katalog Induk Daerah Bibliografi Daerah Penerbitan Katalog Induk Daerah dan176 Penerbitan Bibliografi Daerah Bibliografi Daerah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuna Milik Daerah177 Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Provinsi Pendaftaran Naskah Kuna Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Naskah Kuna Milik Daerah Pengalihmediaan Naskah Kuna yang dimiliki178 Provinsi oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya179 Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Etnis Nusantara Daerah Provinsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir180 Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan181 Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan182 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,183 Pulau-Pulau Kecil Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan184 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan185 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Destinasi Pariwisata Provinsi 186 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Pendidikan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan187 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam188 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang 189 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga190 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kerja Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber191 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Daya Manusia Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan192 Kreatif Pendampingan Ekonomi Kreatif Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan193 Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Veteriner, dan Medik Veteriner Kewenangan Provinsi Pengembangan Pen era pan Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan194 Pertanian Petani Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah195 Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Lapang Kelompok Tani Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan196 Provinsi Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 197 Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Penting Kewenangan Daerah Provinsi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 198 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Bidang Kehutanan Kehutanan

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan199 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelompok Tani Hutan Bidang Kehutanan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan200 Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Pengelolaan DAS Provinsi Penataan Persebaran Penduduk yang 201 Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyuluhan Transmigrasi dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penataan Persebaran Penduduk yang 202 Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pelatihan Transmigrasi dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengembangan Satuan Permukiman pada Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan203 Tahap Pemantapan Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Pengembangan Satuan Permukiman pada204 Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Tahap Pemantapan Satuan Pemukiman 205 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 206 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan207 Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Rakyat Non Pelayanan Dasar Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang208 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Diploma dan Strata Penyediaan Beasiswa Status Dasen Jenjang209 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Strata Dua dan Tiga 210 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Bantuan Akhir Studi Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma211 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi dan Strata Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai212 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Kebutuhan Daerah Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi213 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi (ADIK) Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan214 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Lainnva Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 215 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pengkaiian Peraturan Otonomi Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 216 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Pengkaiian Peraturan Umum Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 217 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Pengkaiian Peraturan Ketatalaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 218 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Pengkajian Peraturan Reformasi Birokrasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 219 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Pengkaiian Peraturan Daerah, Reformasi Birokrasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 220 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Pengkaiian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumusan Rekomendasi atas Rencana 221 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pengkaiian Peraturan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-222 dan Kependudukan Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan223 dan Kependudukan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial224 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Kependudukan

jdih.kemenkeu.go.id

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan , Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial225 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Keoendudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial226 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Keoendudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Partisipasi227 dan Keoendudukan Masvarakat Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha228 Ekonomi dan Pembangunan Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perindustrian229 Ekonomi dan Pembangunan dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian,230 Ekonomi dan Pembangunan Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan231 Ekonomi dan Pembangunan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Lingkungan232 Ekonomi dan Pembangunan Hidup Penelitian dan Pengembangan Bidang233 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang234 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan235 Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Permukiman Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan236 Ekonomi dan Pembangunan lnformatika Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di237 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Teknologi dan Inovasi 238 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru 239 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh240 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam 241 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat 242 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam Pembinaan Mental Spritual Siswa/ Siswi243 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Atas Sederajat Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan244 Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran Pengamalan Al-auran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/ Juri245 Pengamalan Al-auran Tilawatil Ouran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan246 Pembinaan Imam Hafid pada Masjid Pengamalan Al-quran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan247 Pelaksanaan MTQ Pengamalan Al-quran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ248 Pengamalan Al-auran Tingkat Nasional Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti249 Pengamalan Al-quran MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional Peningkatan Kehidupan Beragama dan Working Group Penyelesaian Permasalahan250 Toleransi Umat Beragama Svariat Islam Peningkatan Kualitas Dakwah dan251 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penvemarakan Svariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah252 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Terpencil Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan253 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Koordinator Lapangan Pembinaan Warga Binaan Lembaga254 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pemasyarakatan 255 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh 256 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam 257 Pembinaan Dakwah dan Syar