RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan bersama-sama mengembangkan berbagai proyek kerja sama,

sesuai dengan hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan program masing­

masing pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuan ilmiah, teknis, dan

keuangan dalam ruang lingkup yang dianggap penting, khususnya di bidang

pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pertanian, lingkungan, ilmu

pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dan kearsipan, olahraga dan

pemuda, koperasi, penguatan kelembagaan dinas luar negeri, hak-hak anak dan

keluarga dalam segala bentuknya, dan dalam bidang lain yang mungkin

disepakati oleh Para Pihak.

MODALITAS KERJA SAMA

1. Proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, dapat berupa

modalitas berikut:

• pengembangan bersama penelitian dan/atau program pengembangan;

• penyediaan ahli, analis penelitian, tenaga profesional, dan teknisi;

• pertukaran pengalaman dan kapasitas kelembagaan (praktik terbaik

kelembagaan);

• pertukaran pelatihan profesional, khususnya di bidang-bidang yang

diprioritaskan oleh Para Pihak;

• penyelenggaraan seminar dan konferensi;

• pengembangan jasa konsultasi;

• lokakarya pelatihan profesional;

• penyelenggaraan pameran, ekshibisi, dan kegiatan lain, baik

masing-masing maupun bersama-sama;

• proyek bersama untuk pengembangan teknologi;

• pertukaran informasi teknis dan ilmiah;

• pertukaran praktik terbaik di bidang konservasi dan ekoturisme; dan I. modalitas lain yang disepakati oleh Para Pihak.

1. Ketentuan hukum di masing-masing negara akan mengatur pertukaran informasi

teknis dan ilmiah yang diperoleh sebagai hasil dari proyek kerja sama bilateral di

bawah ini. Para Pihak akan berkoordinasi melalui saluran diplomatik apabila

diperlukan untuk melindungi kepentingan negara.

1. Kekayaan intelektual yang berasal dari proyek-proyek yang dikembangkan bersama oleh Para Pihak akan dimiliki bersama. Pengaturan di tiap proyek tersebut akan

disepakati dalam instrumen khusus tersendiri.

MEKANISME BAGI KONSULTASI BILATERAL UNTUK KERJA SAMA

Para Pihak akan membuat suatu Mekanisme bagi Konsultasi Bilateral untuk Kerja

Sama yang akan dilaksanakan dalam sesi rutin sebagaimana disepakati oleh Para

Pihak, yang dimulai sesegera mungkin setelah berlakunya Persetujuan ini secara

bergantian di Kosta Rika dan Indonesia. Tanggal pertemuan harus ditentukan

melalui saluran diplomatik. Para Pihak dapat bertemu dalam sesi nonrutin ketika

keadaan mengharuskan demikian.

KOMPOSISI DARI MEKANISME

BAGI KONSULTASI BILATERAL UNTUK KERJA SAMA

1. Mekanisme bagi Konsultasi Bilateral untuk Kerja Sama akan terdiri atas delegasi

nasional dari personel teknis terkait, yang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri

atau Pejabat Senior yang relevan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan

Wakil Menteri Luar Negeri atau Direktur Kerja Sama lntemasional Kementerian

Luar Negeri dan Agama Kosta Rika.

1. Kedua Pihak akan mempertimbangkan relevansi dari membolehkan partisipasi

sektor swasta dalam pertemuan tersebut.

PROGRAM KERJA SAMA BILATERAL DWITAHUNAN

1. Untuk tujuan _melaksanakan Persetujuan ini, Para Pihak, melalui konsultasi

bilateral mereka, akan membuat suatu "Program Kerja Sama Bilateral

Dwitahunan" yang akan disusun atas dasar proyek-proyek yang dikembangkan

oleh entitas nasional dari masing-masing negara, sesuai dengan bidang

minatnya. Proyek-proyek tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Luar

Negeri Indonesia dan Direktorat Kerja Sama Internasional dalam Kementerian

Luar Negeri dan Agama Kosta Rika untuk fasilitasi dan pengembangan lebih

lanjut.

1. Proyek dan aktivitas tersebut wajib menyertakan seluruh keterangan, termasuk

tujuan, jadwal pekerjaan, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, sumber

daya teknis, ruang lingkup implementasi, serta kewajiban keuangan dan

operasional dari tiap Pihak.

1. lnstansi yang berwenang dari tiap Pihak akan melakukan evaluasi tahunan

terhadap setiap proyek yang membentuk Program tersebut dan akan

menyampaikan kepada masing-masing Pemerintahnya mengenai rekomendasi

yang diperlukan untuk metode implementasi terbaik.

MODALITAS PENDANAAN

1. lmplementasi Program yang diadopsi berdasarkan Persetujuan ini akan

dilaksanakan melalui modalitas pembiayaan bersama, kecuali Para Pihak sepakat

atas modalitas lain.

1. Untuk implementasi program-program khusus yang diadopsi, Para Pihak dapat

saling bersepakat jika memungkinkan, sumber-sumber pendanaan altematif bagi

pelaksanaan program-program atau proyek-proyek bersama, termasuk

penggunaan kerja sama trilateral.

PASAL8

IMPLEMENTASI PERSETUJUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Persetujuan ini akan diimplementasikan berdasarkan koordinasi antara

Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Direktorat Kerja Sama lnternasional

dari Kementerian Luar Negeri dan Agama Kosta Rika.

1. Untuk implementasi Persetujuan ini, berikut persetujuan tambahannya, Para

Pihak akan dapat memanfaatkan partisipasi mitra regional, multilateral, atau

negara ketiga, ketika Kedua Pihak menganggap hal tersebut perlu dan tepat untuk dilakukan.

1. Setiap perselisihan, yang berhubungan dengan interpretasi atau penerapan

Persetujuan ini, akan diselesaikan dengan persetujuan bersama Para Pihak.

MASA BERLAKU

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal Kedua Pihak menginformasikan,

melalui saluran diplomatik, bahwa Para Pihak telah mematuhi formalitas yang

disyaratkan oleh ketentuan hukum nasional agar Persetujuan ini mulai berlaku,

akan valid untuk periode sepuluh tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk

periode waktu yang sama.

1. Persetujuan ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama dan perubahan yang

disepakati akan mulai ber1aku sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.

1. Salah Satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis

kepada Pihak Lainnya melalui saluran diplomatik. Penghentian tersebut akan mulai

bertaku enam bulan setelah pemberitahuan diterima.

1. Kecuali disepakati lain, penghentian tersebut tidak akan memengaruhi

kesepakatan setiap aktivitas kerja sama yang secara formal dihasilkan selama

masa berlaku Persetujuan ini, di mana pelaksanaan aktivitas tersebut akan

dilakukan hingga selesai.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani

Persetujuan ini.

DIBUAT di San Jose pada dua puluh dua Agustus dua ribu lima belas dalam Bahasa

Indonesia, lnggris, dan Spanyol, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang harus berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK KOSTA RIKA

MANUEL A! GONZALEZ SANZ

Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri dan Agama

REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO MARCO DE COOPERACI~N

ENTRE

LA REP~BLICA DE INDONESIA

y

LA REP~BLICA DE COSTA RICA

EI Gobierno de la Rep~blica de Indonesia y el Gobierno de la Rep~blica de

Costa Rica, en adelante referidos como "las Partes":

RECONOCIENDO el deseo de fortalecer los lazos de amistad existentes entre

las Partes;

COMPROMETIDOS en fortalecer m~s las relaciones y el desarrollo de ~reas

de entendimiento mutuo que puedan resultar en cooperaci6n entre las Partes;

CONSCIENTES del deseo de promover la transferencia de tecnologia, el

intercambio de informaci6n y la investigaci~n cientifica y de aprovechar su

potencial para el desarrollo;

RECONOCIENDO las ventajas reciprocas que resultarn de la cooperaci6n

t~cnica sostenida en areas de inter~s com~n;

POR MEDIC del presente acuerdan lo siguiente:

ARTiCULO 1

OBJETIVOS GENERALES

1 . El objetivo fundamental del presente Acuerdo, en adelante referido como

"el Acuerdo", es la promoci6n de la cooperaci6n tecnica, econ6mica,

cientifica y cultural entre las Partes, a trav~s del desarrollo y ejecuci6n de

programas y proyectos especificos en areas de inter~s com~n.

1. Las Partes prestarn facilidades a entidades del sector publico y privado,

cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecuci6n de programas y

proyectos de cooperaci6n.

1. Asimismo otorgaran importancia a la ejecuci6n de proyectos conjuntos de

desarrollo tecnol6gico que vinculen centros de investigaci6n de ambos

paises.

1. Con base en el presente Acuerdo, las Partes podran celebrar acuerdos

complementarios de cooperacibn, en reas especificas de inter~s com(n.

ARTiCULO 2

~REAS DE COOPERACI~N

Las Partes desarrollar~n, de comun acuerdo, proyectos de cooperacion de

conformidad con las leyes, reglamentos, politicas, planes y programas de sus

respectivos Gobiernos y tomando en cuenta sus posibilidades cientificas,

t~cnicas y financieras, en las areas que consideren de mayor importancia, en

particular, en las areas de educaci6n, cultura, salud, turismo, agricultura,

ambiente, ciencia y tecnologia, biblioteca y archivos, deportes y juventud,

cooperativas, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior, los derechos de

los nifos y la familia en todas sus manifestaciones, y en cualquier otra area

que pueda ser acordada mutuamente por las Partes.

ARTiCULO 3

MODALIDADES DE LA COOPERACIN

1 . Los proyectos mencionados en el articulo anterior, podran asumir las

siguientes modalidades:

• realizaci6n conjunta de programas de investigaci6n y desarrollo;

• envio de expertos, investigadores, profesionales y t~cnicos;

• transferencia de experiencias y capacidades institucionales (Mejores

Pr~cticas Institucionales);

• programas de pasantias para entrenamiento profesional,

particularmente en areas prioritarias para ambas Partes;

• organizaci6n de seminaries y conferencias;

• desarrollo de servicios de consultoria;

• talleres de capacitaci6n profesional;

• organizaci6n de ferias, exposiciones y eventos de diverso tipo, en

forma individual o conjunta;

• proyectos conjuntos de desarrollo tecnol6gico;

• intercambio de informaci~n t~cnica y cientifica;

• intercambio de mejores practicas en conservaci6n y ecoturismo; y I. cualquier otra modalidad acordada por las Partes.

1. En el intercambio de informaci6n cientifica y t~cnica obtenida como

resultado de los proyectos de la cooperaci6n bilateral, se observaran las

leyes vigentes en ambos Estados. Las partes coordinar~n a trav~s de los

canales diplomaticos, cuando sea necesario proteger el inter~s de uno de

los Estados Parte.

1. La propiedad intelectual resultante de proyectos que se desarrollen en

forma conjunta por las Partes estar~ sujeta a copropiedad. La regulaci6n

para cada caso ser~ acordada en el respectivo instrumento especifico.

ARTiCULO 4

MECANISMO BILATERAL DE CONSULTA SOBRE COOPERACI~N

Las Partes estableceran un Mecanismo Bilateral de Consulta sobre Cooperaci6n que se reunir ordinariamente en sesiones acordadas por las

Partes, comenzando tan pronto come sea posible tras la entrada en ejecuci6n

de este Acuerdo y alternando entre Costa Rica e Indonesia. Las fechas sern

acordadas previamente por la via diplom~tica. Las Partes pueden reunirse

extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.

ARTiCULO 5

INTEGRACI~N DEL MECANISMO BILATERAL

DE CONSULTA SOBRE COOPERACI~N

1 . EI Mecanismo Bilateral de Consulta sobre Cooperaci6n estara

conformado por las respectivas delegaciones nacionales integradas por el

personal tecnico relevante, presididas por el Viceministro de Relaciones

Exteriores o el respective alto funcionario del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Indonesia y el Viceministro de Relaciones Exteriores o por

el Director de Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto de Costa Rica.

1. Ambas partes consideraran la conveniencia de permitir la participaci6n del

sector privado en sus reuniones.

ARTiCULO 6

EL PROGRAMA BIENAL DE COOPERACIN BILATERAL

1 . Con el prop6sito de ejecutar este Acuerdo, por medic de sus consultas

bilaterales, las Partes estableceran un "Programa Bienal de Cooperaci~n

Bilateral" que sera estructurado con base en las proyectos elaborados par

las organismos y entidades nacionales de cada uno de los paises, de conformidad con sus areas de inter~s. Se presentar~ al Ministerio de

Relaciones Exteriores de Indonesia y a la Direcci6n de Cooperaci6n

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa

Rica para su facilitaci6n y desarrollo.

1. Los proyectos o actividades cumpliran con todas las especificaciones,

incluyendo: objetivos, cronogramas de trabajo, costos previstos, recursos

financieros, recursos t~cnicos, a~reas de ejecucin, asi como las

obligaciones operativas y financieras de cada una de las Partes.

1. Los 6rganos competentes de cada una de las Partes evaluaran

anualmente cada uno de los proyectos que conformen el Programa y

presentaran a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones

necesarias para su mejor ejecuci6n.

ARTiCULO 7

MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO

1 . La ejecuci6n de los Programas que se adopten en el marco del presente

Acuerdo se realizar~ bajo la modalidad de costos compartidos, salvo que •« otra modalidad sea acordada por las Partes.

1. Para la implementaci6n de los programas especificos que se adopten, las

Partes podr~n solicitar, de com~n acuerdo y cuando sea posible, fuentes

de financiamiento alternativas para la ejecuci6n de sus programas conjuntos, incluyendo modalidades de cooperaci6n triangular.

ARTiCULO 8

EJECUCI~N DEL ACUERDO Y SOLUCI~N DE DISPUTAS

1 . El presente Acuerdo se ejecutar~ bajo la coordinaci6n del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Indonesia y de la Direcci6n de Cooperaci6n

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa

Rica.

1. Para la ejecuci6n de este Acuerdo, asi como para la de los acuerdos

complementarios que emanen de ~l, las Partes se podran beneficiar de la

participaci6n de instancias regionales, multilaterales o de terceros paises,

en caso de que ambas Partes asi lo consideren necesario y oportuno.

1. Cualquier disputa derivada de la interpretaci6n o aplicaci6n del presente

instrumento, ser~ solucionada de com~n acuerdo por las Partes.

ARTiCULO 9

ENTRADA EN VIGENCIA

1 . El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la fecha en que ambas

Partes se hayan comunicado, a trav~s de la via diplomtica, el

cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislaci~n nacional

para la entrada en vigor del presente Acuerdo y tendr~ un plaza de

vigencia de diez anos, prorrogable automaticamente por periodos iguales.

1. Este Acuerdo puede ser modificado por mutuo consentimiento y las

modificaciones acordadas entrarn en vigor de conformidad con el

numeral uno del presente articulo.

1. Cualquiera de las Partes podra, en todo momenta, denunciar el presente

Acuerdo, mediante notificaci6n escrita dirigida a la otra, por la via

diplom~tica. Dicha denuncia surtir~ efecto seis meses despu~s de su

notificaci6n.

1. A menos que se haya acordado de otra forma, la terminaci6n del presente

Acuerdo no afectar~ la conclusion de las actividades de cooperaci~n

formalizadas durante su vigencia, las que seguiran ejecut~ndose hasta su

total culminaci6n.

EN FE DELO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en la ciudad de San Jose, Costa Rica, a los veintid6s dias del mes de

agosto de dos mil quince, en idioma espafiol, ingl~s e indonesio, siendo todos

los textos igualmente v~lidos. En caso de divergencia en la interpretacibn,

prevalecer~ el texto en ingl~s.

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA

REP~BLICA DE INDONESIA REP~BLICA DE COSTA RICA

MANUEL A. GONZALEZ SANZ

Ministra de Relaciones Exter Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

REPUBLIK INDONESIA

FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE REPUBLIC OF COSTA RICA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic

of Costa Rica, hereinafter referred to as "the Parties":

RECOGNIZING the wish to strengthen the existing ties of friendship between the

Parties;

COMMITTED to further strengthen relations and develop areas of mutual

understanding that will result in cooperation between the Parties;

CONSCIOUS of the desire to promote technology transfer, information

exchange, and scientific research and harness their potential for development;

RECOGNIZING the reciprocal advantages that will result from sustained

technical cooperation in common areas of interest;

HEREBY agree as follows:

ARTICLE 1

GENERAL OBJECTIVES

1 . This Framework Cooperation Agreement hereinafter referred to as "the

Agreement", aims to promote technical, economic, scientific and cultural

cooperation between the Parties, through the development and

implementation of specific programs and projects in areas of common

interest.

1. The Parties will provide collaboration to entities from the public and private

sector, as needed to develop and implement cooperation programs and

projects.

1. At the same time, the Parties will place importance on the implementation

of joint technological development projects that will link research

institutions within both countries.

1. Based on the present Agreement, the Parties will be able to enter into

complementary cooperation agreements in specific areas of common

interest.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

The Parties will jointly develop cooperation projects in accordance with the laws,

regulations, policies, plans and programs of their respective governments and

taking into account their scientific, technical, and financial capabilities, in those

areas that are considered of great importance, particularly in the areas of education, culture, health, tourism, agriculture, environment, science and

technology, library and archives, sports and youth, cooperatives, institutional

strengthening of the foreign service, the rights of children and families in all their

forms, and in any other area that may be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

MODALITIES OF THE COOPERATION

1. The projects mentioned in the previous article, can assume the following

modalities:

• joint development of research and/or development programs;
• provision of experts, research analysts, professionals and technicians:

• exchange of experiences and institutional capacities (Institutional

Best Practices);

• exchange of professional training, particularly in priority areas for both

Parties;

• conducting seminars and conferences;

• development of consultancy services;

• professional training workshops;

• organizing fairs, expositions and other events either individually or jointly;

• joint projects for technological development;

• exchange of technical and scientific information;

• exchange of best practices in conservation and ecotourism; and I. any other modality agreed to by the Parties.

1. Local laws in each State will govern the exchange of technical and scientific

infonnation obtained as a result of the bilateral cooperation projects hereunder.

The Parties will coordinate through diplomatic channels when necessary to

protect the interest of the State.

1. The intellectual property arising from projects that are developed jointly by the Parties will be jointly owned. The regulation for each case will be agreed in the

respective specific instrument.

ARTICLE 4

MECHANISMS FOR BILATERAL CONSULTATION ON COOPERATION

The Parties will establish a Mechanism for Bilateral Consultation on Cooperation that

will meet in ordinary sessions as agreed by the Parties, beginning as soon as possible upon the execution of this Agreement alternately in Costa Rica and Indonesia.

Meeting dates shall be set via diplomatic channels. The Parties can meet in extraordinary sessions when the circumstances so require it.

ARTICLES

COMPOSITION OF THE MECHANISM

FOR BILATERAL CONSULTATION ONCOOPERATION

1. The Mechanism for Bilateral Consultation on Cooperation will be comprised of

national delegations of relevant technical personnel, presided by the Deputy

Minister of Foreign Affairs or respective Senior Official of the Ministry of Foreign

Affairs of Indonesia and Deputy Minister of Foreign Affairs or Director of

International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the

Costa Rica.

1. Both Parties will consider the relevance of allowing the participation of the

private sector in the meetings.

ARTICLE 6

THE BIENNIAL BILATERAL COOPERATION PROGRAMME

1. For the purpose of implementing this Agreement, the Parties, through their

bilateral consultations, will establish a "Biennial Bilateral Cooperation Program"

which will be structured on the basis of the projects developed by the national

entities from each of the countries, in accordance with their area of interest. It

will be presented to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and the Directorate of International Cooperation within the Ministry of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica for further facilitation and development.

1. The projects or activities shall lay out all the specifications, including: objectives,

timeline, identified costs, financial resources, technical resources, areas of

implementation, as well as the operational and financial obligations of each of the Parties.

1. The competent organs of each of the Parties will evaluate on a yearly basis each of

the projects that make up the Program and will present to their respective Governments the necessary recommendations for the best method of implementation.

ARTICLE7

FINANCIAL MODALITIES

1. The implementation of the Programs that are adopted under the present Agreement will be undertaken through the shared cost modality, unless the Parties

agree to another modality.

1. For the Implementation of the specific programs that are adopted, the Parties may

mutually agree where feasible, alternative sources of funding for the execution of

the joint programs or projects, including the use of triangular cooperation.

ARTICLE 8

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT AND DISPUTE SETTLEMENT

1. This Agreement will be implemented under the coordination of the Ministry of

Foreign Affairs of Indonesia and the Directorate of International Cooperation

from the Ministry of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica.

1. For the implementation of this Agreement as well as of the complementary agreements emanating from it, the Parties will be able to benefit from the

participation of regional, multilateral or third country partners, when both Parties deem it necessary or expedient to do so.

1. Any dispute in regards to the interpretation or application of this Agreement, will

be resolved by common agreement of the Parties.

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE

1. The present Agreement will enter into force on the date that both Parties infonn,

through diplomatic channels, that they have complied with the formalities required

by their internal legislations for this Agreement to enter into force and will be valid

for a period of ten years, automatically renewed for equal periods.

1. This Agreement can be mcx:Jified by mutual consent and the agreed modifications

will enter into force according to paragraph 1 of this article.

1. Either Party can denounce this Agreement, through written notice to the other, via

diplomatic channels. The denouncement will take effect six months after service of

notice.

1. Unless otherwise agreed, the denouncement will not affect the conclusion of any

cooperation activities formally presented during the validity of the Agreement, which will be executed until their total culmination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

Done in the City of San Jose on the twenty-second day of August, two thousand and

fifteen in the Indonesian, English, and Spanish Languages, all texts being equally

authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF COSTA RICA

Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs and Worship

Salinan_naskah resmi ified true copy Š1 · 00148/CTC/03/2024/52 rfift, i -q)'lr._If =,"""' "· + Donatirin 603 199803 2 007 Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 'ementerian Luar Neqeri, RepubMik [non%si' ~gas Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Tre Ministry of Foreign Affairs, Republic of indoneg%% Tanggal _; 08 Maret 2024 Date