STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 1
(1) Menetapkan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen,
yang selanjutnya disebut STRANAS-PK.
(2) STRANAS-PK merupakan dokumen yang memuat
sasaran, arah kebijakan, strategi dan sektor prioritas
penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk periode
5 (lima) tahun.
(3) STRANAS-PK periode pertama berlaku 3 (tiga) tahun
dimulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
(4) STRANAS-PK terdiri dari antara lain:
Penjabaran Amanat RPJMN 2015-2019;
Kondisi Perlindungan Konsumen dan Persepsi
Masyarakat;
Arah Kebijakan Perlindungan Konsumen;
Strategi dan Prioritas Nasional; dan
Sasaran dan Target.
(5) STRANAS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
STRANAS-PK bertujuan untuk:
- memberikan arah kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perlindungan konsumen nasional yang
lebih sinergis, harmonis, dan terintegrasi bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan terkait;
www.peraturan.go.id
2017, No.96
- mempercepat penyelenggaraan perlindungan konsumen
di sektor-sektor prioritas; dan
- mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
penciptaan iklim usaha dan hubungan yang lebih
berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen.
Pasal 3
STRANAS-PK berfungsi sebagai:
- pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen
yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-
masing; dan
- pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam
mewujudkan peran aktif perlindungan konsumen.
Pasal 4
STRANAS-PK terdiri atas penguatan 3 (tiga) pilar, yaitu:
peningkatan peran pemerintah;
peningkatan keberdayaan konsumen; dan
peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
Pasal 5
(1) Kementerian/lembaga menjabarkan STRANAS-PK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Aksi
Nasional Perlindungan Konsumen.
(2) Aksi Nasional Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya
disebut Aksi Nasional-PK, merupakan program atau
kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga serta
pemangku kepentingan terkait untuk periode 1 (satu)
tahun.
(3) Aksi Nasional-PK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Instruksi Presiden.
(4) Penyusunan Aksi Nasional-PK sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, dengan melibatkan kementerian yang
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -4-
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 6
(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
melaksanakan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat
melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam
pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK.
Pasal 7
Pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK oleh Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi
wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
melakukan pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK.
(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.
(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan mengoordinasikan
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(4) Hasil pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
bahan penyusunan Aksi Nasional-PK untuk periode
selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
www.peraturan.go.id
2017, No.96
Pasal 9
(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan STRANAS-PK digunakan
sebagai bahan penyusunan STRANAS-PK untuk periode
selanjutnya, melalui perubahan Lampiran Peraturan
Presiden ini.
(3) Hasil evaluasi STRANAS-PK dan pemantauan Aksi
Nasional-PK dilaporkan kepada Presiden setiap 1 (satu)
tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Pasal 10
Biaya pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain
yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2017
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
,
ttd
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -8-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -10-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -12-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -14-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -16-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -18-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -20-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -22-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -24-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -26-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -28-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -30-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -32-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -34-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -36-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -38-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -40-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -42-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -44-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -46-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -48-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -50-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -52-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -54-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -56-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -58-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -60-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -62-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -64-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -66-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -68-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -70-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -72-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -74-
www.peraturan.go.id
2017, No.96
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan
hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan
konsumen, serta untuk mendorong perekonomian
nasional yang efisien dan berkeadilan diperlukan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sinergis,
harmonis, dan terintegrasi;
- bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen
yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi sesuai dengan
arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu
menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id
2017, No.96 -2-
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);