Pasal 5

(1) Kementerian/lembaga menjabarkan STRANAS-PK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Aksi

Nasional Perlindungan Konsumen.

(2) Aksi Nasional Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya

disebut Aksi Nasional-PK, merupakan program atau

kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga serta

pemangku kepentingan terkait untuk periode 1 (satu)

tahun.

(3) Aksi Nasional-PK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

(4) Penyusunan Aksi Nasional-PK sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan, dengan melibatkan kementerian yang

www.peraturan.go.id

2017, No.96 -4-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional.