Pasal 6

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

melaksanakan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK sesuai

dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat

melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam

pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK.