Pasal 8

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

melakukan pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK.

(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan mengoordinasikan

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau

sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai

bahan penyusunan Aksi Nasional-PK untuk periode

selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

www.peraturan.go.id

2017, No.96