TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

www.peraturan.go.id

2016, No.80

1. Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan

Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu

jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada

satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan

Koordinasi Penanaman Modal, selain diberikan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang diberhentikan untuk sementara atau

dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang diberhentikan dari jabatan organiknya

dengan diberikan uang tunggu dan belum

diberhentikan sebagai PNS;

• Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang diperbantukan/ dipekerjakan pada

badan/instansi lain di luar lingkungan Badan

Koordinasi Penanaman Modal; dan

• Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang diberikan cuti di luar tanggungan negara

atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa

persiapan pensiun.

www.peraturan.go.id

2016, No.80 -4-

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tidak diberikan

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran

bersangkutan.

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal sesuai dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelas jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan menteri

www.peraturan.go.id

2016, No.80

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

(1) Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan

mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja

dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada

kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada

jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan

kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan

adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.

www.peraturan.go.id

2016, No.80 -6-

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan

Presiden ini diatur oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.80

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2016, No.80 -8-