Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman

Modal wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.

www.peraturan.go.id

2016, No.80 -6-