Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Institut

Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagai

perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Hindu

Negeri Gde Pudja Mataram.

(2) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

merupakan perguruan tinggi di lingkungan

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  • semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja

Mataram dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak,

dan kewajiban Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram; dan

  • semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu

Negeri Gde Pudja Mataram dialihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja

Mataram.

Pasal 3

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, dan kegiatan

lain yang terkait dengan proses pengalihan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram menjadi Institut

Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung

jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing- masing.

2020, No.32 -3-

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun

2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu

Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi

Agama Hindu Gde Pudja, Mataram, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan

Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah

Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2020, No.32 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2020

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2020

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka memperluas rumpun ilmu Agama

Hindu dan memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang

Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6362);

2020, No.32 -2-

Referensi Silang (3)
UU 12/2012 — PENDIDIKAN TINGGI
PP 46/2019 — PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
KEPPRES 27/2001 — PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI