KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:
- Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum
kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui
program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang
kelautan yang disusun dalam rangka percepatan
implementasi Poros Maritim Dunia.
- Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk
menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju,
mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi
positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan
dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
- Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia adalah
dokumen yang memuat uraian pedoman umum
kebijakan kelautan.
- Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah
dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan
target pembangunan nasional.
www.peraturan.go.id
2017, No.32 -3-
Pasal 2
Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas:
Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
Pasal 3
Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
(1) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan untuk
periode 5 (lima) tahun.
(2) Untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan
Indonesia ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019
dengan Peraturan Presiden ini.
(3) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.
(4) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5
Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berfungsi sebagai:
- pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan,
serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor
kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan
- acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut
serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan
untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
www.peraturan.go.id
2017, No.32 -4-
Pasal 6
(1) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan Kebijakan
Kelautan Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
(2) Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan
Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman.
(3) Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia pada masing-
masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh
menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing.
Pasal 7
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah
berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan
laporan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia yang
terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Pasal 8
(1) Kebijakan Kelautan Indonesia dapat ditinjau kembali
secara berkala sesuai dengan perkembangan dan
kepentingan nasional serta perkembangan dinamika
internasional.
(2) Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia
dilakukan oleh kementerian/lembaga dan
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
(3) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar
penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia.
www.peraturan.go.id
2017, No.32 -5-
Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017
,
ttd
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat
luas dengan potensi sumber daya kelautan yang
melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan
berkelanjutan;
- bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan
dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
www.peraturan.go.id
2017, No.32 -2-
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);