Pasal 5

Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 berfungsi sebagai:

• pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan,

serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor

kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan

• acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut

serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan

untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

www.peraturan.go.id

2017, No.32 -4-