Pasal 4

(1) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan untuk

periode 5 (lima) tahun.

(2) Untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan

Indonesia ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019

dengan Peraturan Presiden ini.

(3) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia selanjutnya

ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.

(4) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-

2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.