Pasal 8

(1) Kebijakan Kelautan Indonesia dapat ditinjau kembali

secara berkala sesuai dengan perkembangan dan

kepentingan nasional serta perkembangan dinamika

internasional.

(2) Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia

dilakukan oleh kementerian/lembaga dan

dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

(3) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar

penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia.

www.peraturan.go.id

2017, No.32 -5-