Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN

Pasal 1

Dalam rangka pelestarian Situs Gunung Padang Pemerintah melakukan upaya pelindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang untuk pengembangan dan pemanfaatannya.

Pasal 2

(1) Pelindungan dan pengembangan dilakukan melalui upaya-upaya:

  • penyelamatan;
  • pengamanan;
  • zonasi;
  • pemeliharaan; dan
  • pemugaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelamatan, pengamanan,

zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Penelitian dilakukan melalui:

  • penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  • penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

(2) Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan dilakukan untuk kepentingan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.289 3

  • pendidikan;
  • pariwisata;
  • agama;
  • sosial;
  • kebudayaan;
  • ilmu pengetahuan; dan/atau
  • teknologi.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan dilakukan secara terpadu untuk melindungi,

mengembangkan, dan memanfaatkan Situs Gunung Padang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

kebijakan pengaturan:

  • perencanaan;
  • pelaksanaan; dan
  • pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelindungan, penelitian,

pemanfaatan dan pengelolaan Situs Gunung Padang, Pemerintah membentuk Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang.

(2) Keanggotaan Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung

Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur- unsur:

  • pemerintah;
  • pemerintah daerah;
  • perguruan tinggi; dan
  • masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, susunan

organisasi, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.289 4

Pasal 7

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan pelindungan,

penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan situs gunung padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan

kegiatan pelindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(3) Pembiayaan Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung

Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Situs Gunung Padang merupakan kekayaan budaya dan peradaban bangsa yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan;

  • bahwa dengan telah ditetapkannya Situs Gunung Padang sebagai situs cagar budaya perlu dilakukan pengaturan dalam rangka pelindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang tersebut;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Referensi Silang (1)
UU 11/2010 — CAGAR BUDAYA