Permen UMKM No. 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - JDIH BPK
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan layanan pemasaran
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang sejalan
dengan tugas dan fungsi Kementerian Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan transformasi
dan penataan organisasi dan tata kerja lembaga
layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja lembaga
layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah
telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat LLP UMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) LLP UMKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, LLP UMKM secara teknis dibina oleh Deputi yang memiliki kesesuaian bidang tugas. (3) LLP UMKM dipimpin oleh Direktur Utama.
Pasal 3 LLP UMKM mempunyai tugas melaksanakan layanan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, LLP UMKM menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran LLP
UMKM;
b.
pelaksanaan layanan informasi pasar;
c.
pelaksanaan layanan sarana pemasaran;
d.
pelaksanaan
layanan
promosi
produk,
jaringan
pemasaran dan distribusi produk usaha mikro, kecil,
dan menengah;
e.
pelaksanaan layanan konsultasi pemasaran;
f.
pelaksanaan
layanan
peningkatan
kemampuan
manajemen dan teknik pemasaran;
g.
pelaksanaan layanan inkubasi pemasaran;
h.
pelaksanaan pengawas intern atas pelaksanaan tugas
LLP UMKM; dan
i.
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan LLP
UMKM.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1)
LLP UMKM terdiri atas:
a. Direktorat Keuangan, Umum, dan Manajemen
Risiko; dan
b. Direktorat Layanan Pemasaran dan Pengembangan
Bisnis;
c. Satuan Pengawas Intern.
(2)
Bagan susunan organisasi LLP UMKM sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Direktorat Keuangan, Umum, dan Manajemen Risiko
Pasal 6
Direktorat Keuangan, Umum, dan Manajemen Risiko
mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan keuangan,
urusan umum, manajemen risiko, dan pemberian dukungan
administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan LLP UMKM.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Direktorat Keuangan, Umum, dan Manajemen
Risiko menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
penyusunan
rencana,
program,
dan
anggaran;
b.
penyiapan pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi,
dan pelaporan;
c.
pengelolaan urusan organisasi, tata laksana, dan
sumber daya manusia;
d.
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan
pengelolaan barang milik negara;
e.
penyiapan penyusunan peraturan dan pertimbangan
hukum;
f.
pelaksanaan
urusan
hubungan
masyarakat
dan
layanan informasi;
g.
penyiapan
pelaksanaan
pemantauan
kepatuhan
internal dan pengelolaan manajemen risiko;
h.
pelaksanaan pengelolaan barang, aset tetap, dan
investasi; dan
i.
pelaksanaan layanan optimalisasi aset.
Pasal 8
Direktorat Keuangan, Umum, dan Manajemen Risiko terdiri
atas:
a.
Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko;
b.
Divisi Hukum dan Kelembagaan; dan
c.
Divisi Manajemen Aset.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
Pasal 9 Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, dan manajemen risiko.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran; b. penyiapan bahan perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran, dan akuntansi; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan; dan d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal dan pengelolaan manajemen risiko.
Pasal 11
Divisi
Hukum
dan
Kelembagaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
bahan
pengelolaan
urusan
hukum, kelembagaan, dan umum.
Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Divisi Hukum dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pertimbangan hukum; b. penyiapan bahan penyusunan perumusan perjanjian; c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia; d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan layanan informasi.
Pasal 13 Divisi Manajemen Aset mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, serta layanan optimalisasi aset.
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Divisi Manajemen Aset menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kebutuhan, pelaksanaan dan pemanfaatan aset; b. penatausahaan aset; c. pemeliharaan dan perawatan aset; d. pengembangan dan optimalisasi aset; dan e. pelaksanaan operasional aset.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
Bagian Ketiga Direktorat Layanan Pemasaran dan Pengembangan Bisnis
Pasal 15 Direktorat Layanan Pemasaran dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah dan pengembangan bisnis.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
15,
Direktorat
Layanan
Pemasaran
dan
Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan rencana di bidang layanan
pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah serta
pengembangan bisnis;
b.
penyiapan pelaksanaan layanan informasi pasar,
layanan sarana pemasaran, layanan promosi produk,
jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha
mikro, kecil, dan menengah, layanan konsultasi
pemasaran,
layanan
peningkatan
kemampuan
manajemen dan teknik pemasaran, dan layanan
inkubasi pemasaran; dan
c.
penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan pemasaran usaha mikro,
kecil, dan menengah serta pengembangan bisnis.
Pasal 17
Direktorat Layanan Pemasaran dan Pengembangan Bisnis
terdiri atas:
a.
Divisi Layanan Pemasaran; dan
b.
Divisi Pengembangan Bisnis.
Pasal 18 Divisi Layanan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Divisi Layanan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan layanan pemasaran; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan layanan informasi pasar, layanan sarana pemasaran, layanan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta layanan konsultasi pemasaran; dan c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal 20 Divisi Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan bisnis.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Divisi Pengembangan Bisnis menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan bahan perencanaan pengembangan bisnis;
b.
penyiapan
bahan
pelaksanaan
peningkatan
kemampuan manajemen dan teknik pemasaran serta
layanan inkubasi pemasaran; dan
c.
penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan pengembangan bisnis.
Bagian Keempat Satuan Pengawas Intern
Pasal 22 Satuan Pengawas Intern merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
Pasal 23 Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LLP UMKM.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Satuan Pengawas Intern menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyusunan rencana dan pelaksanaan pengawasan
intern sesuai dengan kebijakan pengawasan dan
program kerja pemeriksaan tahunan;
b.
pelaksanaan audit berbasis risiko dan reviu laporan
keuangan;
c.
pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan
intern;
d.
pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi pengawasan; dan
e.
penyusunan laporan hasil pengawasan intern.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 25 LLP UMKM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLP UMKM.
Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di LLP UMKM harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan LLP UMKM maupun di lingkungan Kementerian, serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLP UMKM harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLP UMKM.
Pasal 28 Semua unsur di lingkungan LLP UMKM harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 30 Direktur Utama menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan unit organisasi dan wajib mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan di atasnya. (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi menyampaikan tembusan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (3) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.
BAB V PENATAAN ORGANISASI
Pasal 32 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LLP UMKM ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33 Direktur Utama dapat mengembangkan dan membentuk unit usaha sesuai dengan kebutuhan dan program kerja LLP UMKM untuk mendukung kinerja fungsi yang telah ditetapkan dengan persetujuan Menteri.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 717), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 35 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2026
MENTERI
USAHA
MIKRO,
KECIL,
DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MAMAN ABDURRAHMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA
LEMBAGA
LAYANAN
PEMASARAN
USAHA
MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
MENTERI
USAHA
MIKRO,
KECIL,
DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
DIREKTUR UTAMA
SATUAN PENGAWAS INTERN
DIREKTORAT KEUANGAN, UMUM, DAN
MANAJEMEN RISIKO
DIVISI KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
DIVISI HUKUM DAN KELEMBAGAAN
DIREKTORAT LAYANAN PEMASARAN DAN
PENGEMBANGAN BISNIS
DIVISI LAYANAN PEMASARAN
DIVISI PENGEMBANGAN BISNIS
DIVISI MANAJEMEN ASET
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan layanan pemasaran
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang sejalan
dengan tugas dan fungsi Kementerian Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan transformasi
dan penataan organisasi dan tata kerja lembaga
layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja lembaga
layanan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah
telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
D.3.1 SM.2 DEP.3 SAM.3 SM WAMEN
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
