Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-7-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan untuk: a. pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran; b. pengadaan benih bermutu; c. pengadaan tetua untuk perbanyakan benih dari varietas yang sudah terdaftar; d. pengembangan benih untuk menghasilkan produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri; e. pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu benih; f. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman; g. kebutuhan bagi pemerhati tanaman; h. bahan pameran/promosi;
i. kegiatan lomba; dan j. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA). b. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5: a. badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:

1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. foto copy profil perusahaan;
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
5. foto copy keterangan domisili perusahaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.996
6. foto copy tanda daftar produsen benih. Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 5 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota. b. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
7. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
9. foto copy tanda daftar produsen benih. Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 2 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota. c. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal penggunaan benih yang akan dimasukan. d. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
10. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
11. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e. ketentuan pemasukan benih oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diberlakukan untuk umbi (kentang dan bawang merah). (2) Pemasukan benih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan. c. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemasukan benih untuk pengembangan benih dalam rangka menghasilkan benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar (bukan benih) yang akan dipasarkan ke luar www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.996 negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. tersedia rencana pengembangan/perbanyakan benih atau pertanaman; b. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan benih atau pertanaman; dan c. rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang membidangi hortikultura dan dari asosiasi nasional yang membawahi komoditas tersebut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, untuk komoditas florikultura cukup dengan rekomendasi dari asosiasi nasional yang membawahinya untuk pengembangan.
d. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemasukan benih untuk tujuan uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; b. foto copy surat keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan c. sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah pengujian selesai. (2) Pemasukan benih untuk tujuan pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan ISTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.996 a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; b. surat permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue certificate;
c. permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan d. sisa contoh benih yang digunakan untuk penerbitan orange dan blue certificate sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimusnahkan maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian. (3) Pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. e. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemasukan benih untuk kebutuhan pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus memenuhi persyaratan administrasi dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan b. rencana lokasi penanaman. (2) Jumlah benih untuk koleksi benih acuan paling banyak 100 butir perkomoditas. f.
Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27: a. badan usaha atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:

1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. foto copy profil perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.996
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
5. foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
6. foto copy tanda daftar produsen atau tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota. b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal pengeluaran benih. c. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
7. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
8. pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. d. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
10. fotokopi NPWP. (2) Untuk pengeluaran benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.996 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id