Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Kampus Utama perguruan tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
3. Pogram Studi di Luar Kampus Utama perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang meliputi

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani Kelembagaan Pendidikan Tinggi di Kementerian. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(1) Pembukaan atau perubahan PSDKU bertujuan: a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah INDONESIA; dan b. meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional. (2) Penutupan PSDKU bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

(1) Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di Kampus Utama suatu perguruan tinggi.

(2) Perubahan PSDKU merupakan penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum PSDKU pada suatu perguruan tinggi. (3) Penutupan PSDKU merupakan pengurangan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di Kampus Utama suatu perguruan tinggi. (4) Pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan untuk memenuhi jumlah dan jenis program studi sebagai syarat suatu bentuk perguruan tinggi tertentu. (5) Perubahan atau penutupan PSDKU tidak mengakibatkan perubahan bentuk atau penutupan suatu perguruan tinggi.

(1) PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister, dan diploma. (2) PSDKU pada jenis pendidikan dan program pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan Menteri.

(1) PSDKU dapat dibuka di provinsi yang sama dengan provinsi letak Kampus Utama berada, atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada. (2) PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pembukaan PSDKU. (3) Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi, pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka.

(4) Kerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non-akademik.

(1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana pembukaan PSDKU telah dicantumkan dalam Rencana Strategis perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU; b. perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi A atau Unggul; c. perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU lintas provinsi, bekerja sama dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di provinsi letak PSDKU akan dibuka; d. pembukaan PSDKU dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada PSDKU tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat; e. kurikulum PSDKU paling sedikit sama dengan kurikulum program studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; f. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap PSDKU:

1. pada Program Diploma dan Program Sarjana dengan kualifikasi: a) paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan PSDKU yang akan dibuka;

b) berusia:

1. paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi PSDKU yang akan dibuka pada PTN;
2. paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi PSDKU yang akan dibuka pada PTS; c) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus pada program studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa; e) nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d:
3. 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 2) 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan g) bukan Aparatur Sipil Negara bagi dosen PSDKU yang akan dibuka di PTS; h) tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1 (satu) PSDKU, dengan kualifikasi:

1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

2. pada Program Magister dan Magister Terapan, dengan kualifikasi: a) paling rendah berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan PSDKU yang akan dibuka; b) berusia:

1. paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi PSDKU yang akan dibuka pada PTN;
2. paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi PSDKU yang akan dibuka pada PTS; pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka PSDKU; c) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus pada program studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan

mahasiswa; e) nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e:

1. 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 2) 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; g) bukan Aparatur Sipil Negara bagi Dosen PSDKU yang akan dibuka di PTS; dan h) tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) PSDKU, dengan kualifikasi:
2. paling rendah berijazah D3 (Diploma Tiga);
3. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
4. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; g. PTN yang akan membuka PSDKU memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka; h. badan penyelenggara PTS yang akan membuka PSDKU memiliki hak atas lahan dengan status hak

milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka; i. perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggraan PSDKU, paling sedikit:

1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m2 (meter persegi) per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 (meter persegi) per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 (meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKU sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari PSDKU tersebut;
6. memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap PSDKU; dan
7. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap PSDKU; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; j. PSDKU dikelola oleh unit pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
8. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; k. dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan/atau huruf i belum dapat dipenuhi oleh PTS yang akan membuka PSDKU, maka PTS

membuat perjanjian sewa menyewa:

1. lahan dengan pemegang hak atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai kebutuhan program studi yang akan dibuka; dan/atau
2. sarana dan prasarana; untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh tahun) sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris. (3) Syarat dosen untuk PSDKU pada jenis pendidikan dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas: a. usul Pembukaan PSDKU; b. pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan PSDKU; c. persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan PSDKU pada PTS; d. Peraturan/Keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU; e. Keputusan Menteri tentang izin pembukaan program studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka; f. status dan peringkat terakreditasi program studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka; g. rencana strategis perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU; h. instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga

Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU; i. rekomendasi Bupati/Walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka; dan j. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PSDKU akan dibuka tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat. (5) Pedoman mengenai prosedur pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (2) Izin Pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar pendirian perguruan tinggi baru.

(1) Izin perubahan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau ayat (3). (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen perubahan PSDKU yang relevan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4). (4) Pedoman mengenai prosedur perubahan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Izin perubahan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan alasan: a. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri; b. PSDKU tidak lagi memenuhi persyaratan pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau ayat (3); c. penyelenggaraan PSDKU telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan tentang PSDKU; dan/atau e. usul perguruan tinggi penyelenggara PSDKU. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud: a. pada ayat (1) huruf a, huruf d, atau huruf e, Menteri mencabut izin pembukaan PSDKU tersebut; b. pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Menteri mencabut izin pembukaan PSDKU tersebut, setelah Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi. (3) Pedoman mengenai prosedur penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (5) Pemimpin perguruan tinggi penyelenggara PSDKU harus menyelesaikan permasalahan akademik dan non- akademik yang timbul sebagai akibat dari penutupan PSDKU, paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan penutupan PSDKU ditetapkan.

(6) Penyelesaian permasalahan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: a. pemindahan dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak diperlukan ke program studi lain yang relevan atau pengembalian kepada Menteri; b. pemenuhan hak-hak dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan c. pemindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.

(1) Syarat pembukaan, perubahan, atau alasan penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) berlaku bagi PTN Badan Hukum. (2) Pedoman mengenai prosedur pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum. (3) Pembukaan dan perubahan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum setelah dinyatakan memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. (4) Penutupan PSDKU ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum. (5) Data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU dilaporkan kepada Pusat Data dan Informasi Iptek dan Dikti untuk disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(1) Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, rekomendasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. (2) Program Studi Di Luar Domisili yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, dapat tetap diselenggarakan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Program Studi yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, dan diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (4) Perguruan tinggi penyelenggara program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak wajib memiliki program studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA