Peraturan Menteri Nomor 40-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUMDI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, aturan kebijakan, dan penetapan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan serta perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, penetapan dan penyebarluasan.
3. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum bidang pekerjaan umum serta perumahan dan kawasan permukiman.
4. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta perumahan dan kawasan permukiman.
5. Surat Edaran adalah kebijakan menteri dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.
6. Keputusan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar suatu kebijakan yang bersifat kongkrit, individual, dan final kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja, atau terhadap obyek fisik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Instruksi adalah petunjuk atau arahan yang diterbitkan dalam rangka mengatur pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan kementerian kepada seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Surat Perintah adalah perintah atau penugasan yang diterbitkan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi

Pratama kepada seseorang dan/atau beberapa orang pejabat dalam melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan melakukan pembentukan produk hukum. 10. Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap konsep produk hukum. 11. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat, unit organisasi, dan unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembentukan dan evaluasi produk hukum. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan teknik penyusunan yang pasti, baku, dan standar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan produk hukum.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis, kerangka, dan materi muatan; b. perencanaan produk hukum; c. pembentukan produk hukum; d. kewenangan penetapan; dan e. evaluasi.

Jenis produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas: a. Peraturan Menteri; b. Surat Edaran; c. Keputusan; d. Instruksi; dan e. Surat Perintah.

(1) Kerangka Produk Hukum terdiri atas: a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; dan e. Lampiran (jika diperlukan). (2) Produk hukum yang materinya banyak dan kompleks dapat dilengkapi dengan lampiran. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum.

(1) Materi muatan Peraturan Menteri merupakan: a. Pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau Peraturan

yang memiliki daya laku mengikat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait, dan/atau masyarakat; atau b. Peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dapat digunakan sebagai pedoman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait, dan/atau masyarakat; (2) Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Norma yaitu pedoman atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. Standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan; c. Prosedur yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; atau

d. Kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memuat pengaturan rinci yang bersifat teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Materi muatan Surat Edaran berisi: a. pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; b. kebijakan yang bersifat teknis; dan/atau c. pemberlakuan aturan kebijakan berupa standar. (4) Materi muatan Keputusan berisi: a. penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja dari suatu kebijakan yang berisi:

1. pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja;
2. pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat dibawahnya;
3. penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu;
4. pemberian tanda penghargaan kepada institusi/pegawai/perorangan; atau
5. penugasan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu. b. penetapan terhadap obyek fisik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus mendapat perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan yang mencakup kepentingan nasional. (5) Materi muatan Instruksi berisi petunjuk atau arahan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (6) Materi muatan Surat Perintah berisi perintah yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pelaksanaan kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam jangka waktu tertentu.

(1) Perubahan produk hukum yang berupa Peraturan Menteri dapat dilakukan terhadap: a. bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran, dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (2) Perubahan produk hukum yang berupa Keputusan Menteri dapat dilakukan terhadap: a. sebagian diktum dan/atau lampiran; dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (3) Perubahan produk hukum yang berupa Surat Edaran Menteri dapat dilakukan terhadap: a. sebagian batang tubuh dan/atau lampiran; dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (4) Apabila perubahan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dengan cakupan materi muatan kurang dari 50 % (lima puluh persen), dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi muatan; dan/atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi muatan. (5) Jika suatu perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan: a. sistematika berubah; b. materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. materi pokoknya berubah; maka produk hukum yang diubah tersebut dicabut, dan disusun kembali dalam produk hukum yang baru.

(1) Pencabutan Produk Hukum dilakukan terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Pencabutan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat hanya dapat dicabut oleh produk hukum yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1) Menteri MENETAPKAN Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Proleg PUPR) jangka menengah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kementerian dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas jangka menengah. (2) Proleg PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri yang didasarkan pada: a. perintah UNDANG-UNDANG; b. perintah PERATURAN PEMERINTAH; c. rencana pembangunan jangka menengah; d. rencana kerja pemerintah; dan/atau e. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Proleg PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Penyusunan Proleg PUPR jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum berdasarkan usulan dari Unit Organisasi.

(1) Proleg PUPR jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Proleg PUPR prioritas tahunan. (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dilakukan perubahan Proleg PUPR jangka menengah, Pemrakarsa menyampaikan usul perubahan disertai alasan secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum.

(1) Menteri MENETAPKAN Proleg PUPR prioritas tahunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Proleg PUPR prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri yang disusun berdasarkan Proleg PUPR jangka menengah. (3) Penyusunan Proleg PUPR prioritas tahunan dikoordinasikan oleh Biro Hukum berdasarkan usulan dari unit organisasi. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. naskah Rancangan Peraturan Menteri; dan b. konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri. (5) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg PUPR prioritas tahunan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Peraturan Menteri. (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakrasa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Menteri melalui Biro Hukum. (4) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan serta arah pengaturan.

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan penyusunan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah kepada bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum. (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar yang berisikan resume rancangan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah. (3) usulan penyusunan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri atau atas nama Menteri selain diajukan kepada bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum juga harus diajukan kepada Biro Hukum.

(1) Penyusunan produk hukum dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa. (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima usulan penyusunan produk hukum dari unit pelaksana teknis terkait. (3) Dalam penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusunan produk hukum yang anggotanya terdiri atas unit kerja dan/atau instansi terkait. (4) Hasil penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan produk hukum.

(1) Rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dibahas oleh Pemrakarsa bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, Biro Hukum, dan unit kerja terkait untuk memperoleh masukan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konsultasi publik, harmonisasi, pembulatan, dan/atau pemantapan substansi materi muatan produk hukum. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengundang Kementerian/Lembaga, dan pihak terkait lainnya. (4) Produk hukum berupa Surat Edaran Keputusan Surat Perintah dan Instruksi yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Direktur Jenderal atau Kepala Badan dibahas oleh pemrakarsa bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum.

(1) Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuat dalam bentuk Lembar Kendali Produk Hukum. (2) Lembar Kendali Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan. (3) Lembar Kendali Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan; b. Paraf Persetujuan Pejabat Administrator pada Pemrakarsa, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, dan Biro Hukum yang bertugas menyusun dan memeriksa produk hukum; c. Paraf Persetujuan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Organisasi Pemrakarsa dan Unit Organisasi lainnya sesuai dengan Jenis Produk Hukum yang sedang dibuat; dan d. Paraf Persetujuan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya , atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menandatangani Produk Hukum yang sedang dibuat. (4) Setiap paraf persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja tidak memberikan paraf maka harus memberikan pertimbangan tertulis terkait substansi yang tidak disetujui kepada pemrakarsa untuk dilakukan Pembahasan Produk Hukum kembali.

(6) Dalam hal telah dilakukan pembahasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja tetap tidak memberikan paraf maka Lembar Kendali akan dimintakan Paraf Persetujuan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menandatangani Produk Hukum yang sedang dibuat.

(1) Lembar Kendali Produk Hukum yang sudah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) selanjutnya dibuat dalam bentuk rancangan Produk Hukum untuk ditetapkan. (2) Penetapan Produk Hukum dilakukan dengan penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diserahi wewenang yang berada satu tingkat dibawah pejabat penandatangan. (3) Setelah penandatanganan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penetapan Produk Hukum dilanjutkan dengan penomoran dan pemberian cap dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penandatanganan produk hukum berupa Peraturan Menteri dibuat paling sedikit sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani oleh Menteri. (5) Penandatanganan produk hukum berupa Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, dan Surat Perintah dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani. (6) Produk Hukum yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan final dan tidak dapat diubah tanpa melalui prosedur Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(1) Produk hukum berupa Peraturan Menteri setelah melalui tahap penetapan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, harus dilakukan pengundangan. (2) Biro Hukum menyampaikan Peraturan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk dilakukan pengundangan.

(3) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan 3 (tiga) rangkap naskah asli Peraturan Menteri beserta salinan digital naskah asli. (4) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. (5) Peraturan Menteri yang telah diundangkan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Kementerian Hukum dan HAM 1 (satu) rangkap disimpan oleh Biro Hukum dan 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada Pemrakarsa. (6) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyebarluasan produk hukum dapat dilakukan oleh Pemrakarsa, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, Biro Hukum, dan/atau unit kerja terkait. (2) Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik. (3) Penyebarluasan produk hukum dalam bentuk file elektronik dalam media elektronik harus diunduh dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (4) Produk Hukum berupa Peraturan Menteri, penyebarluasannya dilakukan melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum tanpa menyertakan tanda tangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bentuk dan Bagan Alir Pembentukan Produk Hukum secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peraturan Menteri Keputusan Menteri Instruksi Menteri Surat Perintah Menteri dan Surat Edaran Menteri ditetapkan oleh Menteri. (2) Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat didelegasikan penetapannya. (3) Produk hukum berupa Surat Edaran yang memuat materi muatan berupa pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang bersifat teknis ditetapkan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal Atas Nama Menteri. (4) Produk hukum berupa Surat Edaran yang memuat materi muatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya. (5) Produk hukum berupa keputusan instruksi dan Surat Perintah selain yang ditetapkan oleh Menteri dapat ditetapkan atas nama Menteri oleh: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal; d. Kepala Badan; atau e. Pejabat yang ditunjuk melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri. (6) Produk hukum berupa keputusan instruksi dan surat perintah yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kewenangannya.

(1) Evaluasi dilakukan terhadap: a. Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan b. Produk hukum. (2) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. Peraturan Menteri; dan b. Surat Edaran Menteri.

(3) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

(1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat huruf a dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. perkembangan proses pembentukan perundang-undangan; dan b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan perundang-undangan. (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat huruf b dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. efektivitas pelaksanaan produk hukum; b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan produk hukum; dan c. penyelesaian permasalahan yang terjadi. (2) Evaluasi Produk Hukum dibuat dalam bentuk tabel yang memuat paling sedikit: a. Judul Produk Hukum dan Pemrakarsa; b. Perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan Kewenangan; c. Ruang lingkup dan uraian singkat Materi Muatan Produk Hukum; d. Permasalahan yang terjadi; dan e. Penyelesaian permasalahan yang diusulkan. (3) Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum untuk tingkat Sekretariat Jenderal. (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum/Unit yang

menangani bidang hukum untuk tingkat Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan. (3) Hasil Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum/Unit yang menangani bidang hukum disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan tingkat Kementerian. (4) Tata Cara Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan produk hukum secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Description: D:\Hasil PDF\PERMEN 40-PRT-M-2015_5.jpg

Description: D:\Hasil PDF\PERMEN 40-PRT-M-2015_10.jpg

Description: D:\Hasil PDF\PERMEN 40-PRT-M-2015_13.jpg

Description: D:\Hasil PDF\PERMEN 40-PRT-M-2015_17.jpg