Pasal 13

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan penyusunan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah kepada bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum. (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar yang berisikan resume rancangan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah. (3) usulan penyusunan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri atau atas nama Menteri selain diajukan kepada bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum juga harus diajukan kepada Biro Hukum.