Peraturan Menteri Nomor 02-prt-m-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJMJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem perencanaan pembangunan nasional 2005-2025.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

6. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJPJJN adalah dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi yang selanjutnya disingkat RUJPJJP adalah dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RUJPJJKab/Kota adalah dokumen perencanaan jalan kabupaten atau kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJMJJN adalah dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi yang selanjutnya disingkat RUJMJJP adalah dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RUJMJJKab/Kota adalah dokumen perencanaan jalan kabupaten atau kota untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang dan Jangka Menengah Jaringan Jalan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang dan Jangka Menengah Jaringan Jalan. (3) Peraturan Menteri ini mencakup pedoman Penyusunan RUJPJJ, RUJMJJ, Monitoring, Evaluasi dan Kaji Ulang.

(1) RUJPJJ disusun setiap 20 (dua puluh) tahun sekali. (2) RUJPJJ disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Sistem Transportasi Nasional; dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (3) Penyusunan RUJPJJ dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyiapan rancangan awal; b. konsultasi publik; c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan d. penyusunan rancangan akhir. (4) Penyiapan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kegiatan: a. penyusunan visi dan misi; b. pengkajian kondisi demografi; c. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan d. pengkajian kondisi eksisting jaringan jalan dan kebutuhan jangka panjang prasarana jalan. (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk: a. seminar; b. diskusi; atau c. lokakarya. (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan; b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan; c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah;

d. badan usaha di bidang transportasi; e. asosiasi profesi di bidang jalan; f. akademisi/pakar; dan g. lembaga swadaya masyarakat. (7) Musyawarah rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal RUJPJJ. (8) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan; b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan; c. Kementerian Keuangan/Biro Keuangan/Dinas Keuangan; dan d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah. (9) Penyusunan rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik, dan hasil musyawarah pembangunan jangka panjang. (10) Rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya berisi: a. pendahuluan; b. visi, misi dan tujuan Kementerian/Lembaga; c. arah kebijakan dan strategi; d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RUJPJJ; dan e. indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

(1) RUJPJJN disusun berdasarkan: a. RTRWN; b. Tataran Transportasi Nasional yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

(2) Penyusunan RUJPJJN dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJPJJN dilakukan oleh Menteri.

(1) RUJPJJP disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; b. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi; dan d. RUJPJJN. (2) Penyusunan RUJPJJP dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJPJJP dilakukan oleh Gubernur.

(1) RUJPJJKab/Kota disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; dan d. RUJPJJN dan RUJPJJP. (2) Penyusunan RUJPJJKab/Kota dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJPJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

(1) RUJMJJ disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) RUJMJJ disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan d. RUJPJJ. (3) Penyusunan RUJMJJ dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(1) RUJMJJN disusun berdasarkan: a. RTRWN; b. Tataran Transportasi Nasional yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan d. RUJPJJN. (2) Penyusunan RUJMJJN dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJMJJN dilakukan oleh Menteri.

(1) RUJMJJP disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; b. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi; d. RUJMJJN; dan e. RUJPJJP. (2) Penyusunan RUJMJJP dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJMJJP dilakukan oleh Gubernur.

Bagian 4 Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

(1) RUJMJJKab/Kota disusun berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; d. RUJMJJN dan RUJMJJP; dan e. RUJPJJKab/Kota. (2) Penyusunan RUJMJJKab/Kota dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penetapan RUJMJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Jalan dilakukan setiap tahun. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJN dan RUJMJJN dilakukan oleh Menteri. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJP dan RUJMJJP dilakukan oleh Gubernur. (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RUJPJJKab/Kota dan RUJMJJKab/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan kaji ulang dan penyesuaian masing-masing RUJPJJN, RUJPJJP, RUJPJJKab/Kota secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun. (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan kaji ulang dan penyesuaian masing-masing RUJMJJN, RUJMJJP, RUJMJJKab/Kota secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN