Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem adalah suatu keseluruhan proses, tata cara dan prosedur serta hal lain yang terkait untuk mewujudkan pengelolaan produk hukum yang efektif dan efisien.
2. Pengelolaan adalah kegiatan Pengumpulan, Pengelompokan, Pengolahan, Penyimpanan, Penyebarluasan dan Pemeliharaan produk hukum.
3. Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dan Keputusan Sekretaris Kementerian.

Sistem Pengelolaan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Sistem Pengelolaan Produk Hukum bertujuan: a. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi produk hukum; b. mempermudah penataan dan penertiban dalam pengelolaan produk hukum; c. mempermudah petugas pengelola dalam mengelola produk hukum dan mempermudah pengguna informasi untuk memperoleh produk hukum secara cepat, mudah, dan tepat waktu; dan d. mengetahui status peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya apakah dicabut atau mencabut, diubah atau mengubah, dilaksanakan atau melaksanakan peraturan tertentu.

Pengelolaan Produk Hukum meliputi : a. pengumpulan produk hukum; b. pengelompokan produk hukum; c. pengolahan produk hukum; d. penyimpanan produk hukum; e. penyebarluasan produk hukum; dan f. pemeliharaan produk hukum.

Pengumpulan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

(1) Pengumpulan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a. membeli; b. hibah; c. hadiah; d. fotokopi; e. menyalin; dan/atau f. tukar menukar. (2) Pengumpulan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. mengunduh; b. menyalin softcopy; dan/atau c. alih data.

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan berdasarkan: a. pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum; dan/atau b. pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan.

(1) Pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memperhatikan: a. nomor; b. tahun; c. judul; dan d. status. (2) Pengelompokan nomor penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan nomor penerbitan yang lebih awal. (3) Pengelompokan tahun penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tahun penerbitan yang lebih awal.

(1) Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. hukum; b. politik; c. ekonomi; dan d. sosial dan budaya. (2) Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum. (3) Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan PRESIDEN, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik. (4) Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi. (5) Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.

Pengolahan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara: a. inventarisasi; b. katalogisasi; dan c. abstraksi.

(1) Pengolahan produk hukum dengan inventarisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara mencatat dan membuat daftar produk hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status. (2) Pengolahan produk hukum dengan katalogisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah suatu proses pembuatan kartu katalog dari setiap jenis produk hukum yang isinya terdiri dari nama lembaga atau pejabat yang mengeluarkan peraturan, nomor urut, jenis peraturan, nomor peraturan, tanggal, judul, sumber dan status. (3) Pengolahan produk hukum dengan abstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari konsiderans Menimbang, dasar hukum Mengingat, isi atau materi muatan, tanggal berlakunya peraturan dan menuliskan peraturan yang akan diatur lebih lanjut, peraturan yang dicabut, peraturan yang diubah, jumlah halaman penjelasan dan lampiran.

Penyimpanan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

(1) Penyimpanan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan produk hukum dalam rak/lemari di tempat khusus yang telah disediakan. (2) Penyimpanan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara : a. database offline/stand alone; b. online database; dan c. disk (External Hard Disk, Flash Disk, Compact Disk); (3) Penyimpanan Produk Hukum dengan database/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dalam sistem aplikasi database produk hukum yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan. (4) Penyimpanan Produk Hukum melalui online database dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan dalam online database yang bisa diakses secara online melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

(1) Penyebarluasan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara: a. pencetakan produk hukum; dan/atau b. distribusi secara langsung. (2) Penyebarluasan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara: a. memberikan salinan melalui disk (compact disk external hardisk, dan flash disk); b. mengirimkan melalui email; atau c. menempatkan softcopy peraturan melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(1) Pemeliharaan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik. (2) Pemeliharaan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. pengasapan/penyemprotan anti serangga; dan/atau b. weeding atau perawatan.

(3) Pemeliharaan Produk Hukum secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. memasang antivirus; b. update aplikasi; dan/atau c. pembaruan perangkat.

(1) Pengelola produk hukum terdiri dari: a. pusat pengelola; dan b. anggota pengelola. (2) Pusat Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biro Hukum dan Humas. (3) Anggota Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit kerja masing-masing kedeputian. (4) Ketentuan mengenai Pengelola Produk Hukum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pusat Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. pusat rujukan informasi dan dokumentasi produk hukum; b. mengelola, menyimpan, menyebarluaskan dan memelihara produk hukum; c. mengelola sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. mengelola sarana dan prasarana pengelolaan produk hukum di lingkungannya; dan e. melakukan pembinaan sumber daya pengelola produk hukum.

Anggota Pengelola Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. melakukan pengelolaan produk hukum yang diterbitkan oleh unit kerjanya; b. meminta data tentang peraturan daerah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke masing-masing daerah; c. melaporkan produk hukum yang telah dihasilkan unit kerjanya ke Pusat Pengelola paling lama 1 (satu) minggu setelah produk hukum ditetapkan; dan d. melaporkan data tentang peraturan daerah yang telah diperoleh unit kerjanya ke Pusat Pengelola paling lama 1 (satu) minggu setelah produk hukum diterima.

(1) Dalam Pengelolaan produk hukum ini, Pusat Pengelola Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus menyediakan sarana dan prasarana. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. manual; dan b. elektronik.

(1) Sarana dan prasarana dalam bentuk manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi : a. ruangan khusus; b. rak buku; c. ruang baca; d. lemari arsip; e. meja dan kursi; f. buku administrasi; dan/atau g. sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pengelolaan produk hukum.

(2) Sarana dan prasarana dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi : a. komputer; b. jaringan internet; dan c. website resmi sistem pengelolaan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/www.kemenpppa.go.id/jdih.

(1) Pemohon informasi Produk Hukum dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Pengelola melalui surat tertulis maupun datang langsung ke Pusat Pengelola untuk mendapatkan fotokopi Produk Hukum dan/atau cetakan Produk Hukum. (2) Pemohon informasi Produk Hukum dapat mengunduh softcopy Produk Hukum melalui website www.kemenpppa.go.id/jdih untuk mendapatkan softcopy Produk Hukum.

(1) Dalam pengelolaan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pengelola dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam pelatihan dan pengembangan pengelolaan Produk Hukum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan produk hukum dilakukan oleh pejabat eselon I di unit kerja yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY