Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan INDONESIA dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisioleh artis dan/atau olah ragawan yang bersangkutan.
3. Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah rumusan kualifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan/atau klasifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Impresariat/Promotor.
4. Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Impresariat/Promotor untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Impresariat/Promotor melalui audit pemenuhan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.
5. Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang telah memenuhi Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri ini mengatur dan MENETAPKAN batasan tentang: a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Impresariat/Promotor; dan b. pedoman best practices dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggara Usaha Jasa Impresariat/Promotor; b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. sanksi administratif.

Usaha Jasa Impresariat/Promotor merupakan badan usaha INDONESIA berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap Usaha Jasa Impresariat/Promotor, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Impresariat/Promotor, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

(1) Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Impresariat/Promotor, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat UsahaJasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian terhadap: a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 2 (dua) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Impresariat/Promotor yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

(1) Dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor bagi Pengusaha Pariwisata. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan pelatihan teknis operasional Usaha Jasa Impresariat/Promotor bagitenaga kerja Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sesuai kewenangannya. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotordi wilayah kerja. (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa Impresariat/Promotor; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tigapuluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan. (4) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangkawaktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui. (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enampuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan melaksanakan Sertifikasi UsahaJasa Impresariat/Promotor berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap UsahaJasa Impresariat/Promotornya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. (4) Terhadap UsahaJasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.66/HK.501/MKP/04 tentang Pedoman Umum Usaha Jasa Impresariat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN