Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau pencacahan langsung serta pencitraaan terhadap suatu unsur ke ruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan UNDANG-UNDANG Pelayanan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.
6. Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya

disebut Penanggung Jawab adalah pejabat Kementerian selaku atasan PPID yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan Peraturan Menteri ini. 7. Petugas meja informasi publik adalah pejabat Kementerian yang ditunjuk PPID untuk bertugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik pada meja informasi baik melalui pengumuman maupun pemberian informasi publik berdasarkan permohonan. 8. Juru bicara adalah pejabat Kementerian yang bertugas memberikan informasi yang bersifat serta merta berkaitan dengan materi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 9. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 10. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian. 11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. 12. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik INDONESIA. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kementerian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian meliputi: a. kategorisasi informasi publik; b. pelayanan informasi publik; c. penyelenggara pelayanan informasi publik; dan d. prosedur permohonan memperoleh informasi publik.

Informasi publik dibagi dalam empat kategori meliputi: a. informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang diumumkan secara serta merta; c. informasi yang tersedia setiap saat; dan d. informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi: a. informasi tentang profil Kementerian yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian beserta unit-unit di bawahnya;
2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan; b. rencana strategis Kementerian; c. laporan tahunan program Kementerian; d. informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian, yang paling sedikit memuat:
4. nama program dan kegiatan;
5. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
6. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
7. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
8. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
9. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian; e. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

f. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian; g. informasi tentang kinerja unit/satuan kerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; h. laporan keuangan yang sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan, paling sedikit terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
4. daftar aset dan investasi; i. ringkasan laporan akses informasi publik paling sedikit memuat:
5. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
6. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
7. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
8. alasan penolakan permohonan informasi publik; j. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; k. informasi tentang tata cara pengaduan:
9. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Kementerian;
10. pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin lingkungan dari Kementerian;
11. pelanggaran perjanjian kerja dengan Kementerian; dan
12. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; l. informasi tentang pengumuman:
13. pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
14. informasi tentang permohonan dan keputusan izin lingkungan; dan
15. informasi tentang rekomendasi untuk memperoleh izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;

m.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; n. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya; o. daftar hasil kajian dan pemantauan lingkungan hidup; p. informasi mengenai hasil pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan q. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setelah diumumkan dapat dikategorikan sebagai infomasi publik yang tersedia setiap saat.

(1) Informasi publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berisi informasi dampak lingkungan hidup yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Informasi publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. informasi tentang bencana alam yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. informasi tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup akibat perbuatan manusia; dan c. pengumuman yang berkaitan dengan kerangka acuan Amdal; (3) Informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; c. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; d. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; g. pihak yang dapat dihubungi terkait informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan/atau pihak- pihak yang berwenang dalam penanggulangan bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Informasi publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diantaranya meliputi: a. daftar informasi publik; b. peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Kementerian paling sedikit terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan;
2. masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan;
3. rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan; dan
4. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; c. organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang antara lain meliputi:
5. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan;
6. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima; dan
7. anggaran Kementerian secara umum serta laporan keuangannya; d. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; e. syarat dan tata cara perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; f. kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik

beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya; g. kebijakan yang disampaikan pejabat Kementerian dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan h. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Kementerian.

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan oleh PPID berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian. (2) Penetapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Menteri. (3) informasi yang dikecualikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan informasi publik dilakukan melalui kegiatan: a. penyediaan; dan b. pengumuman. (2) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan publik terpadu di Kementerian.

(1) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berasal dari: a. sumber utama unit kerja di Kementerian; b. sumber penunjang dari lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah lain:

1. instansi pemerintah lainnya;

2. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota;

3. lembaga donor;

4. perusahaan;

5. lembaga negara non struktural;

6. perguruan tinggi; dan/atau

7. kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan lembaga swadaya masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan diolah oleh pejabat informasi.

Mekanisme penyediaan informasi publik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan seketika setelah adanya kejadian tertentu. (3) Pengumuman informasi publik dilakukan melalui antara lain: a. situs resmi Kementerian; dan/atau b. papan pengumuman. (4) Pengumuman disampaikan menggunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar serta dapat mempertimbangkan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pelayanan informasi publik berkala, serta merta, dan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 selain diumumkan, dapat diberikan dengan melalui prosedur permohonan.

(1) Penyelenggaraan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyelenggara pelayanan informasi publik. (2) Penyelenggara pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyediaan informasi publik serta menjamin berfungsinya sistem informasi dan dokumentasi, aksesibilitas publik, dan keakuratan serta kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik. (3) Penyelenggara pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penanggung jawab; b. PPID; c. pejabat informasi;

d. petugas meja informasi; dan e. juru bicara. (4) PPID dan pejabat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Petugas meja informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dijabat oleh pejabat fungsional. (6) Juru bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan oleh pejabat eselon I yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan materi yang diinformasikan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi penyelenggara pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik. (2) Untuk memperoleh informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan. (3) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPID, dengan cara: a. mengisi formulir permohonan informasi publik; dan b. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan yang melanggar hukum. (4) Dalam hal informasi publik digunakan untuk keperluan publikasi, pemohon informasi publik harus mencantumkan sumber informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemohon informasi publik berhak untuk: a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data dan informasi; dan/atau c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

(1) Penyelenggara penyedia informasi publik bertanggungjawab untuk menangani permohonan informasi publik dengan cara: a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala; b. memberikan jawaban atas permohonan informasi; c. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan; dan d. meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi. (2) Penyelenggara penyedia informasi publik berhak untuk: a. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menolak permohonan informasi yang termasuk informasi publik yang dikecualikan; c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon; dan/atau d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yang diberikan.

(1) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dijawab oleh PPID. (2) Jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemenuhan informasi yang diminta; b. penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan; dan/atau c. penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan. (4) PPID mencatat setiap permohonan, penyediaan, dan penolakan permohonan informasi publik.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HID REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA