Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3. Penyiaran Simulcast adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.

4. Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial melalui sarana penyiaran multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima.

5. Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial adalah sarana penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free to air)dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat LPP TVRI, adalahLembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPP Lokal, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan LPP TVRI.

8. Lembaga Penyiaran Komunitas, yang selanjutnya disingkat LPK, adalahlembaga penyiaran televisi yang berbentuk badan hukum INDONESIA, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

9. Lembaga Penyiaran Swasta, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersialberbentuk badan hukum INDONESIA, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.

10. Saluran adalah kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.

11. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.

12. Program Siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.

13. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(1) PenyelenggaraanPenyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi; b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat; c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; dan e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.

(1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan oleh: a. LPP TVRI; b. LPP Lokal; c. LPS; dan d. LPK. (2) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan oleh: a. LPPTVRI; dan b. LPS.

(1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerjasama dengan LPPTVRI yang menyelenggarakan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. (2) LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus www.djpp.kemenkumham.go.id

bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

(1) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrialwajib: a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan; c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana prasarana pendukung penyiaran digital lainnya; d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan sistem peringatan dini bencana; g. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan pada jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (service level agreement/SLA); h. mencegah terjadinya duplikasi service information yang dialokasikan pada wilayah yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan untuk menjaga kualitas siaran; dan i. mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri. (2) Selainketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib: a. melaksanakan prinsip open access; b. melaksanakan prinsip non-discriminatory; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan. (3) Prinsip open access sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, termasuk LPS nonafiliasinya. (4) Prinsip non-discriminatorysebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siarandengantarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement). (5) LPP TVRI dan LPSyang menyelenggarakan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrialhanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran penyelenggara Penyiaran Televisi Secara Digital yang berada dalam wilayah layanan yang sama. (6) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrialdapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) wilayah layanan pada provinsi yang sama. (7) LPP TVRI dan LPSyang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) provinsi. (8) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran, LPP TVRI dan LPSyang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran. (9) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(1) LPP-TVRI yang menyelenggarakan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrial dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajibmenyediakan saluran siaran untuk LPP TVRI, LPP Lokal, dan/atau LPK. (2) LPS yang menyelenggarakan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrial, dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPS lain nonafiliasi. (3) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tarif sewa saluran siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dikenakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapatmenyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada1 (satu) atau beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi. (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, hanya dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada1 (satu) wilayah layanan.

(1) LPP TVRI dan LPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrialpada beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF. (3) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Untuk dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara DigitalMelalui Sistem Terestrial, penyelenggarawajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menterisesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) LPS yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara DigitalMelalui Sistem Terestrialdi wilayah layanannyadengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing. (2) LPP Lokal dan LPKyang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara DigitalMelalui Sistem Terestrialdengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPPTVRI di wilayah layanannya.

Dalam hal lembaga penyiaran sebagai penyelenggara Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrialbelum membangun sarana penyiaran multipleksing,maka kerjasama antara lembaga penyiaran yang menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital dengan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan: a. apabilaLPP TVRI belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, maka LPP Lokal di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing di wilayah layanan tersebut, dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI; b. apabila LPS belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, maka LPS di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPPTVRI di wilayah layanan tersebut,dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS; dan c. apabilaLPP TVRI belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, LPK di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing di wilayah layanan tersebut,dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI.

(1) LPP TVRI menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) LPS menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi. (3) Untuk memperolehpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPP TVRI dan LPS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran; b. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; c. memberikan komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; d. memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur eksisting yang memadai; e. memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan f. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layananService Level Agreement(SLA), serta perlakuan dan kesempatan yang sama kepada penyelenggara penyiaran televisi secara digital. (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial harus tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakanpenyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama. (6) Ketentuanlebih lanjut mengenaiproses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri MENETAPKAN LPP TVRI untuk menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang berlaku secara nasional dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.

(1) Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit www.djpp.kemenkumham.go.id

20% (dua puluh persen) dan secara bertahap ditingkatkan menjadi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa INDONESIA dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan tambahan (middleware) dan sarana pengukuran pemeringkatan(rating)mata acara siaran televisi. (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (settopbox) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan, dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk keperluan penyiaran wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital harus menggunakan label Siap Digital.

Penyelenggaraan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrial dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

LPP TVRI, LPP Lokal, LPS, dan LPK yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran serta merta dapat menyelenggarakanPenyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

LPP TVRI dan LPS yang akan menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan, ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara simulcast sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.

Selama masa penyiaran simulcast, penyelenggara penyiaran televisi secara digitalharus menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jamdari seluruh waktu siaran.

Penyelenggara penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcastkurang dariketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran MultipleksingMelalui Sistem Terestrial. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (3) dapatberupa: a. penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing; dan/atau b. pencabutan keputusan penetapan. (2) Sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya. (2) Hal-hal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau belum diganti dengan yang baru. (3) Perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial. (4) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id