Peraturan Menteri Nomor 14-per-m-kominfo-04-2011 Tahun 2011 tentang STANDAR KUALITAS PELAYANAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan Jasa ITKP adalah kegiatan penyediaan, pelayanan dan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Jasa Internet Teleponi adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
3. Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa yang melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa ITKP.
4. Kinerja Tagihan adalah durasi waktu dalam menyelesaikan keluhan terkait tagihan pelanggan pasca bayar yang dicerminkan dalam jumlah keluhan atas tagihan pelanggan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang meliputi pembayaran yang dikredit salah atau tidak dikredit, tagihan ganda, deposit yang tidak dikembalikan, penyalahgunaan, dan kesalahan lainnya www.djpp.kemenkumham.go.id

mengenai tagihan, namun tidak termasuk layanan yang terkait dengan pihak ketiga, sedangkan untuk pelanggan pra bayar yang dicerminkan dalam jumlah keluhan atas pembelian kartu pra bayar namun tidak dapat digunakan, dikenakan biaya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pengurangan jumlah nilai pulsa tanpa sepengetahuan pelanggan, validitas kartu tidak sesuai dengan yang tertulis, dikenakan biaya untuk nomor– nomor emergency yang sudah ditetapkan gratis. 5. Keluhan umum pelanggan adalah jumlah keluhan yang diterima terkait masalah pelayanan termasuk tidak adanya aktivasi layanan atau aktivasi layanan yang terlambat, tidak adanya aktivasi atau aktivasi yang terlambat setelah penyampaian keluhan, gangguan kualitas sambungan pelayanan yang tidak profesional dan keluhan-keluhan lain yang terkait layanan terhadap pelanggan selain keluhan atas tagihan. 6. Mean Opinion Score yang selanjutnya disingkat MOS adalah ukuran kualitas suara dan diberi nilai berdasarkan skala, untuk ukuran kualitas suara yang terbaik didengar diberi nilai 5 (lima) sedangkan kualitas suara yang terburuk didengar diberi nilai 1 (satu). Penilaian MOS tersebut dilakukan berdasarkan Rekomendasi ITU-T P.835. 7. Pengukuran MOS secara Subjektif (MOSS) adalah pengukuran berdasarkan hasil penilaian akhir suatu panel yang terdiri dari sekelompok orang yang melakukan pengujian dimana setiap penguji diminta untuk memberi score penilaian atas sejumlah sampel yang diberikan, dan nilai yang diberikan berdasarkan peringkat kualitas yang terbaik (5) hingga kualitas yang terburuk (1). Nilai MOS merupakan nilai rata-rata dari total score tersebut, berdasarkan Rekomendasi ITU-T P.835. 8. Pengukuran MOS secara Objektif (MOSO) adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang disebut MOS analyzer [mengacu pada rekomendasi ITU-T P(1).862.1] dan hasilnya akan mengacu pada rekomendasi ITU-T P.835. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur akan didapat hasil penilaian akhir berdasarkan peringkat kualitas yang terbaik (5) hingga kualitas yang terburuk (1). Nilai MOS merupakan nilai rata-rata dari total score tersebut. 9. Time Delay adalah delay atau echo yang akan menurunkan derajat kualitas percakapan yang diukur dari pemanggil sampai yang dipanggil. 10. Packet Loss Rate adalah persentase packet loss antar pengguna dalam percakapan suara pada jaringan Penyelenggara Jasa ITKP. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Jitter atau Delay Variation adalah variasi delay dalam satu satuan waktu yang terjadi akibat meningkatnya penggunaan jasa ITKP yang sama yang menyebabkan kualitas layanan menjadi turun. Penilaian Jitter dilakukan berdasarkan rekomendasi ITU-T O.172.
12. Transmisi Toll Quality adalah suatu proses transmisi packet dengan menggunakan fiber optik.
13. Transmisi Below Toll Quality adalah suatu proses transmisi packet dengan menggunakan satelit dan atau juga media lainnya selain fiber optik.
14. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
15. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berdasarkan kontrak.
16. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
17. Jam sibuk adalah mulai dari pukul 09.00 hingga pukul 12.00, dan pukul 14.00 hingga pukul 17.00 sesuai waktu setempat pada hari kerja.
18. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, fiber cut, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, dan pemogokan umum.
19. Pihak Ketiga adalah pihak selain Penyelenggara Jasa dan Pengguna.
20. Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

(1) Setiap Penyelenggara Jasa wajib memenuhi standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Setiap Penyelenggara Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki service level agreement (SLA) dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menjamin pemenuhan standar kualitas pelayanan dan kinerja jaringan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam jangka waktu 1(satu) bulan tagihan harus ≤5% dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut. (2) Perhitungan prosentase keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Jumlah keluhan atas akurasi tagihan selama 1 bulan tagihan X 100 % Jumlah seluruh tagihan selama 1 (satu) bulan tagihan

(1) Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ≥90% dari total keluhan atas akurasi tagihan. (2) Penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak keluhan diterima. (3) Perhitungan Persentase penyelesaian keluhan atas akurasii tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja X 100 % Jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam 1 (satu) periode tagihan (4) Sisa penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum terselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja yaitu ≤10% dari total seluruh keluhan, wajib diselesaikan sampai hari kerja akhir bulan berjalan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk keluhan atas akurasi tagihan yang timbul akibat dengan Pihak Ketiga. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Penyelenggara Jasa wajib menyimpan rekaman data persentase penyelesaian keluhan tagihan untuk setiap periode tagihan selama 3 (tiga) bulan.

(1) Persentase penyelesaian keluhan charging pra bayar harus ≥90% dari total keluhan charging pra bayar. (2) Penyelesaian keluhan charging pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak keluhan diterima. (3) Perhitungan penyelesaian keluhan charging pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja X 100 % Jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam 1 (satu) periode tagihan (4) Sisa penyelesaian keluhan charging pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum terselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja yaitu ≤10% dari total seluruh keluhan, wajib diselesaikan sampai hari kerja akhir bulan berjalan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk keluhan atas akurasi charging pra bayar yang timbul terkait dengan Pihak Ketiga. (6) Penyelenggara Jasa wajib menyimpan rekaman data persentase penyelesaian keluhan tagihan untuk setiap periode tagihan selama 3 (tiga) bulan.

(1) Persentase keluhan umum Pelanggan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan adalah ≤5% dari total keluhan Pelanggan yang diterima. (2) Perhitungan persentase penyelesaian keluhan umum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Jumlah keluhan umum pelanggan dalam 1 (satu) bulan X 100 % Jumlah Total Pelanggan www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persentase penyelesaian keluhan umum Pelanggan dalam periode 1 (satu) bulan adalah ≥95% dari total keluhan yang diterima. (2) Perhitungan persentase penyelesaian keluhan umum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Jumlah keluhan umum yang dapat diselesaikan dalam 1 (satu) bulan X 100% Jumlah Total keluhan Umum yang diterima dalam 1 (satu) bulan

(1) Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1000 (seribu) Pelanggan adalah ≤50 laporan gangguan dalam periode 12 (dua belas) bulan. (2) Persentase penyelesaian laporan gangguan layanan Pelanggan adalah ≥95 % dalam periode 12 (dua belas) bulan. (3) Perhitungan persentase penyelesaian laporan gangguan layanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : Jumlah laporan gangguan layanan yang dapat diselesaikan dalam 12 bulan X 100 % Jumlah Total laporan gangguan layanan yang diterima dalam 12 bulan

Keluhan umum Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan gangguan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak masuk dalam perhitungan, akibat : a. Pelanggan tidak memberikan informasi yang akurat dan identitas Pelanggan yang sah; b. gangguan/kerusakan pada perangkat Pelanggan; c. gangguan yang terjadi akibat Pihak Ketiga; dan/atau d. kondisi Force Majeur baik secara langsung maupun tidak langsung namun masih ada keterkaitan dengan aktivitas Penyelenggara Jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤50 ms (mill seconds). (2) Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤300 ms (mill seconds). (3) Perhitungan Packet Delay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: Total Packet Delay selama periode pengujian x 100% Total sampel Packet selama periode pengujian (4) Jumlah sampel Packet Delay yang akan diuji minimal 30, dengan interval waktu pengujian 1 (satu) sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit. (5) Alat uji Packet Delay yang digunakan adalah IP analyzer.

(1) Nilai Jitter dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤5 ms (mill seconds). (2) Nilai Jitter dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤10 ms (mill seconds). (3) Perhitungan Jitter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut : Total Jitter sesuai standar selama periode pengujian x 100% Total sampel Jitter selama periode pengujian (4) Jumlah sampel Jitter yang akan diuji minimal 30, dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit. (5) Alat uji Jitter yang digunakan adalah IP analyzer. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Nilai Persentase Packet Loss dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤0.1 % . (2) Nilai Persentase Packet Loss dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤2 %. (3) Packet Loss dihitung dari pengukuran sampel rata-rata selama periode pengujian dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : Total packet loss selama periode pengujian x 100% Total sampel packet selama periode pengujian (4)Jumlah sampel packet yang akan diuji minimal 30 (tiga puluh), dengan jangka waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit. (5) Alat uji Packet Loss yang digunakan adalah IP analyzer.

(1) Nilai MOS dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≥4. (2) Nilai MOS dengan menggunakan jaringan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≥3. (3) Perhitungan MOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Pengukuran MOS secara Subjektif (MOSS) :

1. Perhitungan (MOSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut : Total (MOSS) sesuai standar selama periode pengujian x 100% Total (MOSS) selama periode pengujian 2) Jumlah sampel (MOSS) yang akan diuji minimal 30 (tiga puluh), dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit.

2. Pengujian dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 5 (lima) orang, dimana tiap orang akan melaksanakan pengujian, dan memberi nilai score pada setiap pengujian yang dilakukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Parameter nilai score yang diberi oleh penguji adalah : Sangat Baik 5 Kualitas Suara yg didengar sangat baik. (Complete relaxation possible; no effort required) Baik 4 Kualitas suara yang di dengar baik namun perlu perhatian; tanpa perlu usaha untuk mengerti substansi. (Attention necessary; no appreciable effort required) Cukup 3 Kualitas suara cukup didengar namun masih butuh usaha untuk mengerti substansi. (Moderate effort required). Kurang Baik 2 Suara dapat didengar namun wajib butuh konsentrasi untuk mengerti substansi. (Considerable effort required). Jelek 1 Suara dapat didengar namun tidak dapat mengerti substansi walaupun sudah dilakukan usaha untuk mendengarkan. (No meaning understood with any feasible effort). b. Pengukuran MOS secara Objektif (MOSO) :

4. (MOSO) dihitung dari pengukuran sampel rata-rata selama periode pengujian dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : Total (MOSO) sesuai standar selama periode pengujian x 100% Total (MOSO) selama periode pengujian 2) Jumlah sampel (MOSO) yang akan diuji minimal 30, www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan interval waktu pengujian satu sampel dengan sampel berikutnya adalah 2 (dua) menit. 3) Parameter nilai score hasil pengukuran alat ukur MOS analyzer adalah : Sanga t Baik 5 Kualitas Suara yg didengar sangat baik. (Complete relaxation possible; no effort required) Baik 4 Kualitas suara yang di dengar baik namun perlu perhatian; tanpa perlu usaha untuk mendengarkan. (Attention necessary; no appreciable effort required) Cuku p 3 Kualitas suara cukup didengar namun butuh usaha untuk mendengar (Moderate effort required). Kuran g Baik 2 Suara dapat didengar namun wajib butuh konsentrasi (Considerable effort required). Jelek 1 Suara dapat didengar namun tidak dapat dimengerti walaupun sudah dilakukan usaha untuk mendengarkan. (No meaning understood with any feasible effort).

(1) Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≤150 ms (mill seconds). (2) Nilai Packet Delay dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≤400 ms (mill seconds). (3) Perhitungan Packet Delay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(1) Nilai MOS dengan menggunakan Transmisi Toll Quality (Fiber Optik) adalah ≥4. (2) Nilai MOS dengan menggunakan Transmisi Below Toll Quality (satelit) adalah ≥3 (3) Perhitungan MOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(1) Penyelenggara Jasa wajib menyimpan seluruh rekaman data perhitungan parameter standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ini dan wajib melaporkan pencapaian standar kualitas pelayanan kepada BRTI. (2) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada BRTI paling lama 6 (enam) minggu sejak tanggal 31 Desember setiap tahun sebagai masa akhir periode laporan.

(1) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan pernyataan bahwa laporan yang dibuat www.djpp.kemenkumham.go.id

adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh direktur utama di atas materai cukup.

BRTI harus mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan Penyelenggara Jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Penyelenggara Jasa melakukan pengukuran standar kualitas pelayanan setiap bulan dan hasil pengukuran bulanan akan menjadi bagian laporan pencapaian standar kualitas pelayanan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan setiap 3 (tiga) bulan dalam situs web resmi milik masing-masing Penyelenggara Jasa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan harus diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan. (3) BRTI melakukan pengawasan dan pemantauan standar kualitas pelayanan berdasarkan laporan yang ditayangkan setiap 3 (tiga) bulan dalam website resmi Penyelenggara Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Untuk memverifikasi akurasi laporan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa, BRTI dapat melakukan penilaian. (2) BRTI melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. kinerja pelayanan; dan b. kinerja jaringan.

(1) Untuk kinerja jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur terhadap www.djpp.kemenkumham.go.id

hasil laporan pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa dengan sistem acak (random). (2) Pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan BRTI. (3) Pengukuran kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama kepada semua Penyelenggara Jasa. (4) Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tolok ukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka BRTI memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Jasa. (5) Penyelenggara Jasa wajib memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima dengan disertai rencana perbaikan. (6) BRTI dapat mempublikasikan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di situs resmi BRTI dan/atau media lain.

(1) Dalam melakukan pengukuran kinerja jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, BRTI dapat menggunakan Pihak Ketiga melalui lelang terbuka. (2) Dalam hal menggunakan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga harus memiliki: a. tenaga ahli yang mempunyai keahlian di bidang telekomunikasi; dan b. personel yang memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Institusi/Lembaga yang berkompeten di bidang. (3) Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kalibrasi alat ukur yang masih berlaku dari institusi yang berwenang menerbitkan sertifikat kalibrasi perangkat alat ukur. (4) Penunjukan Pihak Ketiga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan pengukuran wajib difasilitasi Penyelenggara Jasa sebagaimana Penyelenggara Jasa melakukan pengukuran pencapaian standar kualitas pelayanan. (2) Pelaksanaan pengukuran wajib diberitahukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara Jasa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. (3) BRTI berkoordinasi dengan Penyelenggara Jasa untuk menentukan lokasi wilayah dan jadwal pengukuran.

(1) Penyelenggara Jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Jasa untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh Pelanggan akibat kelalaian Penyelenggara Jasa dalam memenuhi standar kualitas pelayanan.

(1) BRTI memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Jasa yang memenuhi standar kualitas pelayanan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengumuman pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa; dan b. pemberian sertifikat penghargaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id