Peraturan Menteri Nomor 34-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Pengenal adalah atribut khusus untuk mengetahui identitas Pegawai.

2. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Tenaga Kontrak, dan Pegawai lain yang diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Pelanggaran adalah perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai.

4. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Calon/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai identitas yang di dalamnya memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, juga di dalamnya memuat data jenis kelamin dan nomor urut.

5. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Pimpinan Unit Kerja adalah kepala biro/kepala pusat lingkup sekretariat jenderal, para sekretaris dan para direktur lingkup direktorat jenderal, sekretaris dan para inspektur lingkup inspektorat jenderal, para sekretaris dan para kepala pusat lingkup badan, serta kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pengadaan dan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian. (2) Tanda Pengenal Pegawai bertujuan untuk mengetahui identitas Pegawai di lingkungan Kementerian.

(1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang. (2) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0. (3) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiameter 2

cm; b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8; c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke depan dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat)cm, menggunakan pakaian seragam Kementerian; d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12; e. tulisan NIP, berwarna putih dengan jenis huruf swiss 721 CN BT ukuran font 12; dan f. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12; (4) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai berwarna dasar biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0. (5) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. ketentuan:

1. Tanda Pengenal Pegawai wajib dikenakan selama bertugas dan apabila tidak dikenakan akan dikenakan sanksi;
2. Tanda Pengenal Pegawai hanya dikenakan oleh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Pegawai segera dilaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing;
4. Penyalahgunaan Tanda Pengenal Pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan; dan
5. Apabila berhenti sebagai pegawai, Tanda Pengenal Pegawai wajib dikembalikan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing. b. tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pegawai diterbitkan; c. nama jabatan yang MENETAPKAN; d. tanda tangan Sekretaris Jenderal;

e. nama Sekretaris Jenderal; f. stempel Sekretaris Jenderal; dan g. Nomor Induk Pegawai pejabat yang MENETAPKAN. (6) Tulisan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8 berwarna putih kode C:0 M:0 Y:0 K:0. (7) Tanda Pengenal Pegawai berukuran panjang 8,50 cm dan lebar 5,50 cm. (8) Bentuk dan format Tanda Pengenal Pegawai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tanda Pengenal Pegawai wajib digunakan oleh Pegawai pada setiap jam kerja dan/atau dalam melaksanakan tugas kedinasan. (2) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada saku baju bagian dada sebelah kiri atau dipakai dengan cara mengalungkan di leher dengan menggunakan tali tanda pengenal, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.

(1) Penggantian Tanda Pengenal Pegawai dapat dilakukan apabila Tanda Pengenal Pegawai tersebut rusak atau hilang. (2) Setiap Pegawai yang akan melakukan penggantian Tanda Pengenal Pegawai harus melaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit kerja eselon I masing-masing, dengan melampirkan: a. Tanda Pengenal Pegawai yang rusak; atau b. surat keterangan hilang dari pimpinan unit kerja masing- masing, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai hilang.

(1) Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum. (2) Biaya pengadaan Tanda Pengenal Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

(1) Pengawasan terhadap penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai bagian dari disiplin Pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang. (2) Pegawai yang tidak menggunakan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tanda Pengenal Pegawai yang telah diterbitkan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA