Peraturan Menteri Nomor 241-pmk-07-2014 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan. Rakyat.
2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Pengguna Anggaran Bendahara Umurn Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing- masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/ Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 10. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya. 11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi.Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang clikenakan atas bumi dan bangunan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang - berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
16. Pajak Bumi dan Bangunan untuk pengusahaan panas bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pengusahaan Panas Bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atati dimanfaatkan oleh Pengusaha Panas Bumi.
17. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya clisebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 UNDANG-UNDANG mengenai Pajak Penghasilan.
18. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak. Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 UNDANG-UNDANG mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) UNDANG-UNDANG mengenai Pajak Penghasilan.
19. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ice Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
20. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, clan pengusahaan panas bumi.
21. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan

berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi. penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 22. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya clisebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 24. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 25. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UNDANG-UNDANG, dan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 26. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari BA BUN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa. 27. Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 28. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan

tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. 32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang clitransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 33 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN. 34. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu. 35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayaratau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 38. Pejabat Pembuat Romitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tinclakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah. 39. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum

Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 40. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah .dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 41. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

pasal.id

(1) Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi: a. Transfer ke Daerah terdiri atas:

1. Dana Perimbangan;
2. Dana Otonomi Khusus;
3. Dana Transfer Lainnya; dan
4. Dana Keistimewaan DIY, b. Dana Desa. (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas: a. DBH; b. DAU; dan c. DAK. (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. DBH Pajak; b. DBH CHT; dan c. DBH SDA. (4) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. DBH PBB; dan b. DBH PBB Pasal 21 dan PPh WPOPDN. (5) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. DBH SDA Kehutanan; b. DBH SDA Pertambangan Umum; c. DBH SDA Perikanan; d. DBH SDA Minyak Bumi; e. DBH SDA Gas Bumi; dan f. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi. (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. DAK; clan b. DAK Tambahan. (7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; dan d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (8) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas: a. TP Guru PNSD; b. DTP Guru PNSD; c. BOS; dan d. DID. (9) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas: a. BOS untuk daerah tidak terpencil; dan b. BOS untuk daerah terpencil.

pasal.id

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa MENETAPKAN: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan b. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyusun DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) Penyusunan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak memuat rincian alokasi dana Transfer ke Daerah setiap provinsi, kabupaten dan kota.

pasal.id

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat menyusun perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan. (3) Perubahan DIPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (4) Tata cara perubahan DIPA BUN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

pasal.id

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa MENETAPKAN SKPRTD

berdasarkan DIPA BUN Transfer ICe Daerah dan Dana Desa sesuai dengan alokasi untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK BUN sebagai dasar penerbitan SPP. (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.

pasal.id

(1) Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah dengan nama depan RKUD yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan e.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dilampiri dengan: a. asli rekening koran clari RKUD; dan b. salinan keputusan Kepala .Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD. (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah.

pasal.id

(1) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap I pada bulan April; b. tahap II pada bulan Agustus; dan c. tahap III pada bulan November. (2) Penyaluran DBEI PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dai-i pagu alokasi; b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

pasal.id

(1) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara mingguan yang dimulai pada bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Penyaluran D131-I PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bulan Desember dilaksanakan satu kali sebesar sisa pagu alokasi.

pasal.id

(1) Penyaluran DBI-I PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada bulan Mai-et; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II,

dan triwulan III.

pasal.id

(1) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; dan b. penyaluran triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

pasal.id

(1) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I pada bulan Maret, b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2) Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan setelah Kepala Daerah penerima DBH CHT menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa: a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya; b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan c. surat pernyataan telah menganggarkan dana dari sumber selain DBH CHT untuk menggantikan DBH CHT yang pada tahun anggaran sebelumnya digunakan tidak sesuai peruntukannya.

(3) Penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DBH CHT. (4) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.

pasal.id

(1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, ya_itu: a. triwulan I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2). Penyaluran DBH SDA Migas, Pertambangan Umum, Pengusahaan Panas Bumi, dan Perikanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. (3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi; dan b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

pasal.id

(1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun anggaran berjalan, maka penyaluran DBH dilakukan berdasarkan perubahan pagu alokasi.

(2) Dalam hal terdapat Lebih Bayar DBH, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran D131-I yang penggunaannya tidak ditentukan dan/atau DAU pada tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat Kurang Bayar DBH, maka penyaluran dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Kurang Bayar DBH.

pasal.id

(1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

pasal.id

(1) Penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I paling cepat pada bulan Februari dan paling lambat pada tanggal 31 Juli, setelah Kepala Daerah penerima DAK menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:

1. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan IV tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan
4. surat pernyataan penyediaan dana pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. triwulan II, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK dan/ atau DAK Tambahan triwulan I tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK dan/atau DAK Tambahan;

c. triwulan III, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK dan/atau DAK Tambahan; dan d. triwulan IV, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK dan/atau DAK Tambahan. (2) Penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen)dari pagu alokasi. (3) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (4) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. (5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (4), maka DAK dan/atau DAK Tambahan tidak disalurkan. (6) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa DAK di RKUD sampai clengan tahun anggaran berakhir, maka sisa DAK akan diperhitungkan terhadap penyaluran DAU dan/atau DBH pada tahun anggaran berikutnya.

pasal.id

(1) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf4l angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan clengan Peraturan Menteri ini. (2) Laporan penyerapan penggunaan DAK dan/ atau DAK Tambahan tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 3 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(3) Surat pernyataan penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan setiap triwulan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dan laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK clan/ ataii DAK Tambahan. (5) Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan setiap triwulan, laporan penyerapan. penggunaan DAK tahun anggaran berkenaan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK dilengkapi clengan softcopy.

pasal.id

(1) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan laporan realisasi atas penyerapan. DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan IV yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (2) Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan: a. sebagai persyaratan penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan I tahun anggaran berikutnya; dan b. paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya dalam hal Daerah tidak menerima alokasi DAK dan/atau DAK Tambahan. (3) Dalam hal DAK dan/atau DAK Tambahan tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK dan/atau DAK Tambahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (4) Dalam hal DAK dan/atau DAK Tambahan tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan menggunakan porsi

alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima RKUD. (5) Porsi alokasi setiap bidang DAK dan/atau DAK Tambahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melebihi pagu alokasi DAK setiap bidang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-unclangan mengenai alokasi DAK. (6) Laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

pasal.id

(1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK dan/atau DAM Tambahan lebih kecil dari pagu bidang DAM clan/atau DAK Tambahan, Daerah penerima DAK dan/atau DAK Tambahan clapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dan/ atau DAK Tambahan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (2) Optimalisasi penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK dan/ atau DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

pasal.id

(1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan. I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan November. (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. triwulan II dan triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi. (3) Kepala Daerah wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan b. laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester II disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April tahun anggaran berikutnya. (4) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:' a. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD, yang telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD dan

jumlah total pembayaran DTP Guru PNSD; b. rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan c. rekapitulasi realisasi pembayaran DTP Guru PNSD per semester. (5) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester I dan semester II tahun anggaran sebelumnya merupakan syarat penyaluran DTP Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berj alan. (6) Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat. kepada pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD selama 12 (dua belas) bulan, Kepala Daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi. (7) Dalam hal terdapat kurang salur DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan: a. dana cadangan DTP Guru PNSD; atau b. alokasi DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berikutnya. (8) Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (9) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturari Menteri ini

pasal.id

(1) Penyaluran 130S untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Januari; b. triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April; c. triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli; dan d. triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober. (2) Penyaluran BOS pada tiap triwulan sebagaimat a dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.

(3) Penyaluran BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu: a. semester I dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Januari; dan b. semester II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli. (4) Penyaluran BOS pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. (5) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan BOS kepad a masing-masing satuan pendidikan dasar dalam provinsi yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di RKUD provinsi. (6) Penyaluran BOS kepada masing-masing satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rincian alokasi BOS per satuan pendidikan dasar yang dihitung sesuai data jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

pasal.id

(1) Gubernur wajib menyampaikan: a. laporan realisasi penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan b. laporan realisasi penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan clan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. (2) Laporan realisasi penyaluran. BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS. (3) Laporan realisasi penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat: a. akhir bulan Maret untuk penyaluran triwulan I; b. akhir bulan Juni untuk penyaluran triwulan II bagi daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran semester I bagi daerah terpencil; c. akhir bulan September untuk penyaluran triwulan III; dan d. akhir bulan Desember untuk penyaluran triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan untuk penyaluran semester II bagi daerah terpencil. (4) Laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap triwulan bagi daerah tidak terpencil dan setiap semester bagi daerah terpencil.

(5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam. Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

pasal.id

(1) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur BOS, perhitungan kurang dan/atau lebih salur BOS disampaikan dalam laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. (2) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikati rekomendasi kurang clan/ atau lebih salur BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Rekomendasi kurang dan/ atau lebih salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum semester berjalan berakhir bagi daerah terpencil. (4) Dalam hal terdapat lebih salur BOSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil, maka lebih salur BOS diperhitungkan dengan ketentuan: a. untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III diperhitungkan dalam penyaluran BOS triwulan berikutnya; dan b. untuk triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya. (5) Dalam hal terdapat lebih salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka lebih salur BOS diperhitungkan dengan ketentuan:

a. untuk semester I diperhitungkan dalam penyaluran BUS semester berikutnya; dan b. untuk semester II diperhitungkan dalam penyaluran BOS semester I tahun anggaran berikutnya. (6) (6) Dalam hal terdapat kurang salur BOS, maka rekomendasi kurang salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dana cadangan BOS. (7) Penyaluran dana cadangan BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 31 Maret; b. triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 30 Juni; c. triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 30 September; dan d. triwulan IV dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal 31 Desember. (8) Penyaluran dana cadangan BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu: a. semester I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 30 Juni; dan b. semester II dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal 31 Desember. (9) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan dana cadangan BOS kepada masing-masing satuan pendidikan dasar paling lama 7.(tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana cadangan BOS di RKUD provinsi.

pasal.id

(1) Penyaluran DID dilakukan secara semesteran, yaitu: a. semester I dilakukan pada bulan Februari; dan b. semester II dilakukan pada bulan Juli. (2) Penyaluran DID pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi. (3) Penyaluran DID semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:

a. peraturan daerah APBD tahun berjalan; dan b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum Lampiran XI yang merupakan bagian. yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY.

pasal.id

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Desa.

pasal.id

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui: a. LKT dan LRT; dan b. media elektronik. (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (3) Penyampaian LKT clan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5) Penyampaian LKT dan LRT beserta rekapitulasi LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima. (6) Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Penyampaian LKT dan LRTbeserta rekapitulasi LKT dan LRT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima. (8) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Penyampaian konfirmasi penerimaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

pasal.id

(1) Dalam hal Kepala Daerah tidak meldksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan langkah- langkah koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi. (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Berdasarkan laporan hasil koordinasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Transfer ke Daerah clan Dana Desa dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode berikutnya.

pasal.id

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. (2) Pemotongan, penundaan dan/ ataupenghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Menteri Keuangan e.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

pasal.id

(1) Pemotongan dalam penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal terdapat: a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk DBH CHT yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/ atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah pada pemerintah pusat dan tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonomi baru; c. sisa DAK di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir yang output kegiatan belum tercapai; dan/atau d. pelanggaran kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Penundaan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kewajiban non finansial daerah yang tidak

dipenuhi, antara lain: a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD; b. penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT; c. persyaratan penyaluran DBH CHT; dan d. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya. (3) Penghentian penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal: a. daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua) kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH CHT dalam tahun anggaran berjalan; b. Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, disertai dengan surest persetujuan dari pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga terkait; dan c. terdapat kelebihan alokasi TP Guru PNSD dan/atau alokasi DTP Guru PNSD kepada Daerah pada tahun anggaran berjalan. (4) Pemotongan, penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah mempertimbangkan, antara lain, besarnya permintaan pemotongan, alokasi, Lebih Bayar atau lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. (5) Dalam hal penghentian penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan, dan/ atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

pasal.id

(1) Pembayaran kembali penyaluran Transfer ke Daerah da. n Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan setelah: a. dicabutnya sanksi penundaan; b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan; atau c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

pasal.id

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat menyusun langkah-langkah akhir tahun dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran. (2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November.

pasal.id

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PPA BUN menyusun Laporan Keuangan Transfer ke Daerah clan. Dana Desa. (2) Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun . oleh Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA dan disampaikan kepada PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (4) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Transfer Daerah dan Dana Desa dapat menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas; d. neraca; dan e. catatan atas laporan keuangan. (6) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

pasal.id

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan dana Transfer ke Daerah. (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

pasal.id

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

pasal.id

(1) Bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berakhir. (3) Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada

periocle berikutnya.

pasal.id

(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH triwulan IV dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III. (2) DBH yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai Kurang Bayar DBH untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

pasal.id

(1) Ketentuan mengenai penyaluran DBH CHT dan DAK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/ PMK.07/ 2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tetap berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014. (2) Ketentuan mengenai penggunaan sisa DAK sebagairhana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/ PMK.07/ 2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan sisa dana transfer ke daerah. (3) Ketentuan penyaluran DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan I sebagaimana diatur dalam. Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, untuk tahun anggaran 2015 menggunakan laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan tahap III dan laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ' III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/ PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

pasal.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan Transfer Ice Daerah dan Dana Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta tata cara rekonsiliasi data realisasi penyaluran Transfer ice Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) diatur bersama oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

pasal.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan clan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ice Daerah, clicabut clan clinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY