Peraturan Menteri Nomor 201-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses penyesuaian jabatan PNS menjadi jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah kategori keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jafung AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat AKPD adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan

analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh AKPD dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 10. Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jafung AKPD yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS dengan standar kompetensi jabatan. 11. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 13. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Instansi Pembina Jafung AKPD.

14. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) yang selanjutnya disebut Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jafung AKPD yang bertugas untuk melaksanakan uji kompetensi yang kewenangannya meliputi penyiapan soal uji kompetensi, melakukan uji kompetensi, memberikan penilaian, dan menyampaikan hasil uji kompetensi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan kegiatan Penyesuaian (Inpassing) Jafung AKPD.

(1) Instasi Pusat dan Instansi Daerah MENETAPKAN formasi Jafung AKPD sesuai dengan kebutuhan. (2) Penghitungan jumlah kebutuhan Jafung AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Teknis Jafung AKPD. (3) Instasi Pusat dan Instansi Daerah melaporkan formasi Jafung AKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan. (4) Pengisian formasi Jafung AKPD dapat dilakukan melalui: a. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan dari calon PNS untuk mengisi lowongan formasi Jafung AKPD; b. Pengangkatan dari Jabatan lain ke dalam Jafung AKPD; dan c. Penyesuaian (Inpassing).

(1) PNS yang memiliki pengalaman, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat mengikuti Penyesuaian (Inpassing) dalam Jafung AKPD. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-l)/Diploma IV (D- IV); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi Penyesuaian (Inpassing) di bidang analisis keuangan pusat dan daerah; e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; f. memiliki usia paling tinggi:

1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya dan Ahli Utama. g. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS;

h. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan i. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah MENETAPKAN formasi Jafung AKPD dapat melaksanakan Penyesuaian (Inpassing) Jafung AKPD. (2) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) kepada unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang membidangi analisis keuangan pusat dan daerah. (3) Pimpinan unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan Penyesuaian (Inpassing) kepada Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian. (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; b. Fotokopi Penilaian Kinerja satu tahun terakhir; c. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah selama paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jafung AKPD, tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya, bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan kesediaan untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah secara aktif, serta telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Surat Keterangan dari pimpinan unit teknis bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jafung AKPD; dan c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jafung AKPD. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap atau tidak sesuai, pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengembalikan usulan Penyesuaian (Inpassing) tersebut kepada pimpinan unit organisasi teknis (Satuan Kerja/Satuan

Perangkat Kerja Daerah) pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disertai dengan alasan. (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah lengkap dan sesuai persyaratan, PPK atau pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat meminta untuk dilakukan Uji Kompetensi kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(1) Uji Kompetensi dilakukan oleh Kementerian selaku Instansi Pembina. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Kompetensi Jafung AKPD. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis. (4) Dalam rangka melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan membentuk Tim Uji Kompetensi bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (5) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis keuangan Pusat dan Daerah, unsur kepegawaian, pejabat fungsional AKPD, dan/atau profesional yang ditunjuk. (6) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi; dan b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja dan perilaku PNS. (8) Ketentuan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak berlaku bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang berasal dari unsur profesional. (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi: a. memiliki sertifikasi assessor, bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang melakukan Uji Kompetensi Manajerial; b. memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang keuangan pusat dan daerah bagi anggota Tim Uji Kompetensi yang melakukan Uji Kompetensi Teknis.

(1) Permintaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diterima oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (2) Permintaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. formasi Jafung AKPD; b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian (Inpassing); (3) Hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan

kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

(1) Uji Kompetensi dilakukan dalam bentuk wawancara dan tertulis. (2) Uji Kompetensi dilakukan untuk menilai: a. Kompetensi Teknis meliputi:

1. Manajemen Keuangan Daerah;
2. Manajemen Keuangan Publik;
3. Penguasaan Metode dan Teknik Analisis; dan 4) Kemampuan Menulis. b. Kompetensi Manajerial meliputi:
4. Integritas (Integrity);
5. Perbaikan terus menerus (Continues Improvement);
6. Mendorong Hasil (Driving for Result); dan 4) Analisa Pemecahan Masalah yang Dalam (In-depth Problem Solving and Analysis). (3) PNS yang mengikuti Uji Kompetensi dinyatakan lulus dengan ketentuan: a. nilai Uji Kompetensi untuk AKPD Ahli Pertama dan Muda paling sedikit 70 (tujuh puluh); dan b. nilai Uji Kompetensi untuk AKPD Ahli Madya dan Utama paling sedikit 80 (delapan puluh).

(1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta diberikan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir, dengan mengacu pada Tabel Angka Kredit Untuk Penyesuaian (Inpassing) Jafung AKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu: a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun/lebih; c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun/lebih; dan d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 3 (tiga) dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun/lebih. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku sekali pada saat Penyesuaian (Inpassing).

PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat menjadi AKPD.

(1) PPK MENETAPKAN pengangkatan Penyesuaian (Inpassing) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Keputusan pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) PPK menyampaikan Keputusan pengangkatan Penyesuaian (Inpassing) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Ketentuan pemberian Angka Kredit bagi PNS yang sudah diangkat menjadi AKPD melalui Penyesuaian (Inpassing) sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pengangkatan PNS menjadi AKPD melalui Penyesuaian (Inpassing) ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA