Peraturan Menteri Nomor 140-pmk-02-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 257PMK022014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015

(1) Revisi Anggaran terdiri atas: a. Revisi Anggaran pada BA K/L; dan b. Revisi Anggaran pada BA BUN. (2) Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada BA K/L dan BA BUN yang terdiri atas: a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c. ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi. (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran (Output) pada: a. kegiatan; b. satker; c. program; d. kementerian/lembaga; dan/atau e. APBN. 2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: a. Sisa Anggaran Kontraktual; b. Sisa Anggaran Swakelola; c. kekurangan Biaya Operasional; d. Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;

e. Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau f. Keadaan Kahar. (2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibedakan dalam: a. pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program; dan b. pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program. (3) Pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker; b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker; c. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; e. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; g. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; h. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; i. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;

j. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; k. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; l. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman; m. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); n. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; o. penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja; p. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; dan/atau q. penambahan/perubahan rumusan Keluaran sepanjang belum tersedia dalam database RKA-K/L DIPA. (4) Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L; b. pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); c. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; d. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; e. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR; f. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker; g. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru antar bagian anggaran; dan/atau h. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker.

(5) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j, terdiri atas: a. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran (Output); b. pergeseran anggaran dan volume Keluaran (Output) tetap; c. pergeseran anggaran antar jenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi sebagai akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah; d. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; e. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; f. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; g. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; h. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; i. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; j. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; k. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan- Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; l. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; m. pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran (Output) prioritas nasional, prioritasbidang, atau prioritas Kementerian/ Lembaga; dan/ atau

n. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi: a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; d. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap; e. ralat kode kewenangan; f. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; g. ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; h. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; i. ralat kode Satker; j. ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman; k. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah; l. ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; m. perubahan pejabat perbendaharaan; dan/atau n. ralat karena kesalahan aplikasi.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai: a. penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; dan/atau b. penyusunan dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2015 ditetapkan.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n merupakan tambahan pagu SBSN PBS Tahun Anggaran 2015. (2) Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2015. (3) Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kementerian/Lembaga c.q unit eselon I mengajukan usulan percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penilaian atas usul percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS dengan memperhatikan kinerja proyek dan total defisit yang dituangkan dalam persetujuan; dan c. berdasarkan persetujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, unit eselon I mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k merupakan penghapusan/ perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan. (2) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan DPR RI; b. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga; c. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register; d. rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung; e. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masingmasing Satker; dan/atau f. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. (3) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

(4) Dalam hal persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. (5) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal untuk melaksanakan Kegiatan/Keluaran (Output) yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman membutuhan penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf l, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul Revisi Anggaran berupa penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN kepada unit eselon I. (2) Usul penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penambahan dan/atau perubahan KPPN pembayarnya. (3) Berdasarkan usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf m merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantanggung jawab Kementerian/ Lembaga.

(3) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga. 9. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf o dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas dan fungsi. (2) Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penambahan/ perubahan rumusan Keluaran (Output); dan/atau b. penambahan/ perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output). (3) Penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan: a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan tugas dan fungsi unit, dan/atau adanya tambahan penugasan; dan b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. (4) Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. usulan penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran; b. hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan

c. perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran. (5) Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan: a. sebagai akibat adanya perubahan organisasi atau perubahan perumusan nomenklatur, antara lain perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. (6) Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. usulan penambahan/ perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran; b. penambahan/ perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting); c. hasil penambahan/ perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan d. perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.

(2) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. sumber dana yang direncanakan sulit untuk dipenuhi; b. terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah; c. Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau d. adanya perubahan kebijakan Pemerintah. (3) Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. usulan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan b. persetujuan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. 12. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah selaku pengelola fiskal.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dapat dilakuakan sepanjang tidak mengurangi volume Keluarn (Output) dalam DIPA dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dalam peruntukan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dalam belanja pegawai. 14. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dapat dilakukan karena adanya kebijakan Pemerintah, direktif PRESIDEN, dan/atau direktif Wakil PRESIDEN. 15. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf e dan ayat (5) huruf n dapat dilakukan sepanjang likuidasi Satker tersebut telah disetujui DPR. (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Program dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga.

(1) Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf f dan huruf g dapat dilakukan sepanjang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui DPR. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran bagi Kementerian/ Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur organisasi.

16. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi: a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; c. ralat karena kesalahanadministrasi/revisi administrasi; d. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2015; e. Instruksi PRESIDEN mengenaipenghematan anggaran; dan/ atau f. perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d sebagai akibat adanya: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; b. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; c. penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; d. pengurangan alokasi pinjaman proyek; e. percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; f. perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs; g. pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; dan/atau h. pergeseran/ perubahan rincian anggaran sebagai akibat dari adanya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. (3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

berbeda; b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; d. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi; e. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2); f. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/ PHDN; g. pergeseran anggaran antar Program/antar fungsi sepanjang dalam bagian anggaran yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; h. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); i. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; j. penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja; k. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; l. pergeseran anggaran dalam rangka perubahan volume Keluaran (Output); m. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker; n. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR; o. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker; dan/atau p. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru antar bagian anggaran.

(4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas a. ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; b. ralat kode kewenangan; c. ralat kode lokasi dan kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; d. ralat kode Satker; dan/atau e. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi: a. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP; b. percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN; c. penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; d. pengurangan alokasi pinjaman proyek; e. percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; f. perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs; g. pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; h. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi;

i. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terkait persetujuan DPR RI yang isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA; j. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dan huruf f; k. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/ PHDN; l. pergeseran anggaran antar Program sepanjang dalam bagian anggaran yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; m. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); n. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; o. penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja; p. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; q. pergeseran anggaran dalam rangka perubahan volume Keluaran (Output); r. pergeseran/ perubahan rincian anggaran sebagai akibat dari adanya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015; s. pergeseran/ perubahan rincian anggaran sebagai akibat adanya instruksi PRESIDEN; t. pergeseran/ perubahan rincian anggaran sebagai akibat adanya Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan; u. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR; v. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker; dan/atau w. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru antar bagian anggaran. (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:

a. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; d. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a sampai huruf d; e. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker; f. ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; g. ralat kode kewenangan; h. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; i. ralat kode Satker; dan/atau j. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi: a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c. ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi.

(2) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; b. penambahan penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan/atau c. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU. (3) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker; b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker; c. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; e. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; dan/atau f. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (4) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; b. ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. perubahan nomenklatur Satker sepanjang kode tetap; d. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e. ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. ralat cara penarikan PHLN/PHDN; g. ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; h. perubahan Pejabat Perbendaharaan; dan/atau i. ralat karena kesalahan aplikasi. (5) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e dilakukan sepanjang tidak merubah substansi dan prioritas nasional. (6) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan beban/jenis beban.

19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi: a. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; e. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; f. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

g. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; h. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antarprovinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; i. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; j. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau k. pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d merupakan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi: a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker; dan/atau b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker. (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RKA Satker 2015 melalui aplikasi RKA-K/L DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan MENETAPKAN perubahan POK, dan menyampaikan perubahan ADK RKA Satker 2015 dan POK dimaksud kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diunggah

dalam database. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (4) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e meliputi: a. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; b. pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga; dan/atau c. Pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk:

1. memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sama;
2. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker telah disetujui oleh DPR; dan/atau
3. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker dan/atau antar bagian anggaran bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur/ struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian/Lembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru telah disetujui DPR. (2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris Kementerian/Lembaga kepada Pimpinan DPR RI untuk mendapat persetujuan.

(3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran pada BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi: a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c. ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi. (2) Revisi Anggaran pada BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat adanya: a. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; b. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang; c. perubahan pagu anggaran PMN atau pagu anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah; d. pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman; e. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman; f. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman; g. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah; h. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah;

i. perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang; dan/atau j. perubahan pagu anggaran transfer ke daerah dan dana desa. (3) Revisi Anggaran pada BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; b. penambahan cara penarikan penerusan pinjaman; c. penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja; d. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; e. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L; f. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau g. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN. (4) Revisi Anggaran pada BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. ralat kode KPPN; b. ralat kode kewenangan; c. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN; d. ralat kode Satker; e. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output); f. ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; dan/atau g. perubahan pejabat perbendaharaan.

23. Ketentuan ayat (5) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada BA BUN yang memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada PPA BUN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
2. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN;
3. ADK RDP BUN DIPA Revisi;
4. RKA BUN;
5. Copy DIPA BUN terakhir; dan
6. dokumen pendukung terkait antara lain TOR dan RAB. b. PPA BUN meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN. c. Dalam hal usulan Revisi Anggaran meliputi Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), usul Revisi Anggaran dimaksud disampaikan juga kepada APIP K/L untuk direviu. d. Hasil Reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Surat Hasil Reviu. e. Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf o disampaikan pada bulan Desember, usulan Revisi Anggaran dimaksud tidak perlu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. f. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau Surat Hasil Reviu, PPA BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
7. Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN dan dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
8. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN;
9. ADK RDP BUN DIPA Revisi Satker; dan
10. RKA BUN. (3) Direktorat Jenderal Anggaran menelaah usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(4) Dalam rangka penelaahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai hasil kesepakatan antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran. (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran. (5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III MENETAPKAN: a. Revisi DHP RDP BUN; dan b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. (6) Proses Revisi Anggaran pada BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) diterima secara lengkap.

24. Ketentuan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada BA BUN yang tidak memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada PPA BUN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);

2. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN;

3. ADK RDP BUN DIPA Revisi;

4. RKA BUN;

5. Copy DIPA BUN terakhir;

6. dokumen pendukung terkait dalam rangka penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; dan

7. dokumen pendukung terkait lainnya. b. PPA BUN meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN. c. Berdasarkan hasil penelitian, PPA BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

8. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);

9. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN;

10. ADK RDP BUN DIPA Revisi;

11. RKA BUN; dan

12. dokumen pendukung terkait lainnya. (2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran. (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III MENETAPKAN: a. Revisi DHP RDP BUN; dan b. Surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. (5) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima secara lengkap dan notifikasi dari sistem telah tercetak.

13. Ketentuan huruf a Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Penyampaian pengesahan Revisi Anggaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Revisi Anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 68, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan/Pemimpin PPA BUN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan dan tembusan kepada:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gubernur dalam hal pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan/ atau Urusan Bersama;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait. b. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan Kepala KPPN terkait dan tembusan kepada:

6. Menteri/Pimpinan Lembaga;

7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

8. Gubernur;

9. Direktur Jenderal Anggaran; dan

10. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

(1) Revisi Anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, menjadi dasar penyelesaian revisi dokumen RKA-K/L DIPA dan RDP BUN Tahun Anggaran 2015. (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. pergeseran anggaran antar Fungsi/ Program/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) sebagai akibat perubahan struktur Kementerian/ Lembaga; b. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output); c. pergeseran anggaran antar Program; dan/atau d. realokasi anggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran Keluaran (Output) cadangan. (3) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 68 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

27. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa: a. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN); b. kesalahan pencantuman kode lokasi; c. kesalahan pencantuman sumber dana; d. terlanjur memberikan approval/ persetujuan revisi; e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA; f. kesalahan pencantuman tanggal DIPA; g. dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.

(2) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya. (3) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, mekanisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. unit Eselon I/Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/ Lembaga menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan kepada Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilampiri ADK RKA-K/L untuk direvisi; b. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Anggaran/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan meneliti adanya kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. dalam hal ditemukan adanya kesalahan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunggah kembali ADK RKA- K/L dan disahkan.

28. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2015, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. (2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif. (3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam satu Program; b. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program; c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran; dan/atau d. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui BA 999.08. (4) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (4a) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda, diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 55. (5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. (6) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2015. 29. Angka 2 mengenai Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran BA BUN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/20 14 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga menjadi sebagai

4. DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
5. Dalam hal: a. Dokumen pendukung tidak lengkap; atau b. Penelaahan Revisi Anggaran ditolak, DJA akan MENETAPKAN Surat Penolakan Revisi Anggaran dan menyampaikannya kepada PPA BUN.
6. DJA melakukan penelaahan dengan PPA BUN untuk usulan Revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan.
7. Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggran telah sesuai, DJA akan MENETAPKAN DHP RDP BUN Revisi sebagai dasar penerbitan DIPA BUN Revisi.
8. Berdasarkan DHP RDP BUN Revisi, DJA akan mengunggah ADK RDP BUN-DIPA Revisi untuk memperbarui database.
9. Setelah database di-upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan revisi dan menerbitkan kode digital stamp baru.
10. DJA menerbitkan surat pengesahan revisi yang dilampiri notifikasi sistem.
11. PPA BUN/KPA BUN menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan revisi.
12. Angka Romawi II mengenai Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

B. Persyaratan Umum Ralat Adminstrasi/Revisi Adminstrasi

1. Surat Usulan Revisi Anggaran dilampiri Matriks Perubahan (semula-menjadi);
2. SPTJM;
3. Usulan revisi DIPA; dan
4. ADK RKA-K/L DIPA.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd YASONNA H. LAOLY