Peraturan Menteri Nomor p-37-menhut-v-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen (management plan) dalam

rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Cagar Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang bersifat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah DAS yang berdasarkan kondisi lahan, hidrologi, sosek, investasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam penanganannya. 5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 6. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu. 7. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. 8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 9. Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 10. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna,

muara sungai, dan pantai yang terlindung dari substrat lumpur atau lumpur berpasir dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis Avicenia spp. (Api-api), Soneratia spp. (Pedada), Rhizopora spp. (bakau), Bruguiera spp. (Tanjang) Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fructicans (Nipah). 11. Hutan pantai adalah suatu komunitas vegetasi yang tumbuh di sempadan pantai dengan jenis-jenis pohon antara lain : Casuarina equisetifolia (Cemara laut), Terminalia catappa (Ketapang), Hibiscus tiliaceus (Waru), Cocos nucifera (Kelapa) dan Arthocarpus altilis (Nangka/cempedak). 12. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %. 13. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m3/ha. 14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 15. Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman setahun / semusim terutama tanaman pangan. 16. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, antara lain hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan. 17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembanguan berkelanjutan. 19. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau civil technic) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat- syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari. 20. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.

21. Lubang Resapan Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya.

22. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.

23. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

24. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

25. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.

26. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.

27. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sisterm penyangga kehidupan tetap terjaga.

28. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.

29. Rehabilitasi hutan mangrove dan sempadan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

30. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarioan fungsi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

31. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama dimana setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.

32. Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

33. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.

34. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

35. Zona Inti Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia, kecuali untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

36. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Maksud pedoman ini adalah: a. memberikan arahan bagi para pihak yang berkompeten dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL). b. menyediakan suatu rencana pengelolaan (management plan) untuk mengelola pelaksanaan kegiatan RHL yang didasarkan kepada RTkRHL DAS (termasuk mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut), pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan) pada setiap wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan hutan.

Tujuan dari pedoman ini: a. Agar proses penyusunannya berjalan dengan baik dan dokumen RPRHL yang disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi lokasi/wilayah cakupan. b. Agar rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara tepat, dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi, abrasi, intrusi dan sedimentasi, pengembangan sumberdaya air, dan pengembangan kelembagaan.

Ruang lingkup peraturan ini adalah: a. Metode Penyusunan; b. Muatan RPRHL; dan c. Prosedur Penyusunan

(1) Metode Penyusunan RPRHL meliputi : a. Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL; b. Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL); c. Pemetaan wilayah penyusunan RPRHL; d. Penajaman Analisis; e. Penetapan Jenis Kegiatan. (2) Diagram alir metode penyusunan RPRHL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Penentuan wilayah penyusunan RPRHL sesuai dengan batas wilayah pemangkuan, yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota untuk hutan lindung yang pengelolaannya berada pada pemerintahan Kabupaten/Kota, hutan produksi dan di luar kawasan hutan, serta wilayah pemangkuan hutan untuk hutan konservasi/Taman Hutan Raya.

(1) Dalam hal belum terdapat batas administrasi pemerintahan, maka penentuan wilayah penyusunan RPRH atau RPRL ditempuh dengan menumpangsusunkan (overlay) peta RTkRHL-DAS dengan peta administrasi pemerintahan/kawasan hutan. (2) Hasil overlay peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan wilayah sasaran penyusunan RPRHL sesuai dengan kewenangan pengelolaan, dan selanjutnya dituangkan dalam format Tabel 1, untuk RPRHL Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luar Kawasan serta format Tabel 2 untuk RPRH Hutan Konservasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini. (3) Penyusunan RPRHL untuk wilayah mangrove, sempadan pantai, rawa dan gambut, mengacu pada RTkRHL-DAS pada wilayahnya.

(1) Kegiatan RHL dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan. (2) DAS sebagai unit pengelolaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi daerah tangkapan air mikro (mikro watershed) yang merupakan suatu unit ekosistem hidrologis. (3) Setiap DTA Mikro (mikro watershed) harus mempunyai identitas (ID) secara nasional. (4) DTA mikro (mikro watershed) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdapat sasaran RHL Prioritas I dan RHL Prioritas II (Land Mapping Unit – LMU Terpilih) dijadikan UTP RHL. (5) Identitas DTA Mikro secara nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Wilayah kerja penyusunan RP RHL terbagi habis menjadi unit mikro watershed. (2) Unit mikro watershed yang akan ditetapkan sebagai UTP RH/UTP RL adalah unit mikro watershed yang di dalamnya terdapat hamparan lahan kritis (LMU) terpilih. (3) UTP RH/UTP RL yang di dalamnya terdapat LMU terpilih dapat diidentifikasi kegiatan RHL, baik vegetatif maupun sipil teknis. (4) Hasil overlay UTP RH/UTP RL dengan batas wilayah administrasi (desa) digunakan untuk mengetahui posisi/letak administratif, mempermudah dalam menemukan UTP di lapangan, dan merancang calon pelaksana lapangan kegiatan RHL pada UTP RH/UTP RL antara lain kelompok tani pada desa tersebut.

Kondisi UTP RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat: a. terdiri dari satu atau lebih LMU, sehingga dalam UTP RHL tersebut akan terdapat beberapa perlakuan/kegiatan RHL. b. berada pada satu atau lebih wilayah administratif desa, kecamatan atau kabupaten, sehingga UTP RHL tersebut ditangani oleh dua wilayah administratif desa atau lebih. c. berada pada daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan atau memotong batas kawasan hutan, sehingga UTP RHL bisa sekaligus terdiri dari kegiatan reboisasi maupun penghijauan.

(1) Untuk mempermudah identifikasi UTP RHL, dilakukan kodefikasi. (2) Kodefikasi UTP RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga bagian yaitu : a. Kode / ID DTA Mikro (mikro watershed) yang sudah ada; b. Kode kegiatan RHL vegetatif dan/atau sipil teknis. c. Kode Wilayah administrasi atau kawasan hutan. (3) Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan/memotong batas kawasan hutan atau pada beberapa LMU, maka kode kegiatan RHL bisa lebih dari satu;

(4) Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan, dan berada pada wilayah administratif desa dan blok kawasan hutan, maka kode lokasi kegiatan bisa menyebutkan keduanya. (5) Format Kodefikasi UTP RHL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Dalam hal UTP RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kegiatan RHL, dipetakan dalam peta RPRHL dan ditentukan koordinatnya.

Sasaran wilayah penyusunan RPRHL dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

(1) Untuk MENETAPKAN RPRHL dilakukan analisis data dan informasi terhadap rencana indikatif. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan data dan informasi sebagai berikut: a. Perambahan hutan; b. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan serta Rencana Tata Ruang; c. Jenis Vegetasi; d. Kegiatan RHL yang sudah ada; e. Penutupan lahan; f. Wilayah Pengembangan Pangan atau Daerah Bencana; g. Bangunan Vital; h. Keberadaan Sumber Mata Air; i. Aksesibilitas; j. Iklim;

k. Kependudukan; l. Luas Kepemilikan Lahan; m. Keadaan tenaga Kerja; n. Tingkat Upah dan Harga; o. Sarana dan prasarana perekonomian; p. Sarana dan prasarana penyuluhan; q. Industri perkayuan; r. Sosial ekonomi rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai (RMSP).

(1) Analisis data dan informasi terhadap seluruh rencana yang direkomendasikan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi yang kongkrit. (2) Parameter/faktor yang dianalisis dari setiap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah seperti tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

(1) Berdasarkan gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penetapan rencana. (2) Penetapan rencana dilakukan dengan tahapan: a. Pemilihan UTP RHL pada DAS/Sub DAS Prioritas dengan urutan mulai dari prioritas tertinggi, sesuai dengan kodifikasi yang tercantum dalam setiap UTP RHL. b. Penetapan teknik RHL yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi anggaran, SDM, kebijakan umum pembangunan daerah, serta hasil penajaman analisis. c. Pengecekan lapangan (ground check). (3) Pengecekan lapangan dilakukan dengan intensitas sampling sebesar 2,5%- 5% dari jumlah UTP RHL, berdasarkan ketersediaan anggaran dengan menggunakan metode Stratified Purposive With Random Sampling.

(4) Terhadap wilayah administrasi kota/kabupaten yang tidak memiliki LMU terpilih dalam RTkRHL DAS, maka penetapan rencana dilakukan dengan cara pengecekan lapangan serta hasil pendalaman analisis data dan informasi yang ada pada wilayah tersebut atau memperhatikan kondisi dan urgensinya.

(1) Calon lokasi kegiatan RHL di luar kawasan hutan selain menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memperhatikan: a. terletak pada wilayah/areal sebagaimana ditunjukkan dalam peta RTkRHL-DAS. b. Lahan kering maupun lahan basah yang berada dalam satu hamparan usahatani. c. Lokasi tersebut tidak sedang menjadi sasaran kegiatan/proyek dan sumber dana lain yang belum dinyatakan selesai. d. Lahan yang dipilih menjadi lokasi tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan selama kegiatan masih didanai oleh pemerintah. (2) Terhadap lahan/tanah milik yang ditelantarkan dan dalam keadaan kritis agar dilakukan rehabilitasi yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan (fasilitasi) instansi terkait

RPRHL yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diproyeksikan setiap tahun dan dikelompokkan menjadi: a. Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan; b. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; dan c. Pengembangan Sumberdaya Air;

Rencana pemulihan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Huruf a, kegiatan utamanya meliputi: a. Penanaman (vegetatif) dalam kawasan hutan terdiri dari reboisasi, pengayaan, rehabilitasi mangrove, sempadan pantai; b. Penamaman (vegetatif) di luar kawasan hutan terdiri dari penghijauan berupa hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan, pengkayaan, penanaman mangrove/vegetasi pantai.

Pengendalian erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa penerapan teknik konservasi tanah secara: a. vegetatif antara lain budidaya tanaman lorong dan strip rumput; b. sipil teknis antara lain pembuatan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, pengendali jurang, perlindungan kanan dan kiri tebing sungai, serta rorak.

(1) Kegiatan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diutamakan pada upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air. (2) Upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada prinsipnya diarahkan untuk : a. memperkecil aliran permukaan (surface run off); b. memperbesar infiltrasi air hujan dengan kegiatan pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori; dan c. melindungi dan melestarikan mata air dengan penanganan di daerah tangkapannya pada radius 200 meter di sekeliling mata air. (3) Terhadap pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada lahan rawa gambut, dititikberatkan pada pengelolaan/pengaturan lama penggenangan dan tinggi genangan.

(2) Hasil penetapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, dituangkan dalam Peta RPRHL dengan skala paling kecil 1 : 50.000. (3) Muatan minimal peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RLH beserta kodifikasinya.

RPRHL paling sedikit memuat : a. Kebijakan dan strategi; b. Kelembagaan; c. Pembiayaan; d. Kegiatan Pendukung; e. Tata waktu; dan f. Monitoring dan Evaluasi.

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, pengembangan kegiatan untuk mencapai sasaran. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kebijakan pembangunan bidang RHL, b. kebijakan pendanaan, c. kebijakan operasional.

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam pencapaian sasaran. (2) Penyusunan strategi dapat dilakukan dengan memakai analisis SWOT atau metode analisis lainnya. (3) Kriteria penentuan strategi yang akan diterapkan meliputi : a. Efektif dalam mencapai sasaran; b. Biayanya murah/efisien; c. Pelaksanaannya praktis;

(1) Pengembangan kelembagaan RHL 5 (lima) tahun ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat, penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/ kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya. (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. (3) Dalam hal identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah. (5) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dijabarkan untuk tiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya RPRHL, dengan jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kelembagaan yang tertuang dalam RTkRHL DAS.

(1) Besarnya anggaran RHL lima tahun terakhir dari berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya. (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta asumsi-asumsi tertentu. (3) Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang. (4) Pembiayaan kegiatan RHL bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan RHL pada masa berlakunya RP RHL. (5) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembiayaan kegiatan RHL juga dapat berasal dari APBN, DBH DR, DAK Bidang

Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan RHL secara swadaya masyarakat maupun kemitraan.

(1) Analisa finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi lingkungan. (2) Analisa finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk MENETAPKAN layak atau tidaknya suatu program/ kegiatan dilaksanakan. (3) Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (intangable), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro, meningkatkan stabilitas nasional dan sebagainya.

(1) Dalam penyusunan RPRHL, pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL dengan cara menghitung: a. Net Present Value (NPV); b. Internal Rate of Return (IRR); c. Benefit Cost Ratio (BCR); (2) Analisis finansial RHL hanya dilakukan untuk rencana RHL di luar kawasan hutan dan di kawasan hutan produksi, karena kegiatan RHL pada hutan konservasi dan hutan lindung lebih dititikberatkan kepada upaya konservasi dan perbaikan lingkungan.

NPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, merupakan selisih antara “present value benefit” dan “present value” dari biaya yang dinyatakan dengan rumus : n (Bt - Ct ) NPV = Σ ----------- t-i ( 1 + i )t dimana : t = umur proyek i = tingkat bunga

Bt = benefit (manfaat proyek) pada tahun t Ct = cost ratio (biaya) pada tahun t Bila nilai NPV < 1 dan positif berarti proyek dapat dilaksanakan, karena akan memberikan manfaat. NPV = 0, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar biaya (cost) yang dilakukan, NPV < 0 maka proyek tidak akan memberikan manfaat sehingga tidak layak untuk dilaksanakan.

(1) Internal Rate of Return (IRR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, adalah nilai discount rate ( i ) sehingga NPV program/proyek sama dengan nol. (2) NPV dapat dinyatakan dengan persamaan : n Bt - Ct NPV = Σ -------------- = 0 t-i ( 1 + IRR ) t (3) Dalam hal nilai IRR > sosial discount rate, maka program/proyek layak dilaksanakan dan bila nilai IRR < sosial discount rate, maka program / kegiatan tidak layak dilaksanakan.

(1) Benefit Cost Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan dengan nilai sekarang (present value). (2) Benefit Cost Ratio dapat dinyatakan dengan persamaan : n Bt Σ ----------- t-i ( l + t ) t B/C = ---------------- n Ct Σ ----------- t-i ( 1 + i ) t

Apabila nilai B/C > 1, program/proyek layak untuk dilaksanakan. Apabila nilai B/C < 1, program/proyek tidak layak untuk dilaksanakan. (3) Untuk mendukung analisa finansial terhadap program/kegiatan RPRHL diperlukan data dan informasi yang mendukung dalam analisa tersebut, antara lain : a. Uraian kegiatan RPRHL secara keseluruhan (di dalam wilayah kabupaten / kota / wilayah hutan ). b. perincian biaya tiap tahun untuk masing-masing usulan kegiatan RHL yang disarankan. c. perincian nilai tiap tahun untuk setiap jenis usaha tani musiman, tahunan dan kombinasinya untuk setiap usulan kegiatan RHL.

(1) Kegiatan fisik RHL, pengembangan kelembagaan, dan kegiatan pendukung selain diuraikan tata waktu per tahun, juga dirinci besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan. (2) Tabel Rincian tata waktu dan biaya kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

(1) Monitoring dan evaluasi adalah merupakan rangkaian kegiatan pengendalian program. (2) Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi. (3) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan secara periodik. (4) Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah : a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi; b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi; c. Sasaran monitoring dan evaluasi; d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan;

e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi. (5) Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.

(1) Evaluasi merupakan proses untuk menilai hasil akhir suatu tahapan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang. (2) Evaluasi program/kegiatan RHL mencakup evaluasi keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). (3) Evaluasi keluaran (output) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran kegiatan tahun berjalan serta pemeliharaan. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. Penilaian tanaman : kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan. b. Penilaian bangunan konservasi tanah : kesesuaian dengan rancangan teknis, jumlah bangunan, kondisi (baik/rusak), fungsi bangunan (berfungsi/kurang berfungsi/tidak berfungsi). (5) Evaluasi hasil (outcome) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran suatu UTP RHL dengan indikator tata air dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. (6) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi erosi, sedimentasi, limpasan (run-off), pendapatan (income) masyarakat, dinamika kelembagaan dan lain sebagainya. (7) Evaluasi dampak (impact) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran pada UTP RHL yang bersangkutan dan wilayah disekitarnya. (8) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mencakup indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Pelaksanaan evaluasi kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(1) Selain kegiatan utama berupa kegiatan fisik rehabilitasi hutan dan lahan, pada pelaksanaannya diperlukan juga kegiatan pendukung. (2) Kegiatan pendukung sebagaimana ayat (1) antara lain: a. pengembangan perbenihan; b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; d. penyuluhan; e. pelatihan; f. pemberdayaan masyarakat; g. pembinaan; dan/atau h. pengawasan.

(1) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, antara lain: a. Pengadaan benih; b. Pembinaan penggunaan benih/bibit; c. Pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit; d. Pengawasan peredaran benih. (2) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin tersedianya benih tanaman hutan dengan mutu yang baik.

(1) Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, antara lain: a. Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL; b. Teknologi pelaksanaan RHL. (2) Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan.

(3) Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pengembangan teknologi informasi yaitu mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana prasarana serta metoda/prosedur perencanaan dan monitoring evaluasi. (4) Teknologi pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain pengembangan teknologi RHL berbasis kearifan masyarakat serta sumberdaya lokal.

(1) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mengamankan kegiatan dan hasil tanaman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. (2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara pembuatan papan peringatan bahaya kebakaran, menara pengawas api, dan patroli rutin.

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan. (2) Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian hutan dan lahan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL. (3) Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain latihan, kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur/leaflet/majalah, kampanye, lomba, temu wicara, diskusi kelompok, dan sebagainya. (3) Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e, antara lain pelatihan: a. teknis; b. kelembagaan; dan/atau

c. administrasi. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan, dan administrasi RHL. (3) Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, antara lain: a. Pengelolaan hibah/bantuan RHL secara penuh; b. Pemberian insentif; c. Pemberian akses/legalitas; d. Pengembangan kemitraan; (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan dan lahan secara optimal.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, antara lain pembinaan aparat teknis serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan RHL. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat serta kemampuan teknis dalam mendukung kegiatan RHL di wilayahnya.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf h, antara lain pengawasan fungsional oleh pusat dan daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja aparat serta masyarakat pelaksana kegiatan RHL.

Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 44 dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan

kemampuan penganggaran yang ada.

RPRHL disusun berdasarkan RTk RHL DAS, wilayah administrasi rencana pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya yang tersedia (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan).

(1) RPRHL terdiri dari : a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH). b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL). (2) RPRHL disusun dengan menggunakan unit analisis DAS/Sub DAS, untuk jangka waktu 5 tahun.

(1) RPRH pada hutan konservasi disusun dan ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal. (2) RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kecuali wilayah Kerja Perum Perhutani dan areal izin penggunaan kawasan hutan. (3) Terhadap kawasan hutan pada areal kerja Perum Perhutani, RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung disusun dan ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani di dalam kerangka pengaturan kelestarian hutan/perusahaan. (4) Kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang kewenangan pengelolaannya pada skala Provinsi, RPRH disusun dan ditetapkan oleh Gubernur. (5) Untuk areal izin penggunaan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

RPRL disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Penyusunan RPRHL meliputi satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan wilayah pengelolaan kawasan hutan, yang minimal memuat strategi dan kebijakan, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu dengan jangka waktu rencana 5 (lima) tahun.

(1) RPRHL pada hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin, hutan lindung dan di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. (2) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan. (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur penyusunan sebagai berikut : a. RPRH Hutan Produksi (yang tidak dibebani hak), Hutan Lindung, RPRL dan Tahura yang pengelolaannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota disusun Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. b. Tim Penyusun terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana. Pengarah adalah Bupati/Walikota, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dengan anggota Dinas/Instansi terkait, para pakar dari Perguruan Tinggi/ LSM. Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota. c. Sebelum disahkan oleh Bupati/ Walikota, terlebih dahulu dinilai oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS dan disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten/kota. d. Pada saat proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk melaksanakan supervisi agar penyusunan RPPRHL tidak menyimpang dari RTk-RHL yang telah disusun. e. Pada Hutan Produksi yang dibebani hak dalam penyusunan RPRH menjadi tanggung jawab pemegang ijin/hak, dan sudah tertuang dalam perencanaan pengelolaan hutannya (seperti Rencana Karya Lima Tahun/ RKL). f. Di wilayah yang pemangku kawasan hutan produksi dan hutan lindung berada di provinsi, RPRHL disusun oleh Dinas yang membidangi kehutanan Provinsi, penilaian oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS, disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi dan disahkan oleh Gubernur.

(4) Untuk RPRH Hutan Konservasi disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pemangkuan Hutan Konservasi yang bersangkutan. Tim terdiri dari dinas / instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. RPRH pada Hutan Konservasi yang telah disusun oleh Tim diadakan penilaian oleh Kepala BPDAS dan Kepala UPT PHKA, disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri. (5) Selama proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk mengadakan supervisi. (6) RPRH Tahura Provinsi disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. (7) Tim Penyusun terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana. (8) Pengarah adalah Kepala Bappeda Provinsi, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dengan anggota Dinas/Instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. Sekretaris Tim adalah Eselon III pada Dinas Kehutanan Propinsi yang membidangi kehutanan/perencanaan. Penilaian dilakukan oleh BPDAS dan disahkan oleh Gubernur.

(1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) disajikan dalam bentuk buku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini. (2) Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR