Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
4. Para pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
5. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
6. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari:

1. Maksud dan tujuan;
2. Prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Tata cara pemberdayaan;
4. Pelaksanaan pemberdayaan;
5. Pendanaan.

(1) Tata cara pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. (2) Tujuannya agar diperoleh kesamaan pemahaman sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat terselenggara secara sinergis dan berkesinambungan.

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut: a. berbasis potensi lokal; b. partisipatif; c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; d. keterpaduan dan keberlanjutan; e. adil dan merata; dan f. mendorong otonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan organisasi masyarakat.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.

(1) Sasaran Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan. (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan. (3) Sasaran utama antara lain masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

(1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan. (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan Organisasi Masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah. (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; b. pendampingan; c. pemberian bantuan modal; d. sosialisasi dan diseminasi; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. pemberian bantuan teknis;dan/atau g. pemberian akses

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan di: a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta www.djpp.kemenkumham.go.id

monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tim yang terdiri dari pemangku kepentingan atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

(1) Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing- masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam Rencana Pengelolaan DAS.

(1) Monitoring dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari masing-masing sektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. (3) Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan implementasi kegiatan selanjutnya.

(1) Sumber dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat berasal dari APBN, APBD, hibah dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. (2) Penggunaan sumberdana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id