Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2011 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM, PENGUNGSI DAN BANTUAN KEMANUSIAAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor.

2. Pengungsian adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

3. Bantuan kemanusian adalah bantuan yang diberikan untuk menjamin hakekat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain.

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

5. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

7. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarkat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, bangkitnya peran serta masyarkat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

12. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

15. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

19. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

20. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

21. Kementrian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.

22. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,

hidrologis,klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk

mitigasi dampak buruk bahaya tertentu.

24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri ini agar terwujud kesatuan pola pikir dan tindakan bagi penyelenggara bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat pengaturan secara garis besar penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan, disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a. ketentuan umum;

b. ketentuan dasar tugas Tentara Nasional INDONESIA;

c. pola umum penyelenggaraan;

d. tataran kewenangan;

e. anggaran; dan

f. ketentuan penutup.

(1) Memberi manfaat nyata dan sebesar-besarnya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pertahanan negara dalam aspek bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

(2) Menjamin terwujudnya tingkat keselamatan manusia sesuai dengan peran serta, hakekat fungsi TNI dan tujuan pertahanan negara.

Dalam rangka penyelenggaraan bantuan TNI menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan harus memiliki prinsip-prinsip :

a. universal meliputi netralitas, imparsial, humanity, peraturan dan persyaratan yang sudah baku serta berlaku secara universal dengan memperhatikan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. quick respond/respon cepat, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. harus dilaksanakan secepat mungkin menolong kurban di lapangan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat dukungan;

c. interoperabilitas, untuk mencapai kesatuan arah, keseragaman tindakan serta efektivitas. diperlukan interopabilitas terhadap penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan; dan

d. kepentingan nasional, yang mendasari pertahanan negara, disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis INDONESIA sebagai negara kepulauan.

(1) Persyaratan kualifikasi personel pelaksana yang terlibat langsung, dipersyaratkan memiliki kualifikasi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan Kemhan, TNI, Angkatan, Badan, lembaga, pemerintah daerah dan sejenisnya.

(2) Persyaratan kualifikasi personel pelaksana yang terlibat langsung dalam penugasan ke luar negeri, dipersyaratkan memiliki kualifikasi yang berstandar nasional dan/atau internasional.

(3) Memiliki kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman di satuan TNI atau kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Kategori yang menjadi obyek penyelenggaraan bantuan TNI dikategorikan sebagai berikut :

a. bencana alam yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor yang meliputi kegiatan:

1. Penyelamatan dan evakuasi korban;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar;

3. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

4. Penanganan pengungsi; dan

5. Pemulihan sarana dan prasarana umum.

b. pengungsi yaitu orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa ke luar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana; dan

c. bantuan kemanusian yaitu bantuan yang diberikan untuk menjamin hakekat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain.

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan yang merupakan permintaan bantuan dari luar negeri dan telah mendapatkan keputusan kebijakan politik nasional atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan yang merupakan pemberian bantuan ke luar negeri dan penerimaan bantuan dari luar negeri serta telah mendapatkan keputusan kebijakan politik nasional atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana alam;

b. menyelaraskan dengan peraturan perundangundangan;

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

d. membangun partisipasi publik dan kemitraan publik serta swasta; dan

e. menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

(1) Tahapan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

a. pra bencana;

b. tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

(2) Tahap pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pencegahan/mitigasi;

b. koordinasi dan latihan bersama antar instansi terkait; dan

c. kesiapsiagaan.

(3) Tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. penyelamatan dan evakuasi korban;

b. penanganan pengungsi berupa Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

c. pemulihan sarana dan prasarana.

(4) Tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rehabilitasi dan rekontruksi.

(1) Penentuan kebijakan, meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, perumusan dan pengkajian analisa dari Geographical Threat Analysis, rencana kontijensi bencana TNI maupun rencana kontijensi bencana pemerintah daerah.

(2) Evaluasi dan pengembangan, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan, termasuk hasil kajian Grand Strategy produk Tim Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun materi penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum yang berlaku.

(1) Perencanaan, meliputi kegiatan penjabaran kebijakan, penyusunan rencana dan program serta pengesahan program bantuan TNI.

(2) Persiapan meliputi kegiatan inventarisasi Sumber Daya Manusia TNI, perlengkapan/ Alutsista, dukungan administrasi dan logistik serta latihan pendahuluan.

(3) Pelaksanaan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan meliputi kegiatan pencarian, penanggulangan, evakuasi, inventarisasi, distribusi, dislokasi, bantuan pengamanan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

(4) Pengakhiran, meliputi kegiatan konsolidasi dan evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya serta melaksanakan pembuatan laporan.

Sesuai dengan lingkup tugas yang dihadapi dalam penanggulangan bencana alam diatur organisasi penyelenggaraan bantuan TNI sebagai berikut :

a. Kemhan sebagai penentu kebijakan dan anggaran menyangkut pelibatan bantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

b. Mabes TNI sebagai pelaksana operasional melaksanakan koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, sebagai Pembina dan pengguna kekuatan TNI dalam penyelenggaraan bantuan yang diwujudkan dalam Tri Matra terpadu;

c. Angkatan (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) bertanggung jawab atas penyiapan dan pembinaan satuan dalam rangka mendukung penyelenggaraan bantuan TNI; dan

d. Kotama Operasi TNI sebagai pelaksana tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral di tingkat daerah dan sebagai supervisi operasional teknis di lapangan.

Hubungan antara institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan melalui koordinasi melekat antara Kemhan dan Mabes TNI serta satu komando kendali antara Mabes TNI dan Angkatan.

Penggunaan kekuatan TNI, dalam penanggulangan bencana, TNI disiapkanpada tahap tanggap darurat (salah satu tugas pokok TNI dalam OMSP), unsur TNI dapat disusun dengan menggunakan struktur organisasi yang ada dan/atau membentuk komando tugas dengan melibatkan satu matra atau lebih dalam bentuk Komando Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana yaitu komando gabungan yang ditetapkan sebagai komando penyelenggaraan operasi bantuan penanggulangan bencana :

a. Kemhan sebagai unsur kebijakan:

1. menentukan kebijakan secara komprehensif dan realistis yang menyangkut anggaran pada pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana;

2. sebagai supervisi pada pelaksanaan kebijakan pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana;

3. memberdayakan struktur organisasi yang ada di pemerintah sesuai fungsinya; dan

4. merumuskan prosedur hubungan operasional terhadap ketiga badan yaitu Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak), dan Satuan Pelaksana (Satlak).

b. Mabes TNI sebagai unsur pelaksana utama bertugas:

1. mengeluarkan perintah operasi bantuan penanggulangan bencana yang memuat; tugas pokok penunjukkan Komando Operasi, tugas pokok dan wewenang komando operasi, alokasi kekuatan, Penggunaan sarana dan prasarana operasi,

alokasi dukungan operasi dan logistik;

2. mengerahkan kekuatan TNI dalam kegiatan penanggulangan bencana;

3. menunjuk seorang pejabat yang berwenang untuk mengkoordinir ketiga unsur angkatan dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait di daerah;

4. mengawasi pelaksanaan operasi; dan

5. mengevaluasi seluruh pelaksanaan operasi.

c. Mabes Angkatan, mengacu pada perintah Panglima TNI untuk menyiapkan :

1. komponen-komponen angkatan untuk mendukung pembentukan komando operasi bantuan penanggulangan bencana; dan

2. satuan/pasukan dan sarana yang ada di tiap angkatan untuk mendukung pembentukan komando operasi bantuan bencana.

d. Komando Operasi :

1. merencanakan dan melaksanakan operasi sesuai dengan perintah atau wewenang yang diberikan;

2. memberikan saran-saran kepada Panglima TNI/instansi terkait untuk mengambil kebijakan tertentu sesuai hasil operasi atau perkembangan situasi yang berlaku selama operasi berlangsung; dan

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panglima TNI/sesuai dengan ketentuan.

(1) Wewenang Kemhan, meliputi :

a. merumuskan kebijakan pokok-pokok tentang pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan pertahanan negara;

b. MENETAPKAN kebijakan organisasi, kekuatan, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

c. MENETAPKAN kebijakan teknis dalam penyelenggaraan bantuan penanggulangan bencana terkait dengan bantuan kerja sama internasional dalam hal ini militer

asing;

d. mengkoordinasikan dalam penyusunan kebijakan dengan instansi terkait pusat dan daerah, berkaitan dengan pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan; dan

e. mengesahkan administrasi prosedur perizinan penggunaan personel dan aset militer asing di wilayah INDONESIA yang telah dilaksanakan oleh Mabes TNI.

(2) Wewenang Mabes TNI, meliputi :

a. MENETAPKAN kebijakan teknis operasional bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

b. MENETAPKAN kebijakan teknis pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

c. MENETAPKAN susunan organisasi, kekuatan, sarana prasarana dan dukungan satuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan

dengan mempertimbangkan saran masukan dari instansi terkait di tingkat pusat dan pemerintah daerah;

e. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

f. Menyelenggarakan pelatihan bersama tentang penyelamatan bencana alam dengan instansi terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

g. mengevaluasi setiap tahap kegiatan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

h. penanganan militer asing yang membantu dalam proses bantuan TNI dalam bencana alam; dan

i. mengkoordinir pelaksanaan administrasi prosedur perizinan penggunaan personel dan aset militer asing di wilayah INDONESIA.

(3) Wewenang KAS Angkatan, meliputi :

a. mengkoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat pusat dan di tingkat daerah berkaitan dengan kegiatan pelatihan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

b. MENETAPKAN kebijakan penyiapan personel, alat peralatan dan kebutuhan dukungan anggaran untuk menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;

c. melaksanakan pembinaan personel pelatih sesuai keahliannya yang berkaitan dengan penyelamatan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan; dan

d. mengevaluasi dan memberikan saran masukan setiap tahap kegiatan satuan yang dilibatkan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas bantuan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dukungan anggaran dibiayai dari anggaran kontinjensi yang diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri Pertahanan.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas bantuan TNI dalam penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh satuan kewilayahan TNI setempat, didukung pemerintah daerah setempat.

(4) Pada saat tanggap darurat, peran Kemhan selaku administrator dan fasilitator melalui Kemenkokesra agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai (On Call) yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB untuk :

a. dukungan peralatan/perlengkapan dan Alutsista TNI;

b. dukungan operasional petugas Kemhan/TNI ; dan

c. dukungan logistik (lauk pauk) untuk korban dan petugas Kemhan/TNI.

(1) Pokok-pokok penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan serta semua pihak yang terkait.

(2) Teknis pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing pejabat di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing

Peraturan Menteri Pertahanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 215