Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUSUT DAN PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

2. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berbentuk cair yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek.

3. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin bahan pelumas.

4. Penghapusan BMP adalah tindakan dan usaha pembebasan bahan bakar minyak dan pelumas dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisa berdasarkan peraturan perundang undangan.

5. Menteri Pertahanan adalah Penanggung jawab pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA disebut Kepala Fungsi (Kafung).

6. Panglima TNI adalah Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI.

7. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi angkatan.

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.

9. Dirjen Kuathan Kemhan adalah Pengawas Fungsi kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahananan dan Tentara Nasional INDONESIA.

10. Aslog Panglima TNI adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Kababek TNI.

11. Komisi Pencelaan adalah tim yang bertugas mengadakan penilaian terhadap data fisik dan administrasi barang BMP.

12. Penilaian mutu BMP adalah suatu proses kegiatan penelitian secara laboratorium yang ditangguhkan atau ditetapkan melalui sertifikat untuk memperoleh hasil mutu BMP.

13. Berita Acara Pencelaan adalah dokumen laporan yang berbentuk berita acara penilaian terhadap BMP yang diusulkan untuk dihapus.

14. Komisi Penghapusan adalah tim yang bertugas melaksanakan penghapusan BMP yang didasarkan pada Keputusan Penghapusan dan Pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan.

15. Berita Acara penghapusan adalah hasil dari kegiatan tim penghapusan BMP yang di tuangkan dalam laporan berita acara penghapusan.

16. Susut adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat adanya penguapan dan tumpahan akibat dari bocornya peralatan, tangki maupun pipa.

17. Susut Timbun adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari penampungan dan/atau penimbunan dalam waktu tertentu.

18. Susut Angkut adalah berkurangnya volume (kuantitas ) minyak akibat dari kebocoran peralatan dan tangki selama pengangkutan.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan aman.

(1) Perhitungan Susut dan Penghapusan BMP dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. transparan; b. akuntabel; dan c. efektif dan efisien. (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua pelaksanaan kegiatan, informasi dan syarat teknis bersifat terbuka. (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencapai sasaran secara fisik, administrasi dan bermanfaat. (4) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam dukungan logistik BMP.

(1) Jenis bahan bakar minyak terdiri atas: a. pertamax; b. premium/MT (Machine Turbine);

c. avtur; d. avgas; e. solar/HSD (High Speed Diesel); f. MDF (Marine Diesel Fuel); dan g. minyak tanah (kerosene); (2) Jenis pelumas terdiri atas: a. pelumas mesin; b. minyak hidraulik; c. grease (gemuk); d. minyak senjata; dan e. pelumas khusus.

Menteri Pertahanan berwenang: a. MENETAPKAN keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; b. mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; c. menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Mabes TNI; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; dan e. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam hal usulan disetujui oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Panglima TNI dapat menindaklanjuti kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kegiatan dilakukan oleh Dirjen Kuathan dalam hal ini Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan.

Panglima TNI berwenang: a. mengajukan usul perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan; b. MENETAPKAN keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; c. menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Kas Angkatan; d. mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; e. menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kas Angkatan; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan TNI dan Angkatan; g. menerima laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan di lingkungan TNI dan Angkatan; dan h. membuat laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Dalam hal usulan disetujui oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Kas Angkatan dapat menindaklanjuti kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kegiatan dilakukan oleh Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Pembekalan TNI.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan berwenang: a. mengatur dan MENETAPKAN pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kemhan; b. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan susut timbun dan susut angkut BMP yang diajukan oleh Karoum; c. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan; d. menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kepala Biro Umum; e. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan; dan

f. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Kepala Badan Perbekalan TNI berwenang: a. mengatur dan MENETAPKAN pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI; b. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Panglima TNI; c. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BMP yang diajukan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan; d. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Unit Organisasi Mabes TNI; dan e. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI kepada Panglima TNI.

Kepala Staf Angkatan berwenang: a. mengatur dan MENETAPKAN pedoman pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Angkatan; b. mengajukan usul penghapusan BMP kepada Panglima TNI; c. menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan perhitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BMP yang diajukan oleh Asisten Logistik Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan; d. menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP dari Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Angkatan; dan e. membuat laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Unit Organisasi Angkatan ke Mabes TNI.

(1) Susut Timbun BMP terjadi karena berkurangnya kuantum yang dapat diperiksa secara fisik serta dihitung sesuai rumus perhitungan dan dikeluarkan dari pertanggungjawaban administrasi sebagai akibat penimbunan.

(2) Perhitungan Susut Timbun BMP harus berdasarkan pada pengujian fisik dan perhitungan administrasi. (3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengujian fisik kuantum BMP dari Tim Komisi yang dibentuk untuk menghitung jumlah Susut Timbun BMP. (4) Perhitungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan persentase yang dilaksanakan setiap bulan setelah dilakukan pengujian fisik. (5) Perhitungan susut dari hasil pemeriksaan tidak melebihi jumlah maksimal yang susut. (6) Dalam hal jumlah susut melebihi batas norma perhitungan Susut Timbun yang ditentukan, penghapusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Perhitungan Susut Timbun BMP dapat dilakukan sebagai berikut: a. Perhitungan Susut Timbun BMP untuk jenis avtur, kerosene dan HSD/MDF/Solar Dex paling banyak 0,33 % (nol koma tiga puluh tiga persen); b. Perhitungan Susut Timbun BMP untuk jenis avgas dan premium paling banyak 0,41 % (nol koma empat puluh satu persen); c. Perhitungan Susut Timbun BMP untuk jenis pelumas 0 % (nol persen); dan d. Pelaksanaan waktu penghitungan susut BMP setiap 1 (satu) bulan.

Mekanisme perhitungan Susut Timbun BMP terdiri atas: a. perhitungan persediaan BMP awal tahun; b. perhitungan jumlah penerimaan selama satu bulan; c. perhitungan Susut Timbun berdasarkan selisih dari sisa secara administrasi dikurangi sisa secara fisik; d. persentase susut dihitung dari perhitungan persediaan akhir administrasi dikurangi sisa fisik dibagi persediaan akhir administrasi kali 100 %; e. persentase susut untuk jenis premium, solar, minyak tanah dan avtur, paling banyak 0,33 % (nol koma tiga puluh tiga persen); dan f persentase susut untuk jenis avgas serta premium paling banyak 0,41 % (nol koma empat puluh satu persen).

(1) Susut Angkut BMP terjadi karena berkurangnya angka kuantitas BMP yang dikirim dalam dokumen pengiriman dengan angka yang terdapat dalam dokumen penerimaan. (2) Susut Angkut BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Susut Angkut melalui tangki dan Susut Angkut melalui tangker.

(1) Susut Angkut yang diijinkan terdiri atas: a. susut dalam pemuatan; b. susut dalam pengangkutan; c. susut dalam pembongkaran; dan d. susut dalam penerimaan. (2) Besarnya persentase Susut Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 0,015 % (nol koma nol lima belas persen).

(1) Prosedur klaim khusus di berlakukan terhadap Susut Angkut BMP waktu sedang berlayar dan pada waktu di pelabuhan. (2) Prosedur klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bila kerugian pada tiap operasi pemuatan pengangkutan dan pembongkaran melebihi persentase batas susut yang diijinkan. (3) Prosedur klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghapusan BMP terdiri atas: a. Penghapusan akibat kerugian akuntable/secara fisik (accountable losses); dan b. Penghapusan akibat kerugian yang tidak terhitung/secara non fisik (unaccountable losses). (2) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan karena faktor:

a. kebocoran; b. penguapan; c. tumpahan; d. pengurasan tangki; e. pencucian tangki; dan f. pencurian. (3) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan karena faktor: a. kesalahan manusia; b. kesalahan ukur; c. kesalahan pengukuran kepadatan; d. kesalahan perhitungan; dan e. ketidaksempurnaan peralatan (tidak standar).

Mekanisme penghapusan BMP terdiri atas : a. Tahap Pencelaan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. membuat laporan yang perlu dicela (macam dan jenis barang);
2. pembentukan Tim Komisi Pencelaan;
3. penelitian mutu BMP melalui uji laboratorium;
4. laporan hasil pemeriksaan mutu BMP; dan
5. penerbitan Berita Acara Pencelaan; b. Tahap Penghapusan dengan kegiatan sebagai berikut:
6. membuat laporan usul penghapusan;
7. pembentukan Tim Komisi Penghapusan;
8. penyusunan laporan hasil komisi yakin sesuai penghapusannya;
9. penerbitan surat keputusan penghapusan;
10. pembentukan Tim Komisi Penghapusan; dan
11. penerbitan Berita Acara Penghapusan.

(1) Berdasarkan surat usul hapus dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan mengajukan permohonan persetujuan usul penghapusan kepada Menteri Keuangan.

(2) Berdasarkan hasil perolehan dan nilai BMP yang akan dihapus Menteri Keuangan mengklasifikasikan sebagai berikut : a. Nilai di atas 1 Milyar didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) b. Nilai di atas 500 Juta sampai dengan 1 Milyar didelegasikan kepada Kanwil DJKN. c. Nilai 25 Juta sampai dengan 500 Juta didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). d. Nilai di bawah 25 Juta penyelenggara penghapusan dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. (3) Berdasarkan persetujuan penghapusan produk BMP dan sarana dari Menteri Keuangan kemudian dilanjutkan : a. Menteri Pertahanan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMP. b. Panglima TNI menerbitkan Surat Perintah Penghapusan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Menteri. c. Pangkotama/Balakpus menerbitkan Surat Perintah Penghapusan. d. Ka. Satkai melaksanakan penghapusan sesuai dengan prosedur.

BMP yang dihapus dan dikeluarkan dari persediaan dibuat dokumentasi, data administrasi, dan data fisik.

(1) Menteri Pertahanan dan Panglima TNI melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan dan penghitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BMP. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat terkait dan/atau badan inspektorat masing-masing sesuai tingkatannya.

Usulan penghapusan dan perhitungan Susut Timbun dan Susut Angkut BBM yang sudah diajukan kepada Kementerian Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN